• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Category: Kutipan

Dana Haji dan Kepercayaan Publik Masyarakat

JUMARI SUYUDIN, Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Tahun ini Indonesia kembali tidak bisa memberangkatkan jamaah haji. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 menetapkan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada pemberangkatan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. Jelas, keputusan itu menjadi kabar buruk bagi calon jamaah haji yang sudah menunggu lama.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa jamaah haji Indonesia kembali tidak bisa berangkat: faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah. Kerajaan Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 2021. Itulah faktor yang menjadi dasar Kemenag membuat keputusan tidak populer.

Pembatalan pemberangkatan jamaah haji menimbulkan polemik dan prasangka di masyarakat yang menguat dan cenderung liar. Bahkan, sejumlah tokoh bersikap keras menyuarakan kepentingan jamaah harus diutamakan.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, klarifikasi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani, ada beberapa poin tanggapan atas pernyataan anggota DPR, seperti Sufmi Dasco Ahmad tentang Indonesia yang tidak memperoleh kuota haji 2021, serta pernyataan TB Ace Hasan Syadzily bahwa hanya 11 negara yang mendapatkan kuota haji tahun ini. Indonesia tidak termasuk.

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia membantah kedua pernyataan anggota DPR tersebut. Informasi itu tidak benar karena hingga saat ini otoritas Kerajaan Arab Saudi yang berkompeten terkait pelaksanaan ibadah haji belum mengeluarkan instruksi apapun.

Jelas hal ini menjadi tamparan keras bagi para politisi yang tidak melakukan konfirmasi hal sensitif. Bisa jadi mereka mendapatkan informasi yang salah terkait pelaksanaan ibadah haji atau hanya bersumber dari media massa.

Jelas hal ini menjadi tamparan keras bagi para politisi yang tidak melakukan konfirmasi hal sensitif.

Kedua, isu penggunaan dana haji untuk kepentingan lain. Isu tersebut bukan kali ini saja ramai dibicarakan, tapi sudah muncul beberapa tahun lalu. Hal ini diperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara. Jokowi menyatakan bahwa “Pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Atau untuk pembangunan pelabuhan dan bandara.” (27/7/2017).

Hal ini menguatkan informasi penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang seakan mengafirmasi kebenaran berita tersebut. Berawal dari berita inilah kemudian berkembang menjadi liar dan makin luas, sehingga muncul pernyataan pembatalan jamaah haji tahun ini sebenarnya bukan karena alasan Covid-19 semata, tetapi ketiadaan dana haji karena dananya dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

Komunikasi dan transparansi

Banyaknya informasi negatif terkait penggunaan dana haji, seharusnya pemerintah bisa melakukan konfirmasi dan klarifikasi secara cepat, tepat, dan terukur disertai bukti agar tidak berkembang menjadi liar dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.

Khusus bagi calon jamaah haji agar tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah, ada beberapa hal yang pemerintah bisa lakukan. Pertama, komunikasi menjadi faktor penting untuk meluruskan berita negatif yang berkembang. Sering kita lihat pemerintah gagap menanggapi kritik atau isu negatif terkait isu publik.

Permasalahan pembatalan haji harus dijelaskan seterang mungkin melalui pendekatan struktural dengan menggerakan aparat biroktrasi dan juga berkomunikasi secara persuasif disertai dengan bukti-bukti. Agar komunikasi bisa berhasil dan maksimal, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, PUI, dan lainnya serta dengan para tokoh terpercaya. Meraih kepercayaan masyarakat butuh upaya serius dari permerintah.

Agar komunikasi bisa berhasil dan maksimal, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Kedua, transparansi menjadi isu utama pengelolaan dana haji. Masyarakat, terutama calon jamaah haji yang sudah menyetorkan uang berhak mendapatkan informasi gamblang, bagaimana nasib uang yang sudah disetor selama ini. Banyak informasi di masyarakat dan juga disuarakan tokoh publik bahwa dana haji sudah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lainnya.

Jejak digital menjadi bukti, bahkan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pemerintah harus segera mengklarifikasi, bukan malah membantah dan menyatakan hoaks. Padahal, bersumber dari pernyataan ambigu petinggi pemerintahan sendiri, sehingga publik bertanya: pernyataan mana dan siapa yang bisa dipegang?

Lebih ironis lagi, anggota DPR yang seharusnya mewakili kegelisaan rakyat, justru memposisikan diri seperti jubir pemerintah. Bahkan menantang debat tokoh publik yang kritis.

Itu mencederai amanat rakyat. Seharusnya DPR menampung keluhan calon jamaah haji untuk disuarakan kepada pemerintah. Kalau memang dana haji telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah harus berterus-terang kepada publik. Masyarakat akan memahami walaupun mungkin dengan perasaan terpaksa.

Seharusnya DPR menampung keluhan calon jamaah haji untuk disuarakan kepada pemerintah.

Ketiga, lakukan audit. Kita tidak bisa melarang ingatan kolektif bahwa banyak dana publik yang telah dikorupsi, semisal korupsi dana bantuan sosial, fee ekspor benur, dan lainnya. Kita juga tidak bisa melarang publik berasumsi, jika dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lalu banyak pembangunan yang mangkrak dan tidak memberikan keuntungan signifikan. Masyarakat mengetahui banyak fasilitas publik yang diswastanisasi atau dijual, tetapi belum laku.

Adalah wajar bila calon jamaah haji khawatir uang mereka tidak kembali karena dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Audit dana haji penting guna menjawab keraguan dan ketidakpercayaan publik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu telah memastikan bahwa dana haji aman. Dana diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman. Pemerintah juga mempersilakan calon jamaah haji mengambil kembali dana yang sudah disetorkan.

Namun hal itu belum mampu menutupi keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat. Sumber ambiguitas adalah pernyataan awal Presiden dan Wakil Presiden bahwa dana haji dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Audit keuangan BPKH dan audit kinerja Kemenag terkait penyelenggaraan haji menjadi keharusan, baik dilakukan BPK maupun auditor independen. Kemudian, dipublikasikan secara luas. Hal itu menjawab keraguan publik karena problem utama pemerintah saat ini adalah kepercayaan!

Pelajaran dari Belanda: Rasisme dan Etika Pejabat Publik

JUMARI SUYUDIN, Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, beserta kabinetnya mengundurkan diri, Jumat (15/1), karena diduga telah melakukan “toeslagenaffaire”, skandal tunjangan anak. Bahkan, beberapa anggota parlemen Belanda menyatakan kejadian ini sebagai ‘ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya’.

Skandal itu mengemuka setelah ditemukan setidaknya 20 ribu orang tua yang secara keliru dituduh oleh otoritas pajak Belanda melakukan kecurangan klaim tunjangan anak sejak 2012. Dari setidaknya 20 ribu orangtua tersebut, sebanyak 10 ribu di antaranya dipaksa membayar kembali (mengembalikan) puluhan ribu euro yang telah mereka terima. Dalam beberapa kasus, hal itu menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan bahkan perceraian di antara mereka.

Otoritas pajak mengakui jika pada 2020, setidaknya 11 ribu orangtua telah dipilih untuk dilakukan pemeriksaan khusus terkait penerimaan tunjangan anak karena asal etnis atau kewarganegaraan ganda mereka. Hal ini memicu adanya tuduhan rasisme sistemik yang sudah lama ada di Belanda.

Orlando Kadir, pengacara yang mewakili sekitar 600 orangtua korban, mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran “akibat profil etnis oleh birokrat yang memilih nama mereka yang tampak asing”. Memang kebanyakan dari yang diperiksa adalah para imigran. Pemerintahan Belanda memberikan banyak skema insentif atau semacam bantuan sosial bagi rakyatnya.

Otoritas pajak Belanda mengakui jika pada 2020, setidaknya 11 ribu orangtua telah dipilih untuk dilakukan pemeriksaan khusus terkait penerimaan tunjangan anak karena asal etnis atau kewarganegaraan ganda.

Ada bantuan untuk sewa rumah, asuransi, keringanan pembayaran pajak, bantuan perawatan anak, dan lainnya. Bantuan ini diberikan kepada pemegang paspor Belanda dan bukan, asal tinggal di Belanda secara resmi, bekerja dan membayar pajak.

Mereka punyak hak untuk mendapatkan insentif tersebut, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terkait syarat dan ketentuan ini sangat jelas, bisa cek secara online, bisa pelajari, kira-kira layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan.

Terkait tunjangan untuk anak, asalkan orangtua bekerja secara legal, mencukupi batas minimal jam yang ditentukan pemerintah, maka berhak mendapatkannya. Orangtua bisa melakukan klaim sendiri atas tunjangan anak atau diurus oleh perusahaan tempatnya bekerja. Tunjangan untuk anak ini ada dua jenis: tunjangan yang diberikan setiap bulan (kindgebonden budget) dan setiap tiga bulan (kinderbijslag). Tentu dengan besaran disesuaikan dengan usia anak, semakin bertambah usia anak, semakin besar.

Yang unik, di negara-negara maju ketika pejabat berbuat kesalahan atau merasa tidak mampu dalam menjalankan amanah publik, mereka tidak segan dan malu untuk menyampaikan permintaan maaf serta memilih mengundurkan diri. Contoh terkini apa yang telah terjadi di Belanda.

Contoh lain di Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe memilih mundur dengan alasan kesehatan, padahal masa jabatan dia masih satu tahun lagi. Hal serupa terjadi di Korea Selatan. Menteri Kehakiman yang baru menjabat kurang lebih sebulan mengundurkan diri karena diri dan keluarganya dituduh korupsi, dan banyak lagi cerita-cerita dari negara lain. Hal inilah yang seharusnya dijadikan pelajaran bagi Indonesia.

Menteri Kehakiman yang baru menjabat kurang lebih sebulan mengundurkan diri karena diri dan keluarganya dituduh korupsi.

Sudah lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka, tapi kenyataannya kita belum bisa beranjak dari jebakan negara berkembang ekstraktif, menurut definisi Daron Acemoglu dan James Robinson (2012). Reformasi 1998 yang diharapkan mampu menjadi tonggak besar bagi perubahan bangsa menuju kemajuan yang lebih baik, tapi hingga sekarang masih sangat jauh dari harapan.

Masih banyak anak bangsa yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan layak, pengangguran meningkat, ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar golongan. Di sisi lain, banyak pejabat yang sudah terbukti maupun belum telah melakukan kesalahan atau penyelewengan (abuse of power) atas amanah rakyat. Jangankan mundur, meminta maaf pun belum kita dengar terucap dari mulut mereka. Apa yang salah dengan para pejabat itu?

Jangankan mundur, meminta maaf pun belum kita dengar terucap dari mulut mereka. Apa yang salah dengan para pejabat itu?

Pejabat publik adalah setiap orang yang dipilih atau diangkat atau mendapat tugas memangku dan menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan. Dalam bahasa yang seringkali kita dengar, pejabat publik adalah setiap orang yang duduk dalam lembaga kenegaraan atau pemerintahan untuk menjalankan amanah rakyat (Bagir Manan, 8/10/2018).

Jadi mereka bukan orang sembarangan. Mereka dipilih untuk menjalankan amanah publik, di pundak merekalah tanggung jawab publik ini diletakkan.

Secara etimologis, etik (ethic: Inggris, etique: Perancis, ethiek: Belanda) berasal dari bahasa Yunani “etos” yang memuat kandungan makna: “karakter (character), sikap (disposition), dan pembawaan (nature). (Stephen JA Ward, Ethics and Media: An Introduction).

Jadi etik secara luas bisa dimaknai sebagai refleksi sejarah perjalanan dan budaya masyarakat. Bagaimana suatu masyarakat mampu merefleksikan diri atas nilai-nilai yang dianut menjadi nilai yang diterapkan dalam mengelola pemerintahan. Bangsa Indonesia tidak pernah kekurangan akan nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, kalau negara ini ingin beranjak dari keadaan sekarang, kemudian bergerak menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab, maka para pejabat publik harus berani melakukan lompatan perubahan besar terkait etika dan moral mereka.

Para pejabat publik harus berani melakukan lompatan perubahan besar terkait etika dan moral mereka.

Meminta maaf dan mengundurkan diri harus menjadi standar baru! Tidak ada lagi pejabat yang berbuat salah justru dengan enteng meremehkan dan berikutnya mencari justifikasi atas tindakannya.

Rasa malu dan munghukum diri dengan cara meminta maaf dan mengundurkan diri karena telah lalai dalam menjalankan amanah publik adalah hukuman terkecil yang harus diterima pejabat publik.

Berikutnya biarkan hukum pidana yang bekerja melakukan penyelidikan atas kesalahan yang telah dibuat. Hal semacam itu harus menjadi semacam panduan moral bagi para pejabat publik.

CIR: Pilpres 2024 Ajang Persaingan Tokoh Muda

Direktur Center for Indonesia Reform (CIR), Hidayaturrahman mendorong partai politik peserta pemilu untuk memajukan tokoh muda sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi. Hal ini perlu dilakukan partai jika ingin menarik simpati pemilih muda yang jumlahnya terus bertambah.

“Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih muda akan terus bertambah. Karena itu partai perlu merespon perubahan demografi ini secara cermat untuk mendapat dukungan yang sangat signifikan,” ujar Hidayat.

Hidayat menambahkan kemunculan figur muda sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 2024 sangat diperlukan. Tujuannya bukan semata-mata untuk menggaet suara pemilih muda tapi sebagai upaya membangun budaya politik yang baru.

Sebab selama ini, kata Hidayat, dinamika politik Indonesia kurang progresif akibat sebagian besar posisi strategis politik dikuasai figur lama.

“Untuk itu jika kita ingin ada penyegaran dinamika politik yang lebih konstruktif dan produktif diperlukan pemain-pemain politik muda yang dipercaya mempunyai gagasan-gagasan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Indonesia terlalu luas untuk diurus oleh figur politik yang sudah sepuh,” tegas Hidayat.

Hidayat menambahkan meskipun faktor usia capres dan cawapres mempunyai nilai strategis dalam menarik perhatian pemilih muda namun partai juga perlu memperhatikan kompetensi calon yang dijagokan.

“Berusia muda saja tidak cukup. Lebih penting dan mendasar lagi, calon presiden ke depan memiliki komitmen dan visi besar terhadap masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), pemerataan pertumbungan ekonomi dan pembangunan.

Jadi tidak sederhana soal tua dan muda, untuk calon presiden mendatang. Yang muda perlu, tapi juga ada variable lain yang juga diperlukan,” lanjut doktor ilmu politik dan pembangunan tersebut.

Menurut Hidayat, partai politik yang memiliki kader muda dan potensial harus berani “menjual” kadernya untuk tampil di kontestan pilpres 2024 mendatang. “Partai politik harus bisa menjadi contoh bagi kelompok civil society dalam mendorong kader-kader muda yang visioner dan memiliki track record yang baik dan bersih,” tegasnya.

Mengapa pandemi COVID-19 adalah waktu yang tepat untuk generasi muda berinvestasi dan mempunyai dana darurat?

Saat ini memiliki dana cadangan di tengah pandemi COVID yang tidak menentu sangatlah penting. Salah satu cara generasi muda bisa mendapatkannya adalah melalui kegiatan investasi.

 

Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa konsep perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan.

 

Wabah ini datang secara tiba-tiba dan banyak pihak yang tidak siap karena belum memiliki persiapan, khususnya dalam hal persiapan secara finansial. Aktivitas ekonomi masyarakat pun mengalami kesulitan dan bahkan banyak yang kehilangan pekerjaannya.

 

Dampaknya adalah keluarga atau individu harus bergantung pada dana darurat untuk bertahan hidup.

Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk generasi muda untuk mulai berinvestasi dan menyadari bahwa adanya dana darurat sangat penting untuk masa depan.

Pentingnya dana darurat

Dana darurat dapat dipahami sebagai dana yang dapat dikeluarkan untuk kondisi darurat di masa depan.

Konsep dana darurat ini diawali dengan kerangka berpikir yang menyatakan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian sehingga perencanaan keuangan di masa depan harus memasukkan unsur dana darurat.

Dana darurat hanya boleh dipergunakan untuk keadaan genting, misalnya penyembuhan dari sakit yang datang tiba-tiba, penyembuhan karena kecelakaan kerja, bertahan dari kondisi bencana alam, dan utamanya juga bertahan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini.

Dana darurat paling tidak dapat dipergunakan untuk bertahan dalam kondisi antara 6 bulan sampai 1 tahun, namun ini tergantung juga dengan kondisi dari seseorang yang ingin memiliki dana darurat.

Seseorang yang belum berkeluarga tentu memiliki kebutuhan dana darurat yang berbeda dengan seseorang yang sudah berkeluarga.

Contoh, misalnya dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi seseorang yang lajang mencapai sekitar Rp 1.000.000, maka dana darurat yang disiapkan berkisar antara Rp 6.000.000 sampai Rp 12.000.000.

Tentu besaran ini berbeda dengan orang yang berkeluarga. Dan setiap keluarga seharusnya sudah bisa untuk menghitung berapa besarnya kebutuhan per bulan yang diperlukan dan estimasi besarnya dana darurat yang harus disiapkan.

Secara konsep, dana darurat ini hanya boleh keluar saat keadaan tertentu saja dan disarankan untuk tidak dikeluarkan jika kebutuhan tidak mendesak.

Mulai berinvestasi sedini mungkin

Beberapa data menunjukkan bahwa kesadaran generasi muda untuk berinvestasi masih rendah dan hanya 2% generasi milenial yang telah paham kegiatan investasi.

Padahal kegiatan investasi membantu kita lebih cepat mengumpulkan dana cadangan. Keuntungan dari investasi umumnya lebih besar jika dibandingkan tabungan di bank.

Untungnya di era digital ini, kegiatan investasi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan dalam proses investasi ini diharapkan akan mendorong generasi muda untuk turut terlibat berinvestasi.

Beberapa perusahaan dalam teknologi finansial telah membuat aplikasi dalam ponsel yang dapat dipergunakan oleh generasi muda untuk melakukan aktivitas investasi.

Aplikasi dalam ponsel ini sesuai dengan karakteristik generasi muda yang menginginkan kemudahan dalam aktivitas, termasuk investasi.

Melalui aplikasi dalam ponsel ini, generasi muda dapat membuat akun, membaca informasi investasi, dan mulai melakukan kegiatan investasi seperti membeli reksadana.

Untuk reksadana saja sudah banyak aplikasi yang bisa dipakai seperti BareksaTanamduit, dan Bibit.

Proses monitoring investasi yang dilakukan pun dapat dilihat melalui aplikasi pada ponsel ini.

Bagi yang baru memulai penting untuk memilih perusahaan dan aplikasi yang terdaftar dan memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan yang mengawasi semua jasa keuangan di Indonesia.

Ini untuk menghindari terjadinya penipuan atau praktik yang merugikan konsumen, seperti contohnya kasus perencana keuangan Jouska yang akhirnya ditutup karena tidak memiliki izin yang dibutuhkan.

Selain itu platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak juga telah mulai menjual produk reksadana dan tabungan emas pada generasi muda.

Menurut OJK, cara ini dinilai efektif untuk mendorong anak muda berinvestasi karena besarnya aktivitas belanja daring yang dilakukan oleh generasi muda.

Beberapa produk investasi dapat dipergunakan sebagai instrumen investasi untuk menyiapkan dana darurat.

Beberapa investasi yang dapat dilakukan oleh generasi muda, khususnya untuk penyiapan dana darurat di masa depan, misalnya investasi pada produk reksadana dan produk tabungan emas.

Reksadana merupakan kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi guna diinvestasikan pada produk-produk atau instrumen keuangan seperti obligasi negara, obligasi perusahaan, dan saham.

Sedangkan tabungan emas adalah adalah simpanan dalam bentuk emas menggunakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan sistem titipan di perusahaan penjual emas. Tabungan ini bisa berbentuk emas fisik atau pun non-fisik atau digital, salah satu keuntungan tabungan emas digital adalah bisa dibeli dengan nominal berapapun karena tidak terpaku dengan berat cetakan emas.

Keduanya merupakan pilihan yang baik untuk memulai karena bisa dengan jumlah uang yang sedikit dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi atau mudah dijual kembali, yang merupakan ciri-ciri produk investasi yang dapat dipergunakan untuk dana darurat di masa depan.

Dana darurat harus disiapkan sejak dini dan proses ini akan sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan atau pengetahuan tentang layanan keuangan dari generasi muda serta melatih komitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik.

 

Sumber : https://theconversation.com/mengapa-pandemi-covid-19-adalah-waktu-yang-tepat-untuk-generasi-muda-berinvestasi-dan-mempunyai-dana-darurat-151674

DPR dan KPK Dukung Revisi UU Pilkada untuk Cegah Kehadiran Investor Politik

Kehadiran investor politik dalam di setiap penyelengaraan pilkada diduga menjadi salah satu sebab maraknya korupsi pejabat publik di daerah. Dukungan investor politik kepada peserta pilkada bertujuan mendapatkan pintu masuk (akses) menguasai sumber keuangan daerah melalui berbagai program pembangunan. Para investor akan menagih imbal jasa dari pejabat daerah terpilih atas bantuan yang diberikan.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, yang diselenggarakan secara daring oleh Center for Indonesia Reform (CIR), Sabtu (29/8). Hadir sebagai pembicara adalah penulis buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, Mohammad Hidayaturrahman, Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Giri Suprapdiono dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. 

Dalam paparannya Mohammad Hidayaturrahman mengatakan praktek investor politik kerap ditemukan di pelaksanaan pilkada di semua daerah. Motif dukungan dilakukan secara beragam tapi dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan imbal balik dari peserta pilkada yang terpilih. Imbal balik ini diberikan dalam bentuk beragam mulai dari pemberian proyek pembangunan, pengisian jabatan strategis hingga jual-beli perizinan.

Kehadiran investor politik dalam di setiap penyelengaraan pilkada diduga menjadi salah satu sebab maraknya korupsi pejabat publik di daerah. Dukungan investor politik kepada peserta pilkada bertujuan mendapatkan pintu masuk (akses) menguasai sumber keuangan daerah melalui berbagai program pembangunan. Para investor akan menagih imbal jasa dari pejabat daerah terpilih atas bantuan yang diberikan.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, yang diselenggarakan secara daring oleh Center for Indonesia Reform (CIR), Sabtu (29/8). Hadir sebagai pembicara adalah penulis buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, Mohammad Hidayaturrahman, Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Giri Suprapdiono dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. 

Dalam paparannya Mohammad Hidayaturrahman mengatakan praktek investor politik kerap ditemukan di pelaksanaan pilkada di semua daerah. Motif dukungan dilakukan secara beragam tapi dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan imbal balik dari peserta pilkada yang terpilih. Imbal balik ini diberikan dalam bentuk beragam mulai dari pemberian proyek pembangunan, pengisian jabatan strategis hingga jual-beli perizinan.

“Dengan sistem transaksi elektronik ini maka PPATK bisa memeriksa berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena selain sistem pilkada yang harus dibuat transparan, kita juga perlu menyiapkan sistem yang mendukung terciptanya system transparan dalam dukungan politik,” imbuh Hidayat.

Sejalan dengan pendapat Hidayat, Mardani Ali Sera pun mengatakan kehadiran investor politik dalam hajat pilkada memang sangat terasa. Untuk itu Mardani mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang terkait Pilkada.

“Bisa disebut semacam UU Omnibus Law politik lah. Jadi semua UU yang terkait dengan pilkada disatukan. Di sana kita bisa buat aturan yang meminimalisasi keberadaan peran investor politik,” tegas Mardani.

Mardani mengakui bahwa sistem politik sekarang menyebabkan ongkos politik menjadi mahal. Dampaknya hanya calon yang didukung dana kuat saja yang mampu jadi kontestan pilkada. Aturan yang membuat politik mahal itulah yang membuat para peserta pilkada membutuhkan investor politik.

“PKS sangat mendukung upaya revisi UU tersebut agar tercipta politik mudah, murah dan berkah,” imbuh Mardani.

Sementara dalam paparannya Direktur Yandikmas KPK RI, Giri Suprapdiono berbagai modus kerjasama yang biasa dilakukan para peserta pilkada dengan investor politik. Dari berbagai kasus yang pernah ditangani KPK, Giri menyebut ada empat model imbal jasa yang diberikan pejabat pemenang pilkada kepada para investor politik, yaitu dalam hal pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, jual beli perizinan dan korupsi anggaran. Masing-masing pihak secara bersama-sama mengupayakan mengembalikan modal pilkada yang sudah dikeluarkan. Pejabat publik yang didukung investor politik akan bekerja dan mengeluarkan kebijakan yang sebagian besar bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan.

“Dalam politik yang melibatkan investor politik seperti ada siklus tanam dan panen. Saat menanam adalah saat mengeluarkan modal untuk keperluan pilkada. Sementara masa panen adalah masa mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Giri.

Tak heran, lanjut Giri, di KPK terdapat 36% tersangka kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Bahkan berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2018, lembaga politik seperti DPR mendapat skor yang kurang baik.

Untuk memutus mata rantai praktek investor politik, Giri mengusulkan agar DPR merevisi beberapa ketentuan dalam UU Politik dan Pilkada. Diantaranya bagian yang perlu direvisi adalah meninjau ulang sistem pemilihan terbuka, mendorong adanya kompetisi internal di masing-masing parpol dan menyediakan 50% anggaran operasional parpol oleh Negara.

“KPK sudah melakukan penelitian mengenai besaran anggaran operasional parpol ini. Harapannya jika sebagian biaya operasional parpol disediakan Negara maka parpol lebih fokus mencalonkan seseorang dalam pilkada berdasarkan kemampuannya. Bukan karena dukungan finansialnya,” tandas Giri.

X