Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai bahwa kehadiran investor politik di setiap penyelengaraan pilkada diduga menjadi salah satu sebab maraknya korupsi pejabat publik di daerah.

Dukungan investor politik kepada peserta pilkada yang bertujuan mendapatkan pintu masuk (akses) menguasai sumber keuangan daerah melalui berbagai program pembangunan. Para investor akan menagih ketidakbalan jasa dari terpilih daerah terpilih atas bantuan yang diberikan.

Hal tersebut dikatakan Mardani dalam diskusi buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, yang diselenggarakan secara berani oleh Center for Indonesia Reform (CIR), Sabtu (29/8/20).

Menurut Mardani, kehadiran investor politik dalam hajat pilkada memang sangat terasa. Untuk itu Mardani berkembang agar dilakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang yang terkait Pilkada untuk meminimalisir peran investor politik.

“Bisa disebut semacam UU Omnibus Law politik lah. Jadi semua UU yang terkait dengan pilkada disatukan. Di sana kita bisa membuat aturan yang meminimalisasi keberadaan investor politik, ”jelas Mardani.

Politikus PKS itu mengakui bahwa sistem politik sekarang menyebakan ongkos politik menjadi mahal. Tampaknya hanya calon yang didukung dana kuat saja yang mampu jadi kontestan pilkada. Aturan yang membuat politik mahal yang membuat para peserta pilkada membutuhkan investor politik.

“PKS sangat mendukung upaya revisi UU tersebut agar tercipta politik mudah, murah dan berkah,” ujarnya.

Sementara itu, penulis buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, Mohammad Hidayaturrahman menuturkan, praktik investor politik kerap ditemukan di pelaksanaan pilkada di semua daerah.

Motif dukungan dilakukan secara beragam tapi dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan imbal balik dari peserta pilkada yang terpilih. Imbal balik ini diberikan dalam bentuk beragam mulai dari persembahan proyek pembangunan, pengisian jabatan strategis hingga jual-beli perizinan.

“Daya rusak investor politik ini sangat besar terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. Para investor politik punya kepentingan terhadap calon pilkada yang didukungnya. Banyak orang berharap bisa mendapat keuntungan lebih besar dari investasi yang diberikan, ”tegas Hidayat.

Untuk menghindari peran investor politik dalam pilkada Hidayat diberlakukan sistem transaksi elektronik untuk semua kegiatan pilkada. Dengan demikian setiap penerimaan dan penggunaan dana politik peserta pilkada dapat dilihat dan dilihat secara transparan.

“Dengan sistem transaksi elektronik ini maka PPATK bisa memeriksa berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena di samping sistem pilkada yang harus dibuat transparan, kita juga perlu menyediakan sistem yang mendukung sistem yang transparan dalam dukungan politik, ”imbuh Hidayat.

Direktur Yandikmas KPK RI, Giri Suprapdiono berbagai modus kerjasama yang dilakukan para peserta pilkada dengan investor politik. Dari berbagai kasus yang mendukung KPK, menyebut ada model empati yang diberikan pejabat pemenang pilkada kepada para investor politik, yaitu dalam hal pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, jual beli perizinan dan korupsi anggaran.

Masing-masing pihak secara bersama-sama mengupayakan mengembalikan modal pilkada yang sudah dikeluarkan. Pejabat publik yang didukung investor politik akan bekerja dan mengeluarkan kebijakan yang sebagian besar bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan.

“Dalam politik yang melibatkan investor politik seperti ada siklus tanam dan panen. Saat menanam adalah saat mengeluarkan modal untuk keperluan pilkada. Sementara masa panen adalah masa mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, ”ujar Giri.

Tak heran, lanjut Giri, di KPK terdapat 36 persen tersangka kasus korup. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *