Category: Monitoring Media

Depok-Sumbar, Basis PKS dan Kaderisasi via Liqo

Kemenangan PKS di Pilkada Sumatra Barat dan Depok tak lepas dari tradisi keislaman warga yang dipadu dengan upaya kaderisasi kuat di tingkat bawah. Tak lupa, ada keuntungan posisi sebagai petahana.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, PKS kembali mempertahankan dominasinya di Provinsi Sumatera Barat dan Depok.

Jagoan PKS yang berlaga di Sumbar, Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy, unggul dengan perolehan 32,78 persen berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking. Sebagai informasi, Gubernur Sumbar saat ini, Irwan Prayitno, juga merupakan kader PKS dan sudah menjabat dua periode pada 2010-2015 dan 2016-2021.

Bukan hanya via quick count, berdasarkan data Sirekap KPU per Jumat (11/12) pukul 8.20 WIB yang sudah terkumpul sebanyak 5.392 dari 12.548 TPS (42,97 persen), Mahyeldi-Audy menjadi yang terunggul dengan perolehan suara 34 persen suara sejauh ini.

Senada, pasangan yang diusung PKS di Depok, Jawa Barat, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono unggul versi hitung cepat atas Pradi Supriatna-Afifah Alia yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Hasil serupa yang menunjukkan keunggulan kepala daerah petahana itu pun terlihat dari Sirekap KPU untuk Kota Depok per Jumat (11/12) pukul 8.30 WIB.

Kepala daerah yang diusung PKS sendiri sudah bercokol lama menjabat di Balai Kota Depok, yakni sejak Nur Mahmudi Ismail menjabat dua periode sejak 2005. Artinya, dominasi PKS di Depok sejak era Pilkada langsung sampai saat ini belum terpatahkan.

Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby menilai kemenangan itu telah menasbihkan Depok dan Sumbar sebagai basis milik PKS.

“Iya kalau dari pengalaman Pilkada udah jadi basis PKS dua wilayah itu,” kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/12).

Adjie menyebut hal itu terjadi karena dua hal. Pertama, solidnya kader dan mesin politik PKS di Depok dan Sumbar. Hal itu yang membuat konsolidasi pemenangan kandidat berjalan dengan mudah.

Soliditas ini membuat paslon yang diusung PKS, Partai Demokrat, dan PPP efektif saat melawan koalisi besar partai pengusung Pradi-Afifah di Depok.

Pradi-Afifah sendiri diusung koalisi gemuk Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Gabungan Gerindra-PDIP saja menguasai 33 kursi di DPRD. Jumlah itu kalah jauh ketimbang kursi parpol pengusung Idris-Imam di DPRD Depok yang berjumlah 17 kursi.

Oleh karena itu Adjie menegaskan menilai banyaknya kuantitas anggota legislatif yang duduk di DPR terkadang tak sejalan dengan soliditas mesin partai yang berada di akar rumput.

“Kalau bicara mesin partai di pemenangan Pilkada dan kursi partai di DPRD berbeda. Dulu di Jabar juga kasus PKS usung Ahmad Heryawan bisadua periode itu menang dengan koalisi kecil. Tapi dia bisa memenangkan. Sementara kandidat lain koalisi partai besar,” kata Adjie.

Kedua, kata Adjie, PKS mendapat keuntungan usai bercokol lama di jajaran eksekutif dua wilayah tersebut. Sehingga, PKS sudah mengetahui peta kekuatan yang harus dimaksimalkan.

“Jadi skema mereka memenangkan calon sudah punya. Karena sudah berkuasa 2 dan 3 periode bagaimana mereka memenangkan calon. Dimana spot-spot yang harus dikuatkan. Itu kelebihan PKS,” kata dia.
Kaderisasi Lewat Pengajian
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai kuatnya PKS karena parpol tersebut sudah membangun jaringan dari bawah di dua wilayah itu.

“Karena mereka bangun jaringan kuat sampai bawah,” kata dia.

Khusus untuk Depok, Ujang membeberkan bahwa metode kaderisasi di PKS kerap dipupuk di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat menjadi mahasiswa, mereka langsung melakukan pembinaan secara intensif.

Terlebih, jejaring dan pembinaan kader di sekolah-sekolah yang intens dilakukan oleh PKS selama ini.

“Pembinaannya yang jalan, pembinaan kader-kader non struktural. Kaya pengajian-pengajian gitu. Mereka masuk di situ,” ungkapnya.

“Mereka jalan. Liqo-liqo (pembinaan keagamaan) jalan. Itu yang bikin mereka kuat. Karena mereka punya dana dan program,” kata Ujang.

Karakter Pemilih
Sementara, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyebut dominasi PKS di dua wilayah itu terjadi karena karakter pemilih muslim.

Menurutnya, banyak pemilih muslim di Depok dan Sumbar terasosiasi dengan kandidat yang diusung PKS di Pilkada ketimbang kandidat lainnya.

Khusus untuk Depok, Wasis menilai ada kondisi kependudukan atau demografi yang didominasi kalangan pekerja urban yang kemudian mencari agama sebagai solusi. Ia menyebutnya sebagai kelompok Islam modernis.”Kuatnya karakter pemilih menjadi latar belakang kuat di balik menangnya PKS di dua daerah tersebut. Dominasi pemilih muslim adalah kuncinya,” kata Wasis.

Sementara di Sumbar, Wasis menilai wilayah ini secara tradisional memiliki kultur “Paderi” yang kuat yang menganggap Islam tak lebih dari sekedar agama, namun juga jalan hidup.

“Kombinasi inilah yang membuat PKS kuat. Ditambah lagi kader-kader PKS pernah menjadi kepala daerah dalam beberapa periode. Maka itu menjadi faktor kuat untuk membentuk daerah tersebut menjadi basis,” kata Wasisto.

Riset: keberpihakan politik mempengaruhi perilaku warga terkait pandemi di wilayah dengan konflik politik tinggi (misal Jakarta)

Bagaimana keberpihakan politik (sikap partisan) berdampak pada kepatuhan orang terhadap anjuran melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi?

Riset yang kami lakukan menemukan bahwa sikap partisan warga berpengaruh pada perilaku mereka di wilayah yang mengalami konflik politik – dalam hal ini antara pemerintah pusat dan daerah – terkait suatu kebijakan terhadap pandemi.

Pada 19-22 Mei 2020, kami melakukan survei panel dengan menggunakan telepon terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak.

Kami membagi sampel dalam tiga zona berdasarkan waktu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB): Jakarta yang paling awal menerapkan PSBB, daerah-daerah lain yang menerapkan PSBB kemudian, dan daerah-daerah yang tidak menerapkan.
Kami menemukan variasi yang menarik dan mengejutkan.

Di wilayah yang mengalami konflik kebijakan dengan pemerintah pusat, orang yang punya keberpihakan politik cenderung berperilaku secara berbeda satu sama lain dalam mematuhi anjuran melakukan protokol kesehatan.

Dengan kata lain, wilayah yang terbelah secara kuat akibat pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat mendorong perilaku warga partisan yang berbeda secara tajam pula berkaitan dengan protokol kesehatan.

Beda dukungan, beda perilaku
Dalam survei, kami mewawancarai responden di tiga zona.

Pertama, 585 responden dari kota Jakarta yang menerapkan PSBB paling dini (zona lockdown awal). Kedua, 585 responden dari daerah-daerah yang menerapkan PSBB relatif terlambat (zona lockdown akhir). Terakhir, 830 responden dari wilayah-wilayah yang tidak menyelenggarakan PSBB.

Pada setiap zona, kami menggunakan metode pengumpulan sampel secara acak bersirala (stratified random sampling ).

Dalam survei, kami pertama-tama menanyakan efek kebijakan PSBB yang berbeda-beda terhadap penerapan empat tindakan yang dianjurkan selama masa pandemi: menjaga jarak; berdiam di rumah; cuci tangan; dan memakai masker ketika berada di luar.

Secara umum, mayoritas responden mengaku taat protokol kesehatan pada saat survei dilakukan Mei 2020.

Namun, responden yang tinggal di Jakarta (zona lockdown awal) cenderung lebih taat berdiam di rumah ketimbang dua zona yang lain.

Kemudian, kami melakukan analisis lebih dalam sejauh mana pemilahan keberpihakan politik (partisan sorting) berdampak terhadap kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Sikap partisan diukur berdasarkan pilihan responden di pemilihan presiden (pilpres) 2019. Memang, Prabowo Subianto – pesaing calon petahana Joko “Jokowi” Widodo saat itu – sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, tetapi basis massa pendukungnya secara umum memiliki sentimen negatif terhadap Jokowi.

Kami menemukan dua pola yang terjadi.

Pertama, pemilih Jokowi dan Prabowo di Jakarta cenderung berbeda sikap dalam merespons protokol kesehatan.

Kedua, terjadi perbedaan arah penyortiran partisan saat membandingkan Jakarta dengan dua zona lain.

Di Jakarta (zona lockdown awal), pendukung Prabowo lebih cenderung patuh menjaga jarak sosial, tinggal di rumah, dan mencuci tangan dibanding pemilih Jokowi.

Sebaliknya, di dua zona yang lain, justru pendukung Jokowi yang lebih patuh terhadap anjuran protokol kesehatan ketimbang pendukung Prabowo.

Ini menunjukkan bahwa sikap partisan mempengaruhi perilaku warga ketika terdapat “konflik partisan” atas suatu kebijakan.

Dan arah pemilahan partisan tersebut sejalan dengan posisi para aktor terkait.

Pemilih Prabowo yang tinggal di Jakarta cenderung menyokong kebijakan Gubernur Anies Baswedan (yang nota bene sekutu Prabowo) yang sejak awal mendorong kebijakan terkait pandemi secara lebih ketat.

Patut dicatat, sikap Jokowi bukannya permisif terhadap protokol kesehatan. Jokowi menyarankan warga menggunakan masker ketika berada di luar rumah (kami tidak melihat penyortiran partisan terkait anjuran ini).

Jokowi memang menyerukan warga agar bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, tetapi di saat yang sama, pemerintahannya juga menolak untuk menerapkan lockdown yang ketat.

Namun, secara umum, perbedaan kebijakan antara Anies dan Jokowi tampak kasat mata: Anies mengusulkan kebijakan lockdown sejak awal, sedangkan pemerintah pusat terkesan menyepelekan ancaman pada masa awal pandemi.

Dalam hal mudik, Anies mengeluarkan kebijakan menyetop operasional bus dari dan ke Jakarta. Uniknya, Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan segera membatalkan kebijakan Anies itu dengan alasan dampak ekonomi.

Dalam analisis lebih lanjut, kami menemukan bahwa pola penyortiran partisan terjadi lintas zona.

Analisis regresi logistik kami menunjukkan bahwa efek dukungan terhadap Prabowo bagi responden yang tinggal di Jakarta tetap sama kuatnya walau memperhitungkan faktor lainnya seperti responden kehilangan pekerjaan atau memiliki perasaan takut terinfeksi virus.

Jadi setelah memperhitungkan variabel-variabel lain, termasuk variabel latar belakang pendidikan dan pendapatan, efek partisan masih signifikan secara statistik.

Dalam studi-studi sebelumnya, hilangnya pekerjaan dan ketakutan akan virus adalah faktor yang sangat kuat yang mendorong orang patuh tetap tinggal di rumah.

Dan data kami menambah penjelasan lain mengapa warga memilih berdiam di rumah: sikap partisan.

Bukti lain penyortiran partisan tampak dalam evaluasi kebijakan terkait pandemi.

Sekali lagi, kami menemukan pola yang berbeda di Jakarta. Di Jakarta, pemilih Prabowo menilai bahwa respons gubernur jauh lebih baik; pemilih fanatik Jokowi menilai sebaliknya.

Di dua zona yang lain, pendukung Prabowo bahkan memberi nilai lebih buruk kepada kepala daerahnya masing-masing dibanding pendukung Jokowi.

Temuan di negara lain
Temuan kami di Indonesia ini melengkapi studi-studi mengenai efek partisan terhadap perilaku di masa pandemi, terutama di negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Brazil.

Polarisasi begitu kuat mewarnai ketiga negara ini.

Bedanya, di AS dan Brazil, pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Jair Bolsonaro cenderung menolak kegentingan pandemi dan enggan menerapkan kebijakan pembatasan. Sebaliknya, pemerintah Inggris cenderung responsif dalam menangani pandemi.

Akibatnya, penyortiran partisan terjadi secara kuat di AS dan Brazil ketimbang di Inggris.

Studi-studi menunjukkan pendukung Trump dan Bolsonaro cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

Meski demikian, variasi antar-negara bagian di AS lebih terlihat ketimbang di Brazil. Negara bagian di negeri Paman Sam yang dikuasai Partai Demokrat (partai oposisi terhadap Trump) menerapkan kebijakan lockdown yang lebih ketat, sedangkan pemerintah federal menolak lockdown.

Kasus di Indonesia berbeda dengan ketiga negara demokrasi besar di atas.

AS mengalami penyortiran partisan yang kuat di tingkat nasional sekaligus variasi tinggi di tingkat negara bagian.

Di Brazil, penyortiran partisan antara pro dan anti Bolsonaro terjadi secara tajam di tingkat nasional, tetapi tidak terlihat di tingkat daerah.

Di Inggris, penyortiran partisan terlihat lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Indonesia sebaliknya: di level nasional nyaris tidak terjadi penyortiran partisan yang tinggi, tetapi penyortiran partisan terjadi di tingkat daerah.

Hal ini dimungkinkan karena terjadi perbedaan kebijakan di level daerah terkait pandemi.

Di Jakarta misalnya, PSBB diterapkan paling awal, sedangkan banyak wilayah yang baru belakangan menerapkan kebijakan tersebut, bahkan banyak juga yang tidak.

Perbedaan kebijakan tidak akan berujung pada penyortiran partisan jika tidak didorong oleh konflik partisan antara otoritas pemerintah daerah dengan pusat.

Di banyak wilayah yang dimenangkan Prabowo pada pilpres 2019, penyortiran partisan tidak terjadi karena pemerintah setempat tidak terjerat dalam konflik kebijakan dengan pusat.

Misalnya di Jawa Barat yang merupakan kantong suara Prabowo, penyortiran partisan tidak terjadi karena Gubernur Ridwan Kamil tidak bersifat berseberangan dengan pusat.

Jadi, sikap partisan memang mempengaruhi perilaku kita di tengah pandemi.

Namun, sikap partisan tersebut tidak serta-merta berubah menjadi perbedaan perilaku partisan yang tajam jika tidak disertai konflik partisan antara pemerintah daerah dengan pusat.

Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?

Selama dua dekade terakhir, Indonesia memberi negara-negara berkembang di Pasifik bantuan, sebagai alat diplomasi, dengan salah satu tujuan untuk mengamankan integritas wilayah – khususnya terkait isu separatisme Papua.

Saya terlibat dalam studi tentang peran diplomasi bantuan Indonesia dalam membangun kembali, memulihkan, dan memperbaiki citranya di negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji.

Studi itu menemukan bahwa diplomasi bantuan relatif mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan. Upaya diplomasi itu juga berdampak pada menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua.

Citra buruk
Secara geografis wilayah Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Indonesia. Terdapat dua belas negara (Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), dua wilayah tak berdaulat (Cook Islands, dan Nieu), dan beberapa teritori dependen (seperti American Samoa, French Polynesia, Guam Hawaii, New Caledonia, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Wallis and Futuna, dan Tokelau) yang membentang di atas Samudera Pasifik).

Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia paling timur. Penduduk Pasifik memiliki kesamaan ras dan budaya Melanesia dengan 10% etnis Melanesia Indonesia yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Secara umum, saya melihat negara-negara di kawasan Pasifik memandang Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar dengan rasa curiga dan rasa tidak aman.

Bagi negara-negara kecil di Pasifik, besarnya wilayah Indonesia membawa potensi masalah keamanan. Negara-negara Pasifik secara ukuran adalah negara-negara mini (sebagian besar luasnya di bawah 1.000 kilometer persegi) dan berpenduduk sedikit.

Catatan buruk agresi militer Indonesia, seperti (kampanye “Ganyang Malaysia”) dan aneksasi Timor Timur, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, berkontribusi pada kecurigaan dan rasa tidak aman negara-negara Pasifik terhadap Indonesia.

Sebagian negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu mendukung secara moral dan diplomatik untuk kemerdekaan Papua.

Kesamaan etnis masyarakat Melanesia mendasari dukungan berkelanjutan dari Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua.

Diplomasi bantuan
Indonesia lama mengabaikan kawasan Pasifik karena terlalu fokus pada ASEAN – Indonesia termasuk salah satu pendiri perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini.
Sekitar dekade 70- dan 80-an, Indonesia sering memperlakukan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang yang terabaikan”.

Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri “Menoleh ke Timur” (Look East Policy), yang inti kegiatannya adalah diplomasi bantuan.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk membalikkan citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik.

Kebijakan “Menoleh ke Timur” ini memprioritaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji sebagai mitra kerja sama pembangunan.

Sejak 1999, Indonesia telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas (capacity building) melalui pelatihan di sembilan sektor, antara lain kelautan dan perikanan; usaha kecil menengah, ekonomi, keuangan, dan perdagangan; energi; demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governace).

Program ini menarik banyak peserta sehingga dilanjutkan dan dimodifikasi dan cakupan bertambah menjadi 10 sektor, antara lain manajemen risiko bencana, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, dan pelatihan, dan pekerjaan umum.

Antara 1999 dan 2016 Indonesia telah menjalankan setidaknya 182 program untuk 1.457 peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik. Belum ada laporan angka resmi berapa anggaran yang digunakan untuk ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan ini melalui organisasi regional Pacific Island Development Forum (PIDF). Kemitraan yang berfokus pada perubahan iklim ini melibatkan sektor publik, swasta sektor, dan masyarakat sipil, yang diwujudkan melalui skema ekonomi hijau.

Bantuan Indonesia yang disalurkan melalui PIDF dianggap sesuai dengan kebutuhan negara-negara kepulauan di Pasifik yang terletak di dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim.

Pada 2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperkuat komitmen Indonesia setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PIDF ke-2 – belum ada laporan angka resmi anggaran yang digunakan Jokowi.

Dampak diplomasi
Salah satu indikasi keberhasilan diplomasi Indonesia di Pasifik adalah kenaikan status keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group (MSG) dari status pengamat yang diperolehnya pada 2013 menjadi associate member pada tahun 2015.

MSG adalah kelompok eksklusif yang anggotanya terdiri dari negara-negara berpenduduk etnis Melanesia.

Diplomasi Indonesia yang intensif ke Pasifik menghasilkan perubahan sikap dari beberapa negara seperti seperti Tuvalu, Kiribati dan Nauru yang pada awalnya menentang penguasaan wilayah Indonesia atas Papua.

Hanya Vanuatu yang masih bersikeras menolak keanggotaan Indonesia karena berpandangan bahwa United Liberation Movement for West Papua (gerakan kemerdekaan Papua Barat) lebih pantas menjadi anggota MSG.

Dalam konteks ekonomi, Indonesia juga berfungsi sebagai “jembatan” antara MSG dan Asia sehingga memungkinkan negara-negara Pasifik untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi Asia yang tumbuh sangat cepat.

Setelah lebih dari 50 tahun menjadi penerima bantuan pembangunan, kini Indonesia juga memainkan peran sebagai negara donor, sekali pun jumlah bantuannya relatif kecil dan terbatas.

Bantuan Indonesia bagi kawasan Pasifik memiliki tujuan strategis bagi pemerintah pusat di Jakarta yang berkepentingan mendapatkan dukungan negara-negara di kawasan ini untuk mengamankan integritas teritorialnya.

Bisa diperkirakan, diplomasi bantuan Indonesia akan terus dilakukan dan meningkat di masa depan.

Semua partai telah memenuhi kuota caleg perempuan, tapi mengapa jumlah perempuan di tingkat tetap?

Ada lebih banyak perempuan yang maju dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) 2019 dibanding Pileg-pileg sebelumnya.

Syarat syarat mencalonkan minimal 30% kandidat perempuan agar partai politik bisa berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) telah berhasil masuk ” partai untuk patuh.

Setidaknya ini terlihat dari Pileg terakhir pada 2019 saat rata-rata jumlah calon anggota legislatif (caleg) perempuan di semua partai mencapai 41,2%.

Kuota gender penting untuk meningkatkan keterpilihan perempuan agar mencapai massa kritis .

Massa kritis adalah jumlah minimal yang diperlukan untuk menciptakan perubahan (rata-rata dipatok 30% dari jumlah kursi legislatif) agar mereka bisa memperjuangkan kepentingan perempuan di sekolah.

Penelitian yang saya lakukan pada 2019, dan baru saja terbit di jurnal Politik & Gender , menemukan bahwa partai-partai politik telah berupaya mencalonkan lebih banyak perempuan.

Namun, meski jumlah caleg perempuan bertambah, keterpilihan calon perempuan dalam Pileg masih rendah.

Penuhi kuota
Di Indonesia, tujuh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan di dalam setiap Pileg sejak 2004 telah mencalonkan perempuan sesuai ketentuan kuota pada Pileg 2014 dan 2019.

Semua partai, baik yang berideologi Islam maupun pluralis / nasionalis, sama-sama telah lebih banyak mencalonkan perempuan.

Data menunjukkan nominasi caleg perempuan di Pileg 2019 rata-rata naik 25% dibandingkan tahun 2004.

Perempuan bukan prioritas
Meski jumlah caleg perempuan bertambah, jumlah perempuan yang memegang kursi di sekolah lebih rendah.

Pada Pileg tahun lalu, misalnya, tingkat kemenangan caleg laki-laki 2,6 kali lebih tinggi dibanding perempuan.

Ini karena banyak partai yang masih belum memprioritaskan caleg perempuan.

Masih sangat sedikit partai yang memberikan nomor urut satu perempuan, padahal yang teratas yang terpilih adalah caleg-caleg yang berada di urutan teratas .

Lewat wawancara dengan ketua fraksi dan ketua pemenangan pemilu masing-masing partai, saya menemukan bahwa seleksi caleg oleh partai di Indonesia masih sangat tertutup dan tersentralisasi.

Temuan ini sejalan dengan temuan-temuan terkait pencalonan anggota di banyak negara yang tertutup dari publik .

Publik tidak benar-benar tahu tentang apa yang menentukan seorang caleg mendapat nomor urut 1 atau 9 dari partai.

Namun khusus di pengalaman PPP tahun 2014, terjadi lonjakan alokasi nomor urut teratas untuk caleg perempuan.

Responden saya menyebut bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah ketua badan pemenangan PPP di tahun itu adalah pemilu perempuan.

Ini menarik karena sesuai dengan riset sebelumnya yang menemukan bahwa jenis kelamin ketua tim pemenangan (laki-laki atau perempuan) yang berperan penting dalam mendorong atau menghambat kandidat perempuan untuk mencalonkan diri.

Kuota gender adalah konsep yang cukup baru. Di dunia, pada 1995, kuota gender hanya diterapkan lewat undang-undang di Argentina dan Nepal.

Kini, menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU), ketentuan kuota gender telah diterapkan di 81 negara Di banyak negara, kuota gender telah berhasil membuat jumlah perempuan di meningkat. Data IPU menunjukkan negara dengan kuota gender memiliki legislator perempuan lebih banyak (30,3%) negara yang tidak menerapkan (17,9%).

Biaya kontrak dan rekrutmen
Sebagian responden riset saya mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menjaring perempuan yang tertarik untuk berkompetisi demi kursi legislatif di DPR.

Tapi sebagian penilaian lainnya animo perempuan untuk menjadi caleg sudah jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu.

Terlebih lagi, partai politik warung Rp 500 juta untuk harga nomor urut 1 di kertas suara.

Maka tak heran jika banyak caleg perempuan terbatas dari latar belakang ekonomi atas.

Harga nomor urut satu setiap partai tentunya berbeda-beda, namun justifikasinya satu: partai membutuhkan dana untuk perlengkapan di sekitar 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar pencatatan akurat.

Biaya biaya ini dibebankan kepada caleg dengan sistem iuran, tapi sebagian pihaknya menggunakan “mahar” yang berdasarkan caleg agar bisa dicalonkan oleh partai.

Praktik ini sudah mendapat perhatian dari semua kalangan.

Tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pencatatan hasil pemilu dan masifnya aksi jual-beli suara ancaman ancaman serius bagi demokrasi.

Lebih khusus lagi ini adalah ancaman bagi representasi politik perempuan, sebab pemilu yang mahal membuat partisipasi perempuan semakin terbatas.

Kuota gender 30% bisa jadi berhasil melangkah untuk mencalonkan lebih banyak perempuan di Pileg.

Namun, bila caleg perempuan hanya ditempatkan di nomor urut rendah yang kecil potensi menangnya, maka kenaikan jumlah caleg perempuan tidak akan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR secara optimal.

Selain itu, biaya kampanye yang sangat mahal (termasuk kewajiban menyetor uang agar dapat nomor urut satu), membuat caleg perempuan hanya terbatas di antara mereka yang memiliki modal ekonomi yang kuat.

Lagi-lagi, ini akan menguatkan cengkraman oligarki di politik Indonesia

9 bulan pandemi: mengapa Indonesia gagal kendalikan COVID-19, korban meninggal terbanyak di Asia Tenggara

Dalam sembilan bulan terakhir, lebih 17.000 orang di Indonesia telah kehilangan nyawa akibat pandemi COVID-19. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada posisi teratas penyumbang kematian akibat virus corona di Asia Tenggara.

Jumlah kematian riil di masyarakat akibat virus ini diprediksi lebih banyak. Namun tidak semua kematian berhasil dideteksi oleh sistem kesehatan, salah satunya karena terbatasnya kapasitas laboratorium tes COVID-19 di negeri ini.

Sebuah riset terbaru dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat dengan menggunakan data panel 91 negara, termasuk Indonesia, memperkirakan kasus total dan kematian hingga 30 Oktober 2020 diperkirakan 1,4 kali lebih besar dari laporan resmi.

Secara teori, tingginya kejadian penyakit dan kematian, termasuk dalam kondisi pandemi saat ini tidak hanya disebabkan oleh adanya virus yang menginfeksi. Tingginya angka kematian juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem pelayanan kesehatan, perilaku, lingkungan, hingga genetik.

Untuk menekan jumlah kematian yang terus meningkat, empat faktor ini harus menjadi perhatian.

Sistem pelayanan kesehatan
The Lancet pada 2018 menerbitkan peringkat 195 negara berdasarkan akses dan kualitas layanan kesehatannya.

Hasil pemeringkatan menempatkan Indonesia pada urutan ke-138. Peringkat ini jauh di bawah peringkat Singapura (urutan ke-22), Thailand ke-76 dan Malaysia ke-84.

Dengan level sistem kesehatan seperti itu, saat ini angka kematian akibat COVID-19 di Singapura “hanya” 29 orang (dari sekitar 58 ribu kasus terkonformasi). Thailand 60 orang (dari sekitar 4 ribu kasus) dan Malaysia 363 orang (dari 68 ribu kasus).

Bandingkan angka kasus serupa dengan Indonesia. Pada akhir November saja, angka kematian naik 35,6% atau dari 626 menjadi 835 kematian dalam satu minggu.

Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini berpengaruh pada tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Beberapa hasil studi di berbagai negara menemukan pengaruh ini. Indikator seperti efisiensi pelayanan kesehatan, rasio jumlah tenaga kesehatan dengan penduduk, rasio tempat tidur rumah sakit hingga akses masyarakat terhadap rumah sakit memiliki pengaruh terhadap tingginya angka kematian akibat COVID-19.

Studi terbaru dari University of Canberra di 86 negara, termasuk Indonesia, juga menemukan bahwa negara-negara yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan yang baik memiliki angka kematian yang lebih rendah. Setiap kenaikan satu digit indeks kapasitas pelayanan kesehatan dapat menurunkan 42% kasus kematian.

Beberapa riset di atas telah memperlihatkan bahwa kualitas dan akses layanan kesehatan dapat menekan angka kematian. Namun, penting dipahami bahwa jika jumlah kasus terus bertambah dan terlalu membebani sistem kesehatan maka kualitas dan akses layanan kesehatan dalam menekan angka kematian tidak akan berarti.

Sebuah penelitian dari National Taiwan University memperlihatkan hubungan antara tingginya kualitas dan akses layanan kesehatan dengan rendahnya angka kematian akibat COVID-19 pada negara-negara yang memiliki rasio 100 kasus per 1 juta orang. Namun pada negara-negara yang mencapai angka lebih dari 500 kasus per 1 juta orang, hubungan ini menjadi tidak bermakna karena layanan kesehatan telah kelebihan beban.

Selain kecukupan, akses dan mutu layanan kesehatan, dalam konteks pandemi COVID-19 yang juga harus menjadi perhatian adalah kemampuan sistem kesehatan melacak dan mengetes orang-orang yang diduga kontak dengan pasien positif.

Dalam konteks menekan angka kematian, pelacakan dan pengetesan menjadi penting agar individu yang terinfeksi dapat segera ditemukan sebelum kesehatannya lebih memburuk. Di Indonesia hingga Oktober, kinerja tes baru mencapai 70 persen dari standar WHO.

Penelitian dari Koç University Turki pada 34 negara OECD (berpenghasilan tinggi) berkesimpulan bahwa di negara-negara yang memiliki kemampuan testing baik, angka kematiannya lebih rendah.

Perilaku Masyarakat
Tingginya kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga tak terlepas dari perilaku masyarakat yang masih kurang patuh menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Riset terbaru Kementerian Kesehatan mengenai perilaku masyarakat Indonesia selama pandemi menemukan baru sekitar 42% masyarakat yang mencuci tangan dengan baik dan benar. Hanya 54% responden yang selalu menjaga jarak fisik di tempat-tempat umum.

Padahal, perilaku memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M), menurut studi di 190 negara pada 23 Januari-13 April 2020, dapat menekan angka penularan di masyarakat dan efektivitasnya meningkat jika dilakukan seluruhnya bersamaan.

Panjangnya durasi pandemi ini juga telah membuat sebagian masyarakat mulai lelah dan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan.

Riset menunjukkan kelelahan akan kepatuhan ini telah meningkatkan kasus sebesar 61% hingga Oktober 2020. Penelitian ini memproyeksikan dengan intervensi sederhana seperti memakai masker dan menjaga jarak, dapat menekan kasus hingga 18% hingga Maret 2021.

Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat juga meningkatkan risiko kematian. Jumlah angka perokok aktif di Indonesia masih sangat besar yakni 33,8% pada 2018. Cukup banyak bukti yang menunjukkan merokok dapat menyebabkan penyakit tidak menular yang dapat menjadi faktor pemberat orang yang terinfeksi virus corona.

Sebuah penelitian menemukan bahwa risiko kematian COVID-19 tinggi pada populasi yang merokok.

Lingkungan
Lingkungan juga berpengaruh pada tingginya angka kematian. Lingkungan dalam konteks ini tidak hanya lingkungan fisik namun juga lingkungan sosial hingga kebijakan.

Pada lingkungan fisik, studi di Italia menemukan bahwa konsentrasi polutan udara, kelembapan dan temperatur pada berbagai daerah di Italia telah mempengaruhi tingginya angka kematian akibat COVID-19.

Lingkungan sosial seperti kepadatan, struktur umur penduduk, dan perilaku mobilitas yang tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan kematian.

Ketepatan dan kecepatan pengambilan kebijakan juga berpengaruh terhadap angka kematian. Studi pada 121 negara memperlihatkan bahwa keterlambatan pengambilan keputusan pembatasan di sebuah negara meningkatkan risiko kematian (10% keterlambatan meningkatkan 3,7% angka kematian). Respons Indonesia pada awal-awal pandemi begitu lambat.

Genetik (umur dan penyakit penyerta)
Hingga 1 Desember, kematian di Indonesia tertinggi ditemukan pada populasi umur di atas 60 tahun (37,2%).

Adanya penyakit penyerta menyebabkan risiko kematian semakin besar. Di Indonesia hingga 1 Desember ditemukan bahwa lima besar penyakit penyerta tertinggi pada kasus kematian adalah hipertensi (11,7%), diabetes melitus (10,3%), penyakit jantung (6.8%), penyakit ginjal (3%) dan penyakit paru kronis (2,3%).

Artikel di Nature juga menemukan negara-negara yang memiliki angka kasus penyakit seperti kardiovaskuler, kanker dan penyakit pernafasan kronik yang tinggi, akan memiliki angka kematian lebih tinggi.

Perlu pendekatan holistik
Di tengah rencana vaksinasi massal yang belum jelas benar waktunya, satunya-satunya jalan kini yang tersedia untuk menekan kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah pemerintah harus segera merespons masalah ini dengan pendekatan yang lebih holistik.

Apalagi potensi penyebaran virus corona akan terjadi besar-besaran pada bulan ini karena akan ada kerumuman massal dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember di ratusan daerah dan liburan panjang akhir tahun dan tahun baru.

Pemerintah harus memperkuat sistem layanan kesehatan, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat serta penggunaan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Pemerintah harus memperbaiki kualitas lingkungan, dan melindungi populasi berisiko.

Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kemampuan pelacakan dan pengetesan, serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat disertai komitmen yang kuat untuk mengendalikan virus.

Jika para pemerintah dan masyarakat di suatu daerah belum siap melaksanakan berbagai strategi tersebut secara holistik, mungkin saatnya rem darurat kembali ditarik, seperti di beberapa negara yang kembali menarik rem daruratnya dengan lockdown akibat jumlah kasus dan kematian yang mulai meningkat.

9 bulan pandemi: mengapa penting menemukan makna hidup di tengah penderitaan akibat COVID-19

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah melewati sembilan bulan dan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Sepanjang waktu ini, banyak orang – baik orang yang terinfeksi virus maupun mereka yang berisiko terinfeksi dan orang-orang yang terdampak dalam berbagai sektor kehidupan – mengalami depresi dan kehilangan .

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 mengalami berbagai perasaan negatif seperti tidak percaya, marah, menolak, bahkan mungkin depresi.

Sebuah riset menunjukkan depresi saat pandemi naik tiga kali lipat dibanding sebelum masa pandemi. Riset lainnya menyimpulkan kesimpulan dan depresi juga melayani para penderita penyakit seperti jantung dan darah tinggi yang melaporkan ke rumah sakit karena keadaan pandemi COVID-19.

Walau tidak mudah, kita perlu menemukan makna hidup di tengah keadaan pandemi. Makna hidup ini akan mendorong kita tetap produktif walau ada banyak hambatan dan kesulitan.

Petugas memasak di dapur umum Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Kota Yogyakarta di Umbulharjo, Yogyakarta, 2 Oktobe 2020. Mereka memasak dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan makanan pasien isolasi COVID-19 di rumah susun Bener Yogyakarta. FOTO ANTARA / Hendra Nurdiyansyah / pras.
Logoterapi, terapi makna hidup
Salah satu teori psikologi yang kerap dipakai untuk terapi menemukan makna hidup di tengah adalah penderitaan logoterapi (penyembuhan). Teori dari Viktor E Frankl ini menyediakan panduan untuk menjalani hidup secara terwujud dalam penderitaan.

Viktor Frankl, psikiater berkebangsaan Austria, menemukan logoterapi tersebut saat ia berada di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz Polandia. Kamp konsentrasi seolah menjadi “laboratorium hidup” karena fasilitas sangat minim, keadaan manusia dalam keadaan kelaparan, dan sakit.

Salah satu kegiatan rutin para tahanan adalah kerja paksa yang tidak teratur rel kereta bahkan mengubur mayat-mayat sesama tahanan. Frankl sebagai dokter psikiatri, ditugaskan di poliklinik juga menjalani kerja paksa seperti tahanan lainnya.

Berdasarkan pengalaman penderitaan tersebut, Frank menyatakan penderitaan dalam penderitaan dan tak dapat melihat indahnya dunia, masih tersisa sesuatu yang memberi makna pada eksistensi: memikul penderitaan hidup dengan keberanian penuh dan harga diri.

Frankl, korban yang selamat dari penyiksaan itu, menyaksikan ada dua kecenderungan manusia dalam menghadapi situasi kamp konsentrasi. Kelompok pertama, mereka berperilaku serakah, beringas, mementingkan diri dan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Mereka putus asa dan bahkan bunuh diri saat menghadapi penderitaan.

Malah ada kelompok kedua yang berperilaku seperti orang kudus. Dalam puncak penderitaan, mereka dapat membagikan makanan, membantu sesama tahanan, merawat orang sakit, berbagi kue, menghibur mereka yang putus asa, dan mendoakan sesama tahanan yang menanti ajal.

Logoterapi dapat membantu seseorang melakukan hal yang berdekatan, bahkan jika ia meninggal, ia akan pergi selamanya dengan perasaan berharga.

Hal serupa bisa terjadi pada masa isolasi pasien COVID-19 baik di rumah sakit maupun di rumah. Mereka dalam kesendirian, tidak boleh menerima kunjungan, bahkan seandainya meninggal pun dalam kesendirian. Hal ini sangat mencekam dan menakutkan bagi orang yang tidak siap menghadapinya.

Dengan pendekatan logoterapi, walau sedang infeksi COVID dan terisi, tidak ada yang dapat merenggut kebebasan manusia untuk memaknai hidup. Pemaknaan hidup dapat bersumber dari spiritualitas, cinta, seni, dan kreativitas.

Hal ini memungkinkan seseorang dapat menghargai kehidupannya dengan hal-hal positif yang akan menyadari bahwa hidup berharga dan inilah yang menghargai kehidupan. Ia akan mengisi kehidupan dengan hal yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain.

Misalnya Bima Arya, Wali Kota Bogor, yang terinfeksi virus corona pada awal-awal wabah Maret lalu dan menjalani isolasi selama 22 hari di rumah sakit. Selain mengupayakan kesembuhannya, ia juga menulis pengalamannya dalam bentuk buku Positif! yang dapat dibaca dan menambah wawasan masyarakat.

Pemaknaan serupa dapat dilakukan oleh mereka yang telah kehilangan pekerjaan atau harus bekerja dari rumah , siswa yang harus belajar online , maupun mereka yang kehilangan anggota keluarga , atau yang bisnisnya hilang akibat pandemi.

Cara memaknai penderitaan
Bagaimana cara menemukan hidup di tengah penderitaan?

Hal yang tumbuh dalam logoterapi adalah manusia yang memiliki hasrat untuk hidup dan manusia dapat menemukan makna hidup. Kedua hal itu memotivasi seseorang untuk mencapai kehidupan.

Prinsip pertama logoterapi adalah hidup tetap memiliki makna dalam setiap situasi bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun. Apabila makna hidup berhasil ditemukan, maka hidup menjadi berarti dan rasa bahagia menyertai.

Seseorang yang dapat menemukan makna hidup akan terhindar dari rasa putus asa dan berani menghadapi berbagai tantangan hidup. Misalnya, sebuah riset menunjukkan ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memaknai hidupnya dengan terus bertekun dalam tujuan hidup yaitu bertahan untuk membesarkan anaknya sebagai upaya memperoleh hidup hidup .

Prinsip kedua, setiap manusia memiliki kebebasan yang ‘tak terbatas’ untuk menemukan sendiri makna hidupnya. Makna hidup tidak diberikan oleh orang-orang.

Makna hidup dapat ditemukan sendiri oleh setiap orang yang bersumber pada nilai dan penghayatan seperti pekerjaan dan karya bakti yang selama ini telah dilakukan. Seseorang juga memiliki kreativitas dan kekhasannya untuk dapat memberikan diri sesama. Dalam kreativitas dan kekhasannya, seseorang tak dapat memasukkan orang lain.

Keyakinan harapan dan kebenaran yang memungkinkan manusia tidak putus asa dan terus mencari kebenaran. Penghayatan atas keindahan, iman, dan cinta kasih akan terwujud dalam tindakan nyata yang berharga bagi dirinya, keluarga, sesama, dan ciptaan lainnya.

Prinsip terakhir, ketika manusia tidak mungkin mengubah keadaan tragis, manusia dapat mengubah sikap terhadap keadaan itu. Manusia sering kali tidak dapat mengendalikan apa yang akan menimpanya, tetapi manusia dapat mengontrol dirinya dalam masa lalu.

Misalnya, sebuah organisasi yang menyatakan bahwa keluarga dapat meraih kenyataan hidup salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa . Riset lainnya menunjukkan perempuan yang telah didiagnosis tertular HIV juga dapat meraih hidup.

Mereka tabah menjalani hidup, tidak kehilangan harapan, dan kehormatan diri. Mereka mengalami penderitaan luar biasa, tapi kepribadian tetap utuh dan selalu berupaya sehingga manusia menuju puncak eksistensi.

Meraih makna hidup
Berbagai situasi penderitaan akibat COVID-19 tidak dapat dihindarkan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa berbagai terobosan baru muncul sebagai buah dari sikap positif terhadap situasi pandemi. Meski tidak mudah dan memerlukan pengorbanan, telah tercipta berbagai realitas baru yang mengagumkan.

Misalnya, muncul kreativitas dalam karya dan pekerjaan. Dunia pendidikan, memakai media pembelajaran online yang menciptakan pendidikan yang menarik dan penuh kejutan.

Pekerja seni yang mampu menciptakan karya virtual dan menghibur secara virtual. Penyedia layanan barang dan jasa yang menyelesaikan transaksi dan pengiriman barang dalam genggaman handphone .

Ada juga harapan yang senantiasa terpelihara dengan berbagai perbuatan baik yang diupayakan oleh banyak orang. Para pemuka agama yang mempertajam kesejukan dengan seruan umat untuk umat , para ilmuwan yang terus berupaya menemukan obat dan juga para pemimpin masyarakat yang dengan tulus dan kerja keras mengupayakan keselamatan rakyatnya.

Lahir solidaritas antarmanusia yang tumbuh di kalangan masyarakat dan diupayakan oleh banyak pihak termasuk petugas medis yang tak menyerah untuk menyelamatkan jiwa. Kita masing-masing berjuang dan bertekun pada tujuan hidup dan nilai luhur sehingga hidup lebih dekat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bahkan bagi bangsa dan negara.