• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Archive: December 25, 2020

Perombakan Kabinet dan Kepercayaan Publik

Oleh: Sapto Waluyo

(Pembina CIR, Center for Indonesian Reform)

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan resafel pada tahun pertama Kabinet Indonesia Maju (KIM). Kebijakan itu dipandang terlambat untuk menyelamatkan dua kursi menteri yang terjerat perkara korupsi dan dicokok KPK, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) dan Menteri Sosial (Juliari Batubara). Padahal, masyarakat sudah mendesak pergantian kabinet sejak lama, antara lain Menteri Kesehatan yang dinilai tidak kapabel dalam penanganan Covid-19 dan Menteri Agama yang bikin gaduh dengan isu radikalisme.

Sebenarnya itu bukan kebijakan pertama Jokowi dan mungkin bukan yang terakhir. Berdasarkan pengalaman Kabinet Indonesia Kerja (KIK, 2014-2019), telah terjadi tiga kali resafel. Resafel jilid pertama (12 Agustus 2015) mengganti enam posisi menteri, antara lain: Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya memainkan peran di belakang layar (back stage) sebagai Kepala Staf Kepresidenan jadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, demikian pula Pramono Anung (Sekjen PDIP) menggantikan Andi Widjajanto selaku Sekretaris Kabinet.

Resafel jilid kedua (27 Juli 2016) merombak 11 posisi menteri, antara lain: Wiranto menjadi Menko Polhukam sementara LBP bergeser menjadi Menko Maritim dan Sumberdaya. Sempat terjadi insiden saat Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena statusnya yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, akhirnya diganti Ignasius Jonan. Pada masa ini pula terjadi pergantian menteri yang berdampak pada konstelasi politik kontemporer, yakni Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan dan Menteri ESDM Sudirman Said (isu pembelian saham PT Freeport).

Resafel jilid ketiga (17 Januari 2018) terpaksa dilakukan karena situasi darurat ketika Idrus Marham menjadi Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur; lalu tanggal 15 Agustus 2018 Komjen Pol. Syafrudin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengganti Asman Abnur dari PAN yang tidak mendukung pencapresan Jokowi; dan tanggal 24 Agustus 2018 saat Agus Gumiwang Kartasasmita menggantikan Idrus Marham sebagai Mensos karena Idrus tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK (Kompas 24/8/2018).

Tampaknya resafel KIM kali ini mengikuti pola darurat dalam resafel jilid ketiga KIK, ditambah kepentingan politik jangka pendek. Sejumlah teori dapat menjelaskan fenomena bongkar-pasang kabinet. Penjelasan paling dominan adalah game theory dari Roger B. Myerson (1991) tentang pengambilan keputusan strategis yang menekankan situasi bersaing di antara individu atau kelompok berpengaruh. Posisi Presiden (dibantu Wakil Presiden) dicermati sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan segala kepentingan dan konsekuensi dari putusan yang diambil.

Penjelasan lain dari Erving Goffman (1959) tentang dramaturgi politik, tatkala aktor politik menata penampilan dan kesan yang ingin dicapai di hadapan publik. Tiap aktor akan memainkan peran berbeda dalam situasi berbeda dan berhadapan dengan orang/kelompok yang berbeda. Seorang aktor juga mngkin memilih tampilan yang tepat di panggung depan (front stage) dan berbeda dengan kenyataan di panggung belakang (back stage). Masuk dalam nominasi anggota kabinet merupakan credit point tersendiri, apalagi jika benar akhirnya dilantik sebagai menteri atau wakil menteri. Sebaliknya, terlempar dari jajaran kabinet bisa menjadi faktor diskredit, apalagi bila didahului rangkaian peristiwa/pernyataan negatif.

Enam wajah baru dalam kabinet menimbulkan impresi khusus. Yang paling popular tentu Sandiaga Shalahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggatikan Wishnutama. Sebelumnya, mantan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 itu bersikukuh tetap berada di luar pemerintahan. Namun, jejak Prabowo Subianto yang lebih dulu bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, akhirnya diikuti Sandi. Pendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 tentu paling terpukul dengan peristiwa ini. Tapi, politik tidak kenal baperan (emosional), kita awasi saja bagaimana Sandi mensiasati segenap peran yang sudah dilakoni selama ini dengan tampilan baru (new role on the new stage).

Sebagai pengusaha, selama ini Sandi mengikuti permainan tokoh lain yang dipersepsi memiliki pengaruh luas. Tetapi, setelah bergabung dalam kabinet dan bertemu dengan kawan-kawan seangkatannya (Erick Thohir dan Muhammad Lutfi) mungkin Sandi akan mengembangkan permainan sendiri. Demi kepentingan nasional, tentu hanya ada visi-misi Presiden yang harus diperjuangkan (sebagaimana pernyataan Jokowi pada awal pelantikan). Namun, dinamika elite politik tak ada yang bisa memastikan.

Tokoh lain yang tak kalah popular adalah Tri Rismaharini yang diangkat sebagai Mensos menggantikan Juliari Batubara. Terlihat jelas isyarat bahwa PDIP tidak ingin kehilangan panggung nasional untuk menyongsong pemilu 2024 dan posisi Mensos dipandang sangat bernilai. Sosok Walikota Surabaya yang impulsif itu diberi posisi penting yang lebih atraktif ketimbang posisi Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) yang sedang moncer menurut survei. Naiknya Risma bisa menjadi tantangan baru bagi Puan Maharani (Ketua DPR RI) yang belum terangkat elektabilitasnya.

Namun, kalangan aktivis LSM antikorupsi menyorot tajam karena Jokowi terihat tidak serius menangani kasus koropsi dana bansos. Buktinya, menteri pengganti berasal dari partai yang sama dengan pelaku korupsi. Apalagi, Risma nekad masih merangkap jabatan sebagai Walikota untuk meresmikan jembatan dan museum di Surabaya, meskipu hal itu melanggaran UU Kementerian Negara (Nomor 39 tahun 2008) dan UU Pemerintah Daerah (Nomor 23 tahun 2014). Publik menangkap kesan pertama (first impression) jabatan Mensos bisa disambi dan masalah korupsi dana bansos bukan emergency.

Pergantian posisi Menteri Agama dari jenderal TNI kepada komandan Banser mungkin tidak menghapus kontroversi, karena sosok Yaqut Cholil Qoumas selama ini dikenal vokal menyerang kelompok yang dituding intoleran. Sebagai Ketua Umum GP Ansor, Yaqut juga tampak membiarkan pendekatan mobilisasi massa daripada dialog dalam menghentikan kegiatan pengajian yang berbeda paham. Sebelumnya sempat beredar info Yahya Cholil Staquf (Katib Aam Syuriah NU) yang diunggulkan, tapi entah mengapa nama Yaqut sang adik yang malah terpilih. Resafel Menag menunjukkan pengaruh NU/PKB cukup kuat dengan dukungan Wapres Ma’ruf Amien. Sementara kubu purnawirawan TNI (LBP) mundur selangkah untuk menyusun strategi berikutnya, karena posisi Fachrul Razi selaku Ketua Tim Bravo 5 (kini menjadi Ormas) tak bisa diremehkan.

Pergantian Menkes paling banyak disorot media domestik dan mancanegara. Banyak pihak sudah mendesak akibat kesemerawutan dalam penanganan Covid-19. Namun, penggantinya Budi Gunadi Sadikin yang berlatar kompetensi non-medis memunculkan spekulasi: apakah upaya mengamankan program vaksinasi senilai Rp 60,5 triliun (CNN Indonesia, 7 Desember 2020), termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan di masa pandemi. Untuk mendukung kinerja Menkes baru telah ditunjuk Wakil Menkes yang berasal dari kalangan medis, yaitu Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD (Komisaris PT Pertamina Bina Medika). Bukan kebetulan bila saat ini Komisaris Utama Pertamina dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wamenhukham baru, Edwar Omar Sharif Hiariej, juga tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam kasus penistaan agama yang menjerat Ahok.

Kondisi berbeda untuk Sakti Wahyu Trenggono yang menjadi Menteri Kelautan, walaupun menjadi Wamenhan tapi tidak tercatat sebagai pengurus parpol (hanya pernah menjabat Bendahara PAN pada tahun 2009, lalu keluar). Namanya sempat mencuat sebagai Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional yang mendapat izin ekspor benih lobster. Namun Trenggono menegaskan posisi itu ex-officio selaku Wamenhan, setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan, dia otomatis tidak menjadi komisaris lagi (Kompas, 23 Desember 2020).

Agak misterius alas an pergantian Mendag Agus Suparmanto karena kinerjanya dinilai tak buruk, dibandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja yang pernah dapat sorotan publik terkait program Kartu Prakerja. Tapi, Agus harus digeser karena jatah PKB akan dialihkan ke Menteri Agama. Pertimbangan jatah partai tetap menjadi patokan utama. Nama Muhammad Lutfi (mantan Mendag di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) juga merupakan isyarat khusus, bahwa mungkin saja Jokowi sudah menyiapkan kursi menteri untuk Partai Demokrat (bergabung dalam pemerintah). Tetapi, sikap PD yang keras terkait isu korupsi dana bansos, telah memupuskan harapan AHY untuk tampil di panggung nasional (SindoNews, 19 Desember 2020).

Banyak isu menerpa publik berkaitan dengan resafel. Lebih banyak lagi fakta yang belum terungkap. Resafel kabinet membongkar dinamika elite politisi di pusat kekuasaan: cermin stabil-tidaknya relasi antar pendukung koalisi pemerintah. Stabilitas pemerintahan menjadi taruhan, namun harapan publik agar dapat menyelesaikan persoalan nyata di lapangan masih terlalu jauh dari kenyataan.

Kepercayaan publik tidak mudah diraih karena faktor rasional dan afektif/relasional. Faktor rasional bersifat strategis-kalkulatif: kepercayaan yang muncul akibat kerja profesional dan keahlian teruji. Sementara faktor relasional, munculnya kepercayaan dari etika yang baik dan berbasis karakter/hubungan personal (Job 2005 dan Putnam 2009).

Satu peristiwa kecil tapi penuh makna terlihat dari sikap Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Sekum PP Muhammadiyah) yang menolak diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Republika, 23/12/2020). Sikap itu menunjukkan masih ada tokoh yang menjaga integritas pribadi dan lembaga, karena saat ini Muhammadiyah dikenal sebagai eksponen masyarakat madani yang kritis terhadap jalannya pemerintahan. Publik percaya dengan konsistensi sikap Muhammadiyah.

Rangkuman Prediksi Ekonomi Indonesia 2021, Bank Dunia Suram tapi BI Lebih Optimistis

Sudah hampir 10 bulan pandemi covid-19 berlangsung, selama itu banyak dampak yang ditimbulkan mulai dari gangguan terhadap sektor kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Indonesia pada kuartal II perekonomiannya tumbuh minus 5,32 persen, dan kuartal III minus 3,4 persen.

 

Indonesia pun masuk ke jurang resesi. Kendati begitu, banyak pihak yang optimistis dan memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 akan mulai membaik, seiring berjalannya pemulihan dari berbagai sektor.

 

Berikut kumpulan prediksi pertumbuhan ekonomi yang dirangkum oleh Liputan6.com, Jumat (18/12/2020):

 

1. Bank Dunia

 

Bank Dunia (Bank Dunia) mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus 2,2 persen. Sementara untuk proyeksi 2021, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia positif 3,1 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.

 

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn menjelaskan, koreksi pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal III dan keempat kuartal keempat kesalahan sosial dan pencarian kasus covid-19.

 

“Proyeksi kami untuk 2020 sudah diestimasikan ada sedikit resesi, tapi ada perubahan pada 2021 yaitu tumbuh 4,4 persen untuk PDB riil dan 5,5 persen untuk keseimbangan anggaran pemerintah,” katanya dalam Prospek Perekonomian Indonesia, Kamis (17/12/2020) .

 

Kendati begitu, Bank Dunia catat ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan lambat pada 2022. Hal ini dibuka pada pembukaan ekonomi tahun depan yang dibuka lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan sosial sepanjang 2022.

 

Bank Dunia diperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan berada di angka 4,4 persen yang umum dilakukan oleh pemulihan konsumsi swasta. seiring dengan longgarnya arahan sosial.

 

Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat. Di sisi lain, sumpah pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang sudah memadai.

 

2. Prediksi Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020 berada pada kisaran -1 persen hingga -2 persen. Hal ini meningkat pada pertumbuhan ekonomi domestik diharapkan berkelanjutan secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021.

 

“Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada November 2020,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam video Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI, Kamis (17/12/2020).

 

Indikator tersebut antara lain peningkatan peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, keyakinan menguatnya dan ekspektasi konsumen terhadap tahapan, angka lapangan kerja, dan kegiatan usaha.

 

“Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai positif pada triwulan IV 2020 dan pada kisaran -1 persen hingga -2 persen pada 2020. Serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8 hingga 5,8 persen pada 2021,” kata Perry.

 

BI akan terus mengkaji sinergi dengan Pemerintah dan otoritas yang terkait dalam langkah-langkah kebijakan agar kebijakan yang selanjutnya ditempuh semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

“Ke depan, vaksinasi dan penerapan protokol Covid-19 kondisi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional,” lanjut Perry.

 

Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah.

 

Selain itu, juga akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya yang terkait dengan pengembangan UMKM.

 

3. Prediksi LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak menuju perbaikan di tahun 2021. Namun perbaikan perekonomian ini bergantung pada kecepatan pemerintah dalam melakukan program vaksinasi secara nasional.

 

“Kami memiliki keyakinan bahwa pergerakan perekonomian nasional yang sangat tergantung pada vaksin yang ada dan ini perlu jadi perhatian pemerintah,” kata Kepala Puslit Ekonomi, LIPI, Agus Eko Nugroho, dalam Media Briefing: Outlook Perekonomian 2021, Jakarta, Kamis (17/12 / 2020).

 

Agus menuturkan, keberadaan vaksin dan program vaksinasi nasional akan mendorong ekspektasi sektor konsumsi. Dia pun membuat beberapa simulasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2021.

 

Bila tahun depan berjalan tanpa vaksin, maka PDB akan tumbuh di kisaran 1,57 persen sampai 2,07 persen. Bila vaksinasi telah dilakukan sebanyak 30 persen maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di kisaran 2,99 persen sampai 3,49 persen.

 

Bila proses vaksinasi telah mencapai 50 persen pada 2021, maka pertumbuhan PDB diprediksi tumbuh 3,21 persen sampai 3,7 persen. Sedangkan bila proses vaksinasi telah dilakukan 80 persen, maka PDB akan tumbuh di kisaran 3,53 persen sampai 4,09 persen.

 

“Kalau ini bisa sampai 4 persen ini bisa jadi prestasi,” kata Agus.

 

Tentunya kata Agus kondisi ini akan terjadi bila pergerakan manusia dan ekspektasi konsekuen bergerak signifikan. Meskipun prediksi yang dibuat LIPI menjadi yang terendah dari yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah harus tetap memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat walau program vaksinasi telah berjalan.

 

“Karena itu vaksin ekonomi atau kebijakan ekonomi yang kritikal tetap harus diperhatikan,” kata dia.

 

4. Prediksi Indef

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksi, growth ekonomi Indonesia mencapai 3 persen pada tahun 2021.

 

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, pandemi Covid-19 masih menghantui kelas menengah untuk melakukan konsumsi.

 

Dengan segala perkembangan global maupun domestik, kita perkirakan perhitungan di 2020 ini -1,35 persen, dan tahun 2021 itu 3 persen, ”ujar Tauhid dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11/2020).

 

Lanjut Tauhid, laju kredit perbankan diprediksi hanya mencapai 5 hingga 6 persen dari prediksi normal 9 hingga 11 persen karena permintaan yang belum normal.

 

“Bank Wajar Indonesia menurunkan suku bunga menjadi 3,75 persen untuk antisipasi penurunan laju kredit, sekarang pertumbuhan di bawah 1 persen bahkan kemarin September 0,28 persen, ini harus ditingkatkan,” jelasnya.

 

Inflasi di tahun 2021, menurut proyeksi Indef, akan menarik angka 2,5 persen dari yang normalnya 3 persen. Hal ini karena program pemulihan ekonomi masih belum terlaksana dengan optimal dan daya beli masyarakat masih terbatas. Untuk suplai pangan dan kebutuhan pokok, Tauhid menjelaskan, tidak ada masalah berarti.

 

 

Calon Tunggal Pilkada dan Ancaman Demokrasi

Jumari Suyudin, M.Si.
Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 baru saja dilaksanakan dengan segala dinamikanya. Meskipun dilaksanakan dalam keadaan new normal (adaptasi kebiasaan baru), namun hal itu diharapkan tidak mengurangi legitimasi rakyat, sehingga mampu dilaksanakan secara demokratis dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang lebih baik dan berkualitas.

Kalau ditelisik kembali ke belakang, Pilkada serentak secara nasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, sejak disahkannya UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Proses Pilkada tidak selamanya berjalan linier, sangat dinamis dan cair, kadang disertai dengan sedikit kejutan. Misalnya ketika muncul calon tunggal di beberapa daerah, KPU seperti mengalami kebingungan, sebab ada semacam kekosongan landasan hukum.
Kemudian dengan hadirnya keputusan MK, PMK Nomor 2 Tahun 2015, berikutnya diubah menjadi PMK Nomor 2 Tahun 2017 memberi jawaban atas kebuntuan KPU atas realita tersebut. Dimana ketika terjadi setelah sampai batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan selesai, dan calon peserta Pilkada hanya diikuti oleh sepasang calon (calon tunggal), maka Pilkada tetap bisa dilaksanakan.

Hingga saat ini, Pilkada serentak telah dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Tentu dengan berbagai macam problematikanya. Pilkada yang merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi diharapkan bisa menghasilkan kepemimpinan daerah berkualitas dan memiliki legitimasi kuat. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada merupakan tantangan tersendiri bagi demokrasi di tingkat lokal. Sering disebut sebagai salah satu tanda defisit demokrasi, ketika prosedur demokrasi formal tidak mencerminkan partisipasi warga yang sesungguhnya.
Sejak Pilkada secara serentak mulai dilaksanakan, tidak semua daerah mampu memunculkan calon pasangan lebih dari satu. Ada beberapa daerah yang menampilkan satu calon.
Pertama, pada tahun 2015. Menurut data KPU, Pilkada dilaksanakan di 269 daerah, yang terdiri atas 20 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, 676 pasangan calon bupati dan wakil bupati di 223 kabupaten, serta ada 114 pasangan calon walikota dan wakil walikota di 36 kota. Di tengah euforia menyambut pelaksanaan Pilkada secara langsung, ada hal yang masih menjadi masalah yaitu dengan munculnya calon tunggal. Dalam Pilkada serentak tahun 2015 ditemukan ada sebanyak 4 daerah yang memiliki calon tunggal, yakni Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Kedua, Pilkada serentak tahun 2017. Dalam Pilkada kali ini KPU menetapkan 101 wilayah di Indonesia yang akan melaksanakannya. Dengan rincian 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Lebih jelas Pilkada diikuti 328 pasangan calon yang terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 246 pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 57 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Untuk calon tunggal, di tahun 2017 ada 9 daerah yaitu, Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Buton (Sulawesi Tengara), Maluku Tengah (Maluku), Kota Jayapura (Papua), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), dan Kota Sorong (Papua Barat).

Ketiga, Pilkada tahun 2018. Kontestasi Pilkada ini dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tercatat 569 pasang calon, sebanyak 57 calon mendaftarkan diri untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur. Kemudian sebanyak 373 calon untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan sisanya sebanyak 139 calon mendaftar untuk pemilihan walikota/wakil walikota di 39 kota. Dalam Pilkada ketiga secara serentak ini terdapat 11 calon tunggal yang tersebar di beberapa daerah yaitu Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara).
Keempat, Pilkada tahun 2020. Pilkada kali ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya, dimana berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dengan suasana setengah dipaksakan. Tuntutan masyarakat agar pilkada ditunda tidak bias dipenuhi. Menurut data KPU, ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, dengan perincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pilkada diikuti sebanyak 715 pasangan calon, dengan rincian: 24 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, serta 691 pasangan adalah calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Yang menarik dikaji, Pilkada kali ini diikuti pasangan calon tunggal lebih banyak, yakni 25 pasangan calon tunggal yang meliputi daerah Kabupaten Badung (Bali), Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB), Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa (Sulsel), Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua), Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Pematang Siantar (Sumatera Utara), Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat).
Berdasarkan data tersebut, kecendrungan munculnya calon tunggal dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal itu menjadi evalusi bersama antara pemerintah dan partai politik serta lembaga-lembaga terkait yang mempunyai perhatian serius terhadap proses demokratisasi. Bila gejala itu dibiarkan terus terjadi, maka Indonesia mungkin mengalami kekurangan stok kepemimpinan daerah (defisit kepemimpinan lokal). Gejala itu tentu sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Dalam khasanah ilmu politik ada istilah all politics is local (semua peristiwa politik sesungguh bersifat local). Locus politik Indonesia selama ini terlalu terpusat secara nasional, sehingga cenderung mengabaikan heterogenitas relasi dan problema lokal. Pilkada perlu didorong agar mampu memunculkan tokoh-tokoh lokal berkualitas untuk menjawab persoalan lokal yang benar-benar dirasakan warga. Sehingga daerah bisa menjadi basis-basis perubahan bagi bangsa Indonesia.

Untuk menekan gejala calon tunggal dalam pilkada, sehingga demokrasi bermakna perluasan partisipasi sekaligus penguatan kepemimpinan daerah, maka ada tiga hal yang perlu dilakukan terutama oleh partai politik.
Pertama, penguatan struktur parpol. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan penyambung antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan kebijakan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penguatan struktur partai di tingkat daerah menjadi sangat penting. Dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Dengan demikian partai politik memiliki mata dan telinga yang siap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui para wakil-wakilnya yang duduk di lembaga pemerintahan. Meminjam istilah faction (kelompok politik) dari James Madison, dapat disimpulkan bahwa kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi merupakan konsekuensi, bahkan bawaan (nature) atas pengakuan dan jaminan partisipasi golongan-golongan (faction) yang hidup dalam masyarakat (Nurul Fajri, 2019). Jangan sampai ada aspirasi kelompok warga yang terabaikan dan akhirnya berwujud kotak kosong dalam pilkada.

Kedua, memunculkan tokoh-tokoh lokal. Center for Indonesian Reform (CIR) melakukan survei pada 1-3 Desember 2020 terkait persepsi warga Kota Depok atas Pilkada 2020. Survei tersebut memperlihatkan dimensi kelompok umur responden, dimana lebih dari 80 persen pemilih adalah mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Sisanya berumur di atas 50 tahun (20 persen). Hal itu menunjukkan bahwa bonus demografi, bertambahnya jumlah penduduk usia produktif secara signifikan telah terjadi. Meningkatnya penduduk usia produktif pada era ini didominasi generasi Y atau generasi milenial. Dalam bisnis, banyak sekali melenial yang sukses, seperti Yasa Paramita Singgih, 23 tahun, dengan Men’s Republic e-Commerce, Leonika Sari Njoto, 25 tahun, dengan Reblood, Abraham Viktor, 25 tahun dengan Taralite, dan masih banyak yang lainnya. Dalam konteks politik, partai politik harus mengambil peran dengan melakukan rekrutmen dan pengkaderan serta mendorong munculnya para milenial untuk menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Sehingga mereka bisa mengambil peran strategis bagi pembangunan daerahnya. Jika para milenial mengambil peran dalam politik, maka munculnya calon tunggal bisa diminimalisir karena partai mempunyai banyak tokoh dan masyarakat punya banyak pilihan untuk dijadikan pemimpin. Tidak ada lagi istilah 4L (Loe Lagi Loe Lagi). Sirkulasi elite politik didorng mulai dari tingkat daerah. Namun, upaya rejuvenasi politik itu harus disadari bisa bersinggungan dengan resiko politik dinasti. Sebagaimana kita saksikan dalam fenomena tampilnya Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Jokowi) dan Bobby Nasution (menantu presiden) dalam pilkada Kota Solo dan Medan (Harian Tempo, 10 Desember 2020).

Ketiga, pendidikan politik masyarakat. Secara umum pendidikan politik dimaknai sebagai usaha untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya secara politik. Sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang utuh tentang politik. Dalam konteks Pilkada, masyarakat tidak mudah tergiur tawaran-tawaran politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini modus atau cara melakukan politik uang sangat beragam, bisa berupa memberikan uang kontan dalam amplop, saat malam atau pagi hari menjelang hari pemilihan, atau lebih dikenal dengan serangan fajar. Modus lain dengan memberikan bantuan sembako, serta dijanjikan sesuatu yang bernilai, dengan catatan jika di wilayah tersebut calon yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Itu terjadi hampir di seluruh willayah, sehingga politik uang masih menjadi cara ampuh untuk memperoleh dukungan. Apalagi dalam Pilkada saat ini, dimana rakyat hidup dalam tekanan ekonomi akibat Covid-19. Membangun kesadaran dan pemahaman melalui pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat memiliki kemandirian dalam bersikap.

Memang memerlukan waktu yang cukup lama, namun harus terus dilakukan, agar demokrasi kita menjadi lebih berkualitas. Kita mengecam keras korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial dan petinggi partai politik besar, karena tidak hanya merampas kesejahteraan warga, melainkan juga meruntuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik berkuasa. Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut tuntas perkara itu karena terjadi menjelang momen Pilkada dan tidak mustahil dilakukan untuk mempengaruhi proses Pilkada. []

Depok-Sumbar, Basis PKS dan Kaderisasi via Liqo

Kemenangan PKS di Pilkada Sumatra Barat dan Depok tak lepas dari tradisi keislaman warga yang dipadu dengan upaya kaderisasi kuat di tingkat bawah. Tak lupa, ada keuntungan posisi sebagai petahana.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, PKS kembali mempertahankan dominasinya di Provinsi Sumatera Barat dan Depok.

Jagoan PKS yang berlaga di Sumbar, Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy, unggul dengan perolehan 32,78 persen berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking. Sebagai informasi, Gubernur Sumbar saat ini, Irwan Prayitno, juga merupakan kader PKS dan sudah menjabat dua periode pada 2010-2015 dan 2016-2021.

Bukan hanya via quick count, berdasarkan data Sirekap KPU per Jumat (11/12) pukul 8.20 WIB yang sudah terkumpul sebanyak 5.392 dari 12.548 TPS (42,97 persen), Mahyeldi-Audy menjadi yang terunggul dengan perolehan suara 34 persen suara sejauh ini.

Senada, pasangan yang diusung PKS di Depok, Jawa Barat, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono unggul versi hitung cepat atas Pradi Supriatna-Afifah Alia yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Hasil serupa yang menunjukkan keunggulan kepala daerah petahana itu pun terlihat dari Sirekap KPU untuk Kota Depok per Jumat (11/12) pukul 8.30 WIB.

Kepala daerah yang diusung PKS sendiri sudah bercokol lama menjabat di Balai Kota Depok, yakni sejak Nur Mahmudi Ismail menjabat dua periode sejak 2005. Artinya, dominasi PKS di Depok sejak era Pilkada langsung sampai saat ini belum terpatahkan.

Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby menilai kemenangan itu telah menasbihkan Depok dan Sumbar sebagai basis milik PKS.

“Iya kalau dari pengalaman Pilkada udah jadi basis PKS dua wilayah itu,” kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/12).

Adjie menyebut hal itu terjadi karena dua hal. Pertama, solidnya kader dan mesin politik PKS di Depok dan Sumbar. Hal itu yang membuat konsolidasi pemenangan kandidat berjalan dengan mudah.

Soliditas ini membuat paslon yang diusung PKS, Partai Demokrat, dan PPP efektif saat melawan koalisi besar partai pengusung Pradi-Afifah di Depok.

Pradi-Afifah sendiri diusung koalisi gemuk Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Gabungan Gerindra-PDIP saja menguasai 33 kursi di DPRD. Jumlah itu kalah jauh ketimbang kursi parpol pengusung Idris-Imam di DPRD Depok yang berjumlah 17 kursi.

Oleh karena itu Adjie menegaskan menilai banyaknya kuantitas anggota legislatif yang duduk di DPR terkadang tak sejalan dengan soliditas mesin partai yang berada di akar rumput.

“Kalau bicara mesin partai di pemenangan Pilkada dan kursi partai di DPRD berbeda. Dulu di Jabar juga kasus PKS usung Ahmad Heryawan bisadua periode itu menang dengan koalisi kecil. Tapi dia bisa memenangkan. Sementara kandidat lain koalisi partai besar,” kata Adjie.

Kedua, kata Adjie, PKS mendapat keuntungan usai bercokol lama di jajaran eksekutif dua wilayah tersebut. Sehingga, PKS sudah mengetahui peta kekuatan yang harus dimaksimalkan.

“Jadi skema mereka memenangkan calon sudah punya. Karena sudah berkuasa 2 dan 3 periode bagaimana mereka memenangkan calon. Dimana spot-spot yang harus dikuatkan. Itu kelebihan PKS,” kata dia.
Kaderisasi Lewat Pengajian
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai kuatnya PKS karena parpol tersebut sudah membangun jaringan dari bawah di dua wilayah itu.

“Karena mereka bangun jaringan kuat sampai bawah,” kata dia.

Khusus untuk Depok, Ujang membeberkan bahwa metode kaderisasi di PKS kerap dipupuk di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat menjadi mahasiswa, mereka langsung melakukan pembinaan secara intensif.

Terlebih, jejaring dan pembinaan kader di sekolah-sekolah yang intens dilakukan oleh PKS selama ini.

“Pembinaannya yang jalan, pembinaan kader-kader non struktural. Kaya pengajian-pengajian gitu. Mereka masuk di situ,” ungkapnya.

“Mereka jalan. Liqo-liqo (pembinaan keagamaan) jalan. Itu yang bikin mereka kuat. Karena mereka punya dana dan program,” kata Ujang.

Karakter Pemilih
Sementara, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyebut dominasi PKS di dua wilayah itu terjadi karena karakter pemilih muslim.

Menurutnya, banyak pemilih muslim di Depok dan Sumbar terasosiasi dengan kandidat yang diusung PKS di Pilkada ketimbang kandidat lainnya.

Khusus untuk Depok, Wasis menilai ada kondisi kependudukan atau demografi yang didominasi kalangan pekerja urban yang kemudian mencari agama sebagai solusi. Ia menyebutnya sebagai kelompok Islam modernis.”Kuatnya karakter pemilih menjadi latar belakang kuat di balik menangnya PKS di dua daerah tersebut. Dominasi pemilih muslim adalah kuncinya,” kata Wasis.

Sementara di Sumbar, Wasis menilai wilayah ini secara tradisional memiliki kultur “Paderi” yang kuat yang menganggap Islam tak lebih dari sekedar agama, namun juga jalan hidup.

“Kombinasi inilah yang membuat PKS kuat. Ditambah lagi kader-kader PKS pernah menjadi kepala daerah dalam beberapa periode. Maka itu menjadi faktor kuat untuk membentuk daerah tersebut menjadi basis,” kata Wasisto.

Riset: keberpihakan politik mempengaruhi perilaku warga terkait pandemi di wilayah dengan konflik politik tinggi (misal Jakarta)

Bagaimana keberpihakan politik (sikap partisan) berdampak pada kepatuhan orang terhadap anjuran melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi?

Riset yang kami lakukan menemukan bahwa sikap partisan warga berpengaruh pada perilaku mereka di wilayah yang mengalami konflik politik – dalam hal ini antara pemerintah pusat dan daerah – terkait suatu kebijakan terhadap pandemi.

Pada 19-22 Mei 2020, kami melakukan survei panel dengan menggunakan telepon terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak.

Kami membagi sampel dalam tiga zona berdasarkan waktu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB): Jakarta yang paling awal menerapkan PSBB, daerah-daerah lain yang menerapkan PSBB kemudian, dan daerah-daerah yang tidak menerapkan.
Kami menemukan variasi yang menarik dan mengejutkan.

Di wilayah yang mengalami konflik kebijakan dengan pemerintah pusat, orang yang punya keberpihakan politik cenderung berperilaku secara berbeda satu sama lain dalam mematuhi anjuran melakukan protokol kesehatan.

Dengan kata lain, wilayah yang terbelah secara kuat akibat pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat mendorong perilaku warga partisan yang berbeda secara tajam pula berkaitan dengan protokol kesehatan.

Beda dukungan, beda perilaku
Dalam survei, kami mewawancarai responden di tiga zona.

Pertama, 585 responden dari kota Jakarta yang menerapkan PSBB paling dini (zona lockdown awal). Kedua, 585 responden dari daerah-daerah yang menerapkan PSBB relatif terlambat (zona lockdown akhir). Terakhir, 830 responden dari wilayah-wilayah yang tidak menyelenggarakan PSBB.

Pada setiap zona, kami menggunakan metode pengumpulan sampel secara acak bersirala (stratified random sampling ).

Dalam survei, kami pertama-tama menanyakan efek kebijakan PSBB yang berbeda-beda terhadap penerapan empat tindakan yang dianjurkan selama masa pandemi: menjaga jarak; berdiam di rumah; cuci tangan; dan memakai masker ketika berada di luar.

Secara umum, mayoritas responden mengaku taat protokol kesehatan pada saat survei dilakukan Mei 2020.

Namun, responden yang tinggal di Jakarta (zona lockdown awal) cenderung lebih taat berdiam di rumah ketimbang dua zona yang lain.

Kemudian, kami melakukan analisis lebih dalam sejauh mana pemilahan keberpihakan politik (partisan sorting) berdampak terhadap kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Sikap partisan diukur berdasarkan pilihan responden di pemilihan presiden (pilpres) 2019. Memang, Prabowo Subianto – pesaing calon petahana Joko “Jokowi” Widodo saat itu – sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, tetapi basis massa pendukungnya secara umum memiliki sentimen negatif terhadap Jokowi.

Kami menemukan dua pola yang terjadi.

Pertama, pemilih Jokowi dan Prabowo di Jakarta cenderung berbeda sikap dalam merespons protokol kesehatan.

Kedua, terjadi perbedaan arah penyortiran partisan saat membandingkan Jakarta dengan dua zona lain.

Di Jakarta (zona lockdown awal), pendukung Prabowo lebih cenderung patuh menjaga jarak sosial, tinggal di rumah, dan mencuci tangan dibanding pemilih Jokowi.

Sebaliknya, di dua zona yang lain, justru pendukung Jokowi yang lebih patuh terhadap anjuran protokol kesehatan ketimbang pendukung Prabowo.

Ini menunjukkan bahwa sikap partisan mempengaruhi perilaku warga ketika terdapat “konflik partisan” atas suatu kebijakan.

Dan arah pemilahan partisan tersebut sejalan dengan posisi para aktor terkait.

Pemilih Prabowo yang tinggal di Jakarta cenderung menyokong kebijakan Gubernur Anies Baswedan (yang nota bene sekutu Prabowo) yang sejak awal mendorong kebijakan terkait pandemi secara lebih ketat.

Patut dicatat, sikap Jokowi bukannya permisif terhadap protokol kesehatan. Jokowi menyarankan warga menggunakan masker ketika berada di luar rumah (kami tidak melihat penyortiran partisan terkait anjuran ini).

Jokowi memang menyerukan warga agar bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, tetapi di saat yang sama, pemerintahannya juga menolak untuk menerapkan lockdown yang ketat.

Namun, secara umum, perbedaan kebijakan antara Anies dan Jokowi tampak kasat mata: Anies mengusulkan kebijakan lockdown sejak awal, sedangkan pemerintah pusat terkesan menyepelekan ancaman pada masa awal pandemi.

Dalam hal mudik, Anies mengeluarkan kebijakan menyetop operasional bus dari dan ke Jakarta. Uniknya, Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan segera membatalkan kebijakan Anies itu dengan alasan dampak ekonomi.

Dalam analisis lebih lanjut, kami menemukan bahwa pola penyortiran partisan terjadi lintas zona.

Analisis regresi logistik kami menunjukkan bahwa efek dukungan terhadap Prabowo bagi responden yang tinggal di Jakarta tetap sama kuatnya walau memperhitungkan faktor lainnya seperti responden kehilangan pekerjaan atau memiliki perasaan takut terinfeksi virus.

Jadi setelah memperhitungkan variabel-variabel lain, termasuk variabel latar belakang pendidikan dan pendapatan, efek partisan masih signifikan secara statistik.

Dalam studi-studi sebelumnya, hilangnya pekerjaan dan ketakutan akan virus adalah faktor yang sangat kuat yang mendorong orang patuh tetap tinggal di rumah.

Dan data kami menambah penjelasan lain mengapa warga memilih berdiam di rumah: sikap partisan.

Bukti lain penyortiran partisan tampak dalam evaluasi kebijakan terkait pandemi.

Sekali lagi, kami menemukan pola yang berbeda di Jakarta. Di Jakarta, pemilih Prabowo menilai bahwa respons gubernur jauh lebih baik; pemilih fanatik Jokowi menilai sebaliknya.

Di dua zona yang lain, pendukung Prabowo bahkan memberi nilai lebih buruk kepada kepala daerahnya masing-masing dibanding pendukung Jokowi.

Temuan di negara lain
Temuan kami di Indonesia ini melengkapi studi-studi mengenai efek partisan terhadap perilaku di masa pandemi, terutama di negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Brazil.

Polarisasi begitu kuat mewarnai ketiga negara ini.

Bedanya, di AS dan Brazil, pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Jair Bolsonaro cenderung menolak kegentingan pandemi dan enggan menerapkan kebijakan pembatasan. Sebaliknya, pemerintah Inggris cenderung responsif dalam menangani pandemi.

Akibatnya, penyortiran partisan terjadi secara kuat di AS dan Brazil ketimbang di Inggris.

Studi-studi menunjukkan pendukung Trump dan Bolsonaro cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

Meski demikian, variasi antar-negara bagian di AS lebih terlihat ketimbang di Brazil. Negara bagian di negeri Paman Sam yang dikuasai Partai Demokrat (partai oposisi terhadap Trump) menerapkan kebijakan lockdown yang lebih ketat, sedangkan pemerintah federal menolak lockdown.

Kasus di Indonesia berbeda dengan ketiga negara demokrasi besar di atas.

AS mengalami penyortiran partisan yang kuat di tingkat nasional sekaligus variasi tinggi di tingkat negara bagian.

Di Brazil, penyortiran partisan antara pro dan anti Bolsonaro terjadi secara tajam di tingkat nasional, tetapi tidak terlihat di tingkat daerah.

Di Inggris, penyortiran partisan terlihat lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Indonesia sebaliknya: di level nasional nyaris tidak terjadi penyortiran partisan yang tinggi, tetapi penyortiran partisan terjadi di tingkat daerah.

Hal ini dimungkinkan karena terjadi perbedaan kebijakan di level daerah terkait pandemi.

Di Jakarta misalnya, PSBB diterapkan paling awal, sedangkan banyak wilayah yang baru belakangan menerapkan kebijakan tersebut, bahkan banyak juga yang tidak.

Perbedaan kebijakan tidak akan berujung pada penyortiran partisan jika tidak didorong oleh konflik partisan antara otoritas pemerintah daerah dengan pusat.

Di banyak wilayah yang dimenangkan Prabowo pada pilpres 2019, penyortiran partisan tidak terjadi karena pemerintah setempat tidak terjerat dalam konflik kebijakan dengan pusat.

Misalnya di Jawa Barat yang merupakan kantong suara Prabowo, penyortiran partisan tidak terjadi karena Gubernur Ridwan Kamil tidak bersifat berseberangan dengan pusat.

Jadi, sikap partisan memang mempengaruhi perilaku kita di tengah pandemi.

Namun, sikap partisan tersebut tidak serta-merta berubah menjadi perbedaan perilaku partisan yang tajam jika tidak disertai konflik partisan antara pemerintah daerah dengan pusat.

Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?

Selama dua dekade terakhir, Indonesia memberi negara-negara berkembang di Pasifik bantuan, sebagai alat diplomasi, dengan salah satu tujuan untuk mengamankan integritas wilayah – khususnya terkait isu separatisme Papua.

Saya terlibat dalam studi tentang peran diplomasi bantuan Indonesia dalam membangun kembali, memulihkan, dan memperbaiki citranya di negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji.

Studi itu menemukan bahwa diplomasi bantuan relatif mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan. Upaya diplomasi itu juga berdampak pada menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua.

Citra buruk
Secara geografis wilayah Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Indonesia. Terdapat dua belas negara (Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), dua wilayah tak berdaulat (Cook Islands, dan Nieu), dan beberapa teritori dependen (seperti American Samoa, French Polynesia, Guam Hawaii, New Caledonia, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Wallis and Futuna, dan Tokelau) yang membentang di atas Samudera Pasifik).

Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia paling timur. Penduduk Pasifik memiliki kesamaan ras dan budaya Melanesia dengan 10% etnis Melanesia Indonesia yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Secara umum, saya melihat negara-negara di kawasan Pasifik memandang Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar dengan rasa curiga dan rasa tidak aman.

Bagi negara-negara kecil di Pasifik, besarnya wilayah Indonesia membawa potensi masalah keamanan. Negara-negara Pasifik secara ukuran adalah negara-negara mini (sebagian besar luasnya di bawah 1.000 kilometer persegi) dan berpenduduk sedikit.

Catatan buruk agresi militer Indonesia, seperti (kampanye “Ganyang Malaysia”) dan aneksasi Timor Timur, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, berkontribusi pada kecurigaan dan rasa tidak aman negara-negara Pasifik terhadap Indonesia.

Sebagian negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu mendukung secara moral dan diplomatik untuk kemerdekaan Papua.

Kesamaan etnis masyarakat Melanesia mendasari dukungan berkelanjutan dari Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua.

Diplomasi bantuan
Indonesia lama mengabaikan kawasan Pasifik karena terlalu fokus pada ASEAN – Indonesia termasuk salah satu pendiri perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini.
Sekitar dekade 70- dan 80-an, Indonesia sering memperlakukan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang yang terabaikan”.

Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri “Menoleh ke Timur” (Look East Policy), yang inti kegiatannya adalah diplomasi bantuan.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk membalikkan citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik.

Kebijakan “Menoleh ke Timur” ini memprioritaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji sebagai mitra kerja sama pembangunan.

Sejak 1999, Indonesia telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas (capacity building) melalui pelatihan di sembilan sektor, antara lain kelautan dan perikanan; usaha kecil menengah, ekonomi, keuangan, dan perdagangan; energi; demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governace).

Program ini menarik banyak peserta sehingga dilanjutkan dan dimodifikasi dan cakupan bertambah menjadi 10 sektor, antara lain manajemen risiko bencana, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, dan pelatihan, dan pekerjaan umum.

Antara 1999 dan 2016 Indonesia telah menjalankan setidaknya 182 program untuk 1.457 peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik. Belum ada laporan angka resmi berapa anggaran yang digunakan untuk ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan ini melalui organisasi regional Pacific Island Development Forum (PIDF). Kemitraan yang berfokus pada perubahan iklim ini melibatkan sektor publik, swasta sektor, dan masyarakat sipil, yang diwujudkan melalui skema ekonomi hijau.

Bantuan Indonesia yang disalurkan melalui PIDF dianggap sesuai dengan kebutuhan negara-negara kepulauan di Pasifik yang terletak di dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim.

Pada 2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperkuat komitmen Indonesia setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PIDF ke-2 – belum ada laporan angka resmi anggaran yang digunakan Jokowi.

Dampak diplomasi
Salah satu indikasi keberhasilan diplomasi Indonesia di Pasifik adalah kenaikan status keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group (MSG) dari status pengamat yang diperolehnya pada 2013 menjadi associate member pada tahun 2015.

MSG adalah kelompok eksklusif yang anggotanya terdiri dari negara-negara berpenduduk etnis Melanesia.

Diplomasi Indonesia yang intensif ke Pasifik menghasilkan perubahan sikap dari beberapa negara seperti seperti Tuvalu, Kiribati dan Nauru yang pada awalnya menentang penguasaan wilayah Indonesia atas Papua.

Hanya Vanuatu yang masih bersikeras menolak keanggotaan Indonesia karena berpandangan bahwa United Liberation Movement for West Papua (gerakan kemerdekaan Papua Barat) lebih pantas menjadi anggota MSG.

Dalam konteks ekonomi, Indonesia juga berfungsi sebagai “jembatan” antara MSG dan Asia sehingga memungkinkan negara-negara Pasifik untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi Asia yang tumbuh sangat cepat.

Setelah lebih dari 50 tahun menjadi penerima bantuan pembangunan, kini Indonesia juga memainkan peran sebagai negara donor, sekali pun jumlah bantuannya relatif kecil dan terbatas.

Bantuan Indonesia bagi kawasan Pasifik memiliki tujuan strategis bagi pemerintah pusat di Jakarta yang berkepentingan mendapatkan dukungan negara-negara di kawasan ini untuk mengamankan integritas teritorialnya.

Bisa diperkirakan, diplomasi bantuan Indonesia akan terus dilakukan dan meningkat di masa depan.

X