• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Category: Rilis Media

Riset: baik di dunia nyata maupun di dunia maya, anak muda Indonesia memiliki toleransi beragama tinggi

Beberapa kota  besar di Indonesia termasuk dalam kota-kota yang intoleran menurut lembaga studi SETARA Institute. Sejauh mana keputusan itu ditentukan dalam sikap anak-anak mudanya?

Sejak 2015, lembaga studi SETARA Institute rutin mengeluarkan laporan skor toleransi kota-kota di Indonesia.

Studi itu adalah satu dari sekian banyak penelitian dalam dua dekade terakhir yang memetakan dan mengukur perkembangan kualitas toleransi di Indonesia sebagai upaya deteksi dini kemungkinan berkembangnya intoleransi.

Pada 2018, SETARA menamakan Jakarta; Sabang dan Banda Aceh di Aceh; Medan dan Tanjung Balai di Sumatra Utara; Padang di Sumatra Barat; Cilegon di Banten; Depok dan Bogor di Jawa Barat; dan Makassar di Sulawesi Selatan sebagai 10 kota dengan skor toleransi terendah .

Meskipun penelitian SETARA ini tidak khusus dilakukan remaja sebagai objek studi, namun penelitian itu menunjukkan potensi intoleransi di kalangan remaja yang terjadi di beberapa kota di Indonesia.

 

Apakah anak-anak muda di kota termasuk intoleran yang memiliki sikap berbeda dengan mereka yang di kota toleran?

 

Untuk menganalisis sikap di generasi muda, saya dan tim meneliti sosial Generasi Z, atau sering disebut juga “Centennials” , baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di kota-kota yang mengukur toleransi dan intoleran.

 

Studi kami menunjukkan bahwa di manapun mereka berada, menciptakan Centennials sangat mendukung toleransi beragama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas media sosial.

 

Baik di kota toleran maupun yang intoleran

Kami tahun lalu mengumpulkan data dari 1.854 responden berusia 17-25 tahun lewat kuesioner yang dilakukan di 10 kota toleran dan tidak toleran menurut riset SETARA.

 

Lima kota pertama adalah kota-kota yang pada 2017 masuk kategori intoleran SETARA yaitu Banda Aceh, Padang, Mataram di Nusa Tenggara Barat, Makassar, dan Yogyakarta.

 

Lima kota lain adalah yang dikategorikan toleran, yaitu Salatiga dan Surakarta di Jawa Tengah; dan Binjai, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi di Sumatra Utara.

 

Survei tersebut kami sebar di sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah agama (madrasah aliyah, sekolah Islam, sekolah Kristen) yang umumnya di daerah perkotaan yang menjadi fokus studi Setara Institute. Latar belakang sosioekonomi responden kami sangat beragam mulai dari ekonomi bawah sampai ekonomi menengah ke atas.

 

Namun yang jadi persamaan adalah kehidupan Generasi Z kental dengan aktivitas internet. Mereka adalah “ digital natives ” yang sejak dini dapat diandalkan dengan perangkat teknologi informasi dan berselancar di dunia digital.

 

Oleh karena itu, kami juga meneliti apakah ada perbedaan sikap toleransi beragama mereka antara di dunia nyata dan interaksi di internet.

 

Berdasarkan temuan kami, anak muda bisa menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari untuk dapat diandalkan di internet, khususnya di media sosial.

 

Meski secara luas, bahwa media sosial memiliki manfaat yang luar biasa untuk generasi muda, namun tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial juga memiliki efek berbahaya termasuk kemungkinan meresapnya nilai intoleransi dan radikalisme .

 

Mayoritas responden kami mengungkapkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain, khususnya di lingkungan pertemanan, lingkungan, dan organisasi.

 

Tren toleransi yang sama ditunjukkan oleh anak muda di media sosial.

 

Mayoritas responden (62%) sangat toleran terhadap topik yang berkaitan dengan agama yang berbeda dengan keyakinannya di media sosial. Mereka pernyataan yang menyinggung agama lain.

 

 

Menanggapi kami berada konsistensi perilaku Generasi Z di dunia nyata dan di dunia maya: di kedua ranah tersebut, mereka menunjukkan toleransi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan.

 

Ini berbeda dengan sikap kelompok usia yang lebih beragam (responden berusia 17 tahun ke atas) dalam studi Lembaga Survei Indonesia dan Wahid Institute tahun 2019.

 

Studi itu menunjukkan tren intoleransi, khususnya yang terkait pembangunan rumah peribadatan, pelaksanaan ibadah di lingkungan sekitar rumah ibadah, dan pemilihan pemimpin.

 

Toleransi responden kami terhadap latar belakang suku yang berbeda juga tinggi.

Sebanyak 85% merasa nyaman berteman dengan responden yang berbeda dari etnis; 87% responden mengatakan memilih untuk bergabung di grup sosial media yang anggotanya berasal dari etnis yang beragam.

Masa depan toleransi

Studi kami menunjukkan bahwa Centennials – baik yang tinggal di kota toleran maupun tidak toleran menurut SETARA Institute – open to A and works same with them that berbeda agama dan etnis secara langsung maupun lewat internet.

Sikap Generasi Z juga menunjukkan bahwa bahwa antar etnis telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Karena sikap toleransi ini ada di kalangan anak Indonesia, maka ini memberi kita harapan bahwa sikap-sikap ini akan terus berlanjut di masa depan.

 

Sumber : https://theconversation.com/riset-baik-di-dunia-nyata-dan-dunia-maya-anak-muda-indonesia-memiliki-toleransi-beragama-tinggi-151716

Riset: reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak lantas menurunkan korupsi

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu tuntutan Reformasi pada 1998. Namun, hingga kini korupsi tetap menjadi penyakit kronis Indonesia.

Selama 20 tahun terakhir, pemerintah melakukan berbagai langkah reformasi birokrasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk meminimalkan ruang korupsi di lingkup pemerintah daerah (pemda).

Saya bersama promotor saya Dr. Blane Lewis melakukan riset tentang kualitas pengelolaan keuangan daerah dan tingkat korupsi pada 2019-2020. Riset ini sudah terbit di jurnal “Public Administration and Development”.

Riset kami menunjukkan bahwa bahwa reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak serta-merta menurunkan korupsi di Indonesia.

Tata kelola uang dan korupsi

Melalui riset yang kami lakukan, kami mencari tahu dampak reformasi pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat korupsi di lingkup pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini adalah yang pertama kali mengkaji hubungan sebab-akibat antara dampak pengelolaan keuangan daerah pada tingkat korupsi.

Kami secara khusus menyoroti korupsi pemda karena sejak era otonomi daerah pada 2001, kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

Penelitian kami mencakup seluruh 508 kabupaten/kota selama tahun 2005 hingga 2016.

Tahun 2005 menjadi tahun awal karena tahun tersebut menandai dikeluarkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan dimulainya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Secara garis besar, kami mengukur dua variabel, yaitu tingkat korupsi dan kualitas pengelolaan keuangan.

Kami berusaha mencari tahu sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan mempengaruhi tingkat korupsi di daerah.

Untuk mengukur tingkat korupsi daerah, kami menggunakan jumlah kasus korupsi yang sudah divonis bersalah (dan berkekuatan hukum tetap) yang melibatkan anggota eksekutif atau legislatif daerah.

Jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di seluruh kabupaten dan kota selama 2005-2016. Daerah dengan kasus korupsi terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Toba Samosir. Author providedAuthor provided

Kami mengukur kualitas pengelolaan daerah menggunakan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan daerah, lalu mengeluarkan penilaian dalam empat peringkat.

Selain kedua variabel utama ini, kami juga melibatkan sejumlah karakteristik daerah sebagai variabel, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan.

Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara tingkat korupsi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah – apakah kualitas pengelolaan yang buruk menyebabkan angka korupsi meningkat.

Hubungan sebab-akibat ini sangat mungkin terjadi sebaliknya: tingkat korupsi yang tinggi bisa saja mendorong sebuah daerah untuk tidak mengupayakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memastikan ada-tidaknya hubungan ini, kami menggunakan satu variabel lagi, yaitu jarak dari ibu kota kabupaten/kota tersebut ke Jakarta.

Daerah yang lebih jauh dari Jakarta diperkirakan lebih rentan terhadap korupsi karena keterbatasan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Walaupun mempunyai kewenangan di seluruh wilayah, KPK hanya berkantor di Jakarta, dan tidak mempunyai perwakilan di daerah.

Dengan menggunakan jarak ke Jakarta sebagai variabel, analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ternyata tidak berdampak pada tingkat korupsi.

Mengapa demikian?

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa upaya reformasi pengelolaan keuangan daerah selama dari tahun 2005 hingga 2016 belum berhasil mengurangi korupsi di daerah.

 

Untuk menjelaskan tentang kegagalan reformasi keuangan daerah ini, diperlukan studi yang lebih spesifik.

 

Untuk sementara, ada dua hal menurut kami yang mungkin menjadi penyebab.

 

Pertama, warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan yang lebih baik untuk menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik.

 

Sampai saat ini, akses publik ke informasi keuangan daerah yang spesifik masih sangat terbatas.

 

Bahkan kalaupun ada akses, tidak mudah bagi publik untuk memahami informasi keuangan tersebut dan mengidentifikasi praktik-praktik korupsi.

 

Kedua, audit tahunan yang dilakukan BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah bisa jadi belum mengukur kualitas reformasi yang dilakukan.

 

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di daerah dengan nilai baik dari BPK juga menunjukkan kecenderungan ini: daerah dengan hasil audit BPK yang baik belum tentu bebas dari korupsi.

 

Contoh yang paling sering terjadi adalah tindak pidana korupsi karena kasus suap atau gratifikasi, seperti yang baru-baru ini melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Klaten Sri Hartini, dan Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

 

Kasus-kasus suap ini hampir mustahil terdeteksi dalam audit BPK karena seluruh transaksi bukan menjadi bagian dari laporan keuangan pemda yang menjadi obyek audit BPK.

Yang dapat dilakukan

Ada beberapa langkah cepat untuk menindaklanjuti temuan penelitian ini.

 

Pertama, transparansi keuangan daerah perlu ditingkatkan dan disajikan dengan lebih sederhana.

 

Selama ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sudah mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi APBD, LKPD, dan beberapa dokumen pendukung pada situs resmi.

 

Akan tetapi, seluruh dokumen ini pada umumnya disajikan sebagai satu dokumen utuh sehingga tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum.

 

Dokumen ini perlu disajikan dengan lebih sederhana dan interaktif, agar masyarakat bisa turut mencermati dan mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

 

Kedua, masih terkait transparansi, mempublikasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD.

 

LHP ini berisi informasi tentang temuan potensi kerugian negara dan ketidakwajaran pengelolaan keuangan daerah, jika ada.

 

Akses publik ke LHP ini akan membantu proses penegakan hukum karena masyarakat bisa membantu mengawasi tindak lanjut atas temuan tersebut.

 

Dalam jangka panjang, pemerintah pusat perlu memfokuskan reformasi pengelolaan keuangan daerah pada aspek-aspek yang rawan korupsi, seperti penanganan kegiatan swakelola, perjalanan dinas, dan pengadaan langsung.

 

Selain itu, BPK perlu semakin memperkuat kapasitas auditor yang menangani pemeriksaan atas LKPD.

Melakukan audit atas ribuan kegiatan dan jutaan transaksi sangat tidak mudah, sehingga diperlukan kemampuan auditor dan prosedur audit yang efektif untuk dapat mengidentifikasi potensi praktik korupsi di daerah.

Sumber : https://theconversation.com/riset-reformasi-pengelolaan-keuangan-daerah-tidak-lantas-menurunkan-korupsi-151681

 

Perombakan Kabinet dan Kepercayaan Publik

Oleh: Sapto Waluyo

(Pembina CIR, Center for Indonesian Reform)

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan resafel pada tahun pertama Kabinet Indonesia Maju (KIM). Kebijakan itu dipandang terlambat untuk menyelamatkan dua kursi menteri yang terjerat perkara korupsi dan dicokok KPK, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) dan Menteri Sosial (Juliari Batubara). Padahal, masyarakat sudah mendesak pergantian kabinet sejak lama, antara lain Menteri Kesehatan yang dinilai tidak kapabel dalam penanganan Covid-19 dan Menteri Agama yang bikin gaduh dengan isu radikalisme.

Sebenarnya itu bukan kebijakan pertama Jokowi dan mungkin bukan yang terakhir. Berdasarkan pengalaman Kabinet Indonesia Kerja (KIK, 2014-2019), telah terjadi tiga kali resafel. Resafel jilid pertama (12 Agustus 2015) mengganti enam posisi menteri, antara lain: Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya memainkan peran di belakang layar (back stage) sebagai Kepala Staf Kepresidenan jadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, demikian pula Pramono Anung (Sekjen PDIP) menggantikan Andi Widjajanto selaku Sekretaris Kabinet.

Resafel jilid kedua (27 Juli 2016) merombak 11 posisi menteri, antara lain: Wiranto menjadi Menko Polhukam sementara LBP bergeser menjadi Menko Maritim dan Sumberdaya. Sempat terjadi insiden saat Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena statusnya yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, akhirnya diganti Ignasius Jonan. Pada masa ini pula terjadi pergantian menteri yang berdampak pada konstelasi politik kontemporer, yakni Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan dan Menteri ESDM Sudirman Said (isu pembelian saham PT Freeport).

Resafel jilid ketiga (17 Januari 2018) terpaksa dilakukan karena situasi darurat ketika Idrus Marham menjadi Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur; lalu tanggal 15 Agustus 2018 Komjen Pol. Syafrudin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengganti Asman Abnur dari PAN yang tidak mendukung pencapresan Jokowi; dan tanggal 24 Agustus 2018 saat Agus Gumiwang Kartasasmita menggantikan Idrus Marham sebagai Mensos karena Idrus tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK (Kompas 24/8/2018).

Tampaknya resafel KIM kali ini mengikuti pola darurat dalam resafel jilid ketiga KIK, ditambah kepentingan politik jangka pendek. Sejumlah teori dapat menjelaskan fenomena bongkar-pasang kabinet. Penjelasan paling dominan adalah game theory dari Roger B. Myerson (1991) tentang pengambilan keputusan strategis yang menekankan situasi bersaing di antara individu atau kelompok berpengaruh. Posisi Presiden (dibantu Wakil Presiden) dicermati sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan segala kepentingan dan konsekuensi dari putusan yang diambil.

Penjelasan lain dari Erving Goffman (1959) tentang dramaturgi politik, tatkala aktor politik menata penampilan dan kesan yang ingin dicapai di hadapan publik. Tiap aktor akan memainkan peran berbeda dalam situasi berbeda dan berhadapan dengan orang/kelompok yang berbeda. Seorang aktor juga mngkin memilih tampilan yang tepat di panggung depan (front stage) dan berbeda dengan kenyataan di panggung belakang (back stage). Masuk dalam nominasi anggota kabinet merupakan credit point tersendiri, apalagi jika benar akhirnya dilantik sebagai menteri atau wakil menteri. Sebaliknya, terlempar dari jajaran kabinet bisa menjadi faktor diskredit, apalagi bila didahului rangkaian peristiwa/pernyataan negatif.

Enam wajah baru dalam kabinet menimbulkan impresi khusus. Yang paling popular tentu Sandiaga Shalahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggatikan Wishnutama. Sebelumnya, mantan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 itu bersikukuh tetap berada di luar pemerintahan. Namun, jejak Prabowo Subianto yang lebih dulu bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, akhirnya diikuti Sandi. Pendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 tentu paling terpukul dengan peristiwa ini. Tapi, politik tidak kenal baperan (emosional), kita awasi saja bagaimana Sandi mensiasati segenap peran yang sudah dilakoni selama ini dengan tampilan baru (new role on the new stage).

Sebagai pengusaha, selama ini Sandi mengikuti permainan tokoh lain yang dipersepsi memiliki pengaruh luas. Tetapi, setelah bergabung dalam kabinet dan bertemu dengan kawan-kawan seangkatannya (Erick Thohir dan Muhammad Lutfi) mungkin Sandi akan mengembangkan permainan sendiri. Demi kepentingan nasional, tentu hanya ada visi-misi Presiden yang harus diperjuangkan (sebagaimana pernyataan Jokowi pada awal pelantikan). Namun, dinamika elite politik tak ada yang bisa memastikan.

Tokoh lain yang tak kalah popular adalah Tri Rismaharini yang diangkat sebagai Mensos menggantikan Juliari Batubara. Terlihat jelas isyarat bahwa PDIP tidak ingin kehilangan panggung nasional untuk menyongsong pemilu 2024 dan posisi Mensos dipandang sangat bernilai. Sosok Walikota Surabaya yang impulsif itu diberi posisi penting yang lebih atraktif ketimbang posisi Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) yang sedang moncer menurut survei. Naiknya Risma bisa menjadi tantangan baru bagi Puan Maharani (Ketua DPR RI) yang belum terangkat elektabilitasnya.

Namun, kalangan aktivis LSM antikorupsi menyorot tajam karena Jokowi terihat tidak serius menangani kasus koropsi dana bansos. Buktinya, menteri pengganti berasal dari partai yang sama dengan pelaku korupsi. Apalagi, Risma nekad masih merangkap jabatan sebagai Walikota untuk meresmikan jembatan dan museum di Surabaya, meskipu hal itu melanggaran UU Kementerian Negara (Nomor 39 tahun 2008) dan UU Pemerintah Daerah (Nomor 23 tahun 2014). Publik menangkap kesan pertama (first impression) jabatan Mensos bisa disambi dan masalah korupsi dana bansos bukan emergency.

Pergantian posisi Menteri Agama dari jenderal TNI kepada komandan Banser mungkin tidak menghapus kontroversi, karena sosok Yaqut Cholil Qoumas selama ini dikenal vokal menyerang kelompok yang dituding intoleran. Sebagai Ketua Umum GP Ansor, Yaqut juga tampak membiarkan pendekatan mobilisasi massa daripada dialog dalam menghentikan kegiatan pengajian yang berbeda paham. Sebelumnya sempat beredar info Yahya Cholil Staquf (Katib Aam Syuriah NU) yang diunggulkan, tapi entah mengapa nama Yaqut sang adik yang malah terpilih. Resafel Menag menunjukkan pengaruh NU/PKB cukup kuat dengan dukungan Wapres Ma’ruf Amien. Sementara kubu purnawirawan TNI (LBP) mundur selangkah untuk menyusun strategi berikutnya, karena posisi Fachrul Razi selaku Ketua Tim Bravo 5 (kini menjadi Ormas) tak bisa diremehkan.

Pergantian Menkes paling banyak disorot media domestik dan mancanegara. Banyak pihak sudah mendesak akibat kesemerawutan dalam penanganan Covid-19. Namun, penggantinya Budi Gunadi Sadikin yang berlatar kompetensi non-medis memunculkan spekulasi: apakah upaya mengamankan program vaksinasi senilai Rp 60,5 triliun (CNN Indonesia, 7 Desember 2020), termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan di masa pandemi. Untuk mendukung kinerja Menkes baru telah ditunjuk Wakil Menkes yang berasal dari kalangan medis, yaitu Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD (Komisaris PT Pertamina Bina Medika). Bukan kebetulan bila saat ini Komisaris Utama Pertamina dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wamenhukham baru, Edwar Omar Sharif Hiariej, juga tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam kasus penistaan agama yang menjerat Ahok.

Kondisi berbeda untuk Sakti Wahyu Trenggono yang menjadi Menteri Kelautan, walaupun menjadi Wamenhan tapi tidak tercatat sebagai pengurus parpol (hanya pernah menjabat Bendahara PAN pada tahun 2009, lalu keluar). Namanya sempat mencuat sebagai Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional yang mendapat izin ekspor benih lobster. Namun Trenggono menegaskan posisi itu ex-officio selaku Wamenhan, setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan, dia otomatis tidak menjadi komisaris lagi (Kompas, 23 Desember 2020).

Agak misterius alas an pergantian Mendag Agus Suparmanto karena kinerjanya dinilai tak buruk, dibandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja yang pernah dapat sorotan publik terkait program Kartu Prakerja. Tapi, Agus harus digeser karena jatah PKB akan dialihkan ke Menteri Agama. Pertimbangan jatah partai tetap menjadi patokan utama. Nama Muhammad Lutfi (mantan Mendag di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) juga merupakan isyarat khusus, bahwa mungkin saja Jokowi sudah menyiapkan kursi menteri untuk Partai Demokrat (bergabung dalam pemerintah). Tetapi, sikap PD yang keras terkait isu korupsi dana bansos, telah memupuskan harapan AHY untuk tampil di panggung nasional (SindoNews, 19 Desember 2020).

Banyak isu menerpa publik berkaitan dengan resafel. Lebih banyak lagi fakta yang belum terungkap. Resafel kabinet membongkar dinamika elite politisi di pusat kekuasaan: cermin stabil-tidaknya relasi antar pendukung koalisi pemerintah. Stabilitas pemerintahan menjadi taruhan, namun harapan publik agar dapat menyelesaikan persoalan nyata di lapangan masih terlalu jauh dari kenyataan.

Kepercayaan publik tidak mudah diraih karena faktor rasional dan afektif/relasional. Faktor rasional bersifat strategis-kalkulatif: kepercayaan yang muncul akibat kerja profesional dan keahlian teruji. Sementara faktor relasional, munculnya kepercayaan dari etika yang baik dan berbasis karakter/hubungan personal (Job 2005 dan Putnam 2009).

Satu peristiwa kecil tapi penuh makna terlihat dari sikap Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Sekum PP Muhammadiyah) yang menolak diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Republika, 23/12/2020). Sikap itu menunjukkan masih ada tokoh yang menjaga integritas pribadi dan lembaga, karena saat ini Muhammadiyah dikenal sebagai eksponen masyarakat madani yang kritis terhadap jalannya pemerintahan. Publik percaya dengan konsistensi sikap Muhammadiyah.

Rangkuman Prediksi Ekonomi Indonesia 2021, Bank Dunia Suram tapi BI Lebih Optimistis

Sudah hampir 10 bulan pandemi covid-19 berlangsung, selama itu banyak dampak yang ditimbulkan mulai dari gangguan terhadap sektor kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Indonesia pada kuartal II perekonomiannya tumbuh minus 5,32 persen, dan kuartal III minus 3,4 persen.

 

Indonesia pun masuk ke jurang resesi. Kendati begitu, banyak pihak yang optimistis dan memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 akan mulai membaik, seiring berjalannya pemulihan dari berbagai sektor.

 

Berikut kumpulan prediksi pertumbuhan ekonomi yang dirangkum oleh Liputan6.com, Jumat (18/12/2020):

 

1. Bank Dunia

 

Bank Dunia (Bank Dunia) mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus 2,2 persen. Sementara untuk proyeksi 2021, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia positif 3,1 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.

 

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn menjelaskan, koreksi pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal III dan keempat kuartal keempat kesalahan sosial dan pencarian kasus covid-19.

 

“Proyeksi kami untuk 2020 sudah diestimasikan ada sedikit resesi, tapi ada perubahan pada 2021 yaitu tumbuh 4,4 persen untuk PDB riil dan 5,5 persen untuk keseimbangan anggaran pemerintah,” katanya dalam Prospek Perekonomian Indonesia, Kamis (17/12/2020) .

 

Kendati begitu, Bank Dunia catat ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan lambat pada 2022. Hal ini dibuka pada pembukaan ekonomi tahun depan yang dibuka lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan sosial sepanjang 2022.

 

Bank Dunia diperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan berada di angka 4,4 persen yang umum dilakukan oleh pemulihan konsumsi swasta. seiring dengan longgarnya arahan sosial.

 

Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat. Di sisi lain, sumpah pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang sudah memadai.

 

2. Prediksi Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020 berada pada kisaran -1 persen hingga -2 persen. Hal ini meningkat pada pertumbuhan ekonomi domestik diharapkan berkelanjutan secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021.

 

“Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada November 2020,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam video Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI, Kamis (17/12/2020).

 

Indikator tersebut antara lain peningkatan peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, keyakinan menguatnya dan ekspektasi konsumen terhadap tahapan, angka lapangan kerja, dan kegiatan usaha.

 

“Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai positif pada triwulan IV 2020 dan pada kisaran -1 persen hingga -2 persen pada 2020. Serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8 hingga 5,8 persen pada 2021,” kata Perry.

 

BI akan terus mengkaji sinergi dengan Pemerintah dan otoritas yang terkait dalam langkah-langkah kebijakan agar kebijakan yang selanjutnya ditempuh semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

“Ke depan, vaksinasi dan penerapan protokol Covid-19 kondisi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional,” lanjut Perry.

 

Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah.

 

Selain itu, juga akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya yang terkait dengan pengembangan UMKM.

 

3. Prediksi LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak menuju perbaikan di tahun 2021. Namun perbaikan perekonomian ini bergantung pada kecepatan pemerintah dalam melakukan program vaksinasi secara nasional.

 

“Kami memiliki keyakinan bahwa pergerakan perekonomian nasional yang sangat tergantung pada vaksin yang ada dan ini perlu jadi perhatian pemerintah,” kata Kepala Puslit Ekonomi, LIPI, Agus Eko Nugroho, dalam Media Briefing: Outlook Perekonomian 2021, Jakarta, Kamis (17/12 / 2020).

 

Agus menuturkan, keberadaan vaksin dan program vaksinasi nasional akan mendorong ekspektasi sektor konsumsi. Dia pun membuat beberapa simulasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2021.

 

Bila tahun depan berjalan tanpa vaksin, maka PDB akan tumbuh di kisaran 1,57 persen sampai 2,07 persen. Bila vaksinasi telah dilakukan sebanyak 30 persen maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di kisaran 2,99 persen sampai 3,49 persen.

 

Bila proses vaksinasi telah mencapai 50 persen pada 2021, maka pertumbuhan PDB diprediksi tumbuh 3,21 persen sampai 3,7 persen. Sedangkan bila proses vaksinasi telah dilakukan 80 persen, maka PDB akan tumbuh di kisaran 3,53 persen sampai 4,09 persen.

 

“Kalau ini bisa sampai 4 persen ini bisa jadi prestasi,” kata Agus.

 

Tentunya kata Agus kondisi ini akan terjadi bila pergerakan manusia dan ekspektasi konsekuen bergerak signifikan. Meskipun prediksi yang dibuat LIPI menjadi yang terendah dari yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah harus tetap memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat walau program vaksinasi telah berjalan.

 

“Karena itu vaksin ekonomi atau kebijakan ekonomi yang kritikal tetap harus diperhatikan,” kata dia.

 

4. Prediksi Indef

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksi, growth ekonomi Indonesia mencapai 3 persen pada tahun 2021.

 

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, pandemi Covid-19 masih menghantui kelas menengah untuk melakukan konsumsi.

 

Dengan segala perkembangan global maupun domestik, kita perkirakan perhitungan di 2020 ini -1,35 persen, dan tahun 2021 itu 3 persen, ”ujar Tauhid dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11/2020).

 

Lanjut Tauhid, laju kredit perbankan diprediksi hanya mencapai 5 hingga 6 persen dari prediksi normal 9 hingga 11 persen karena permintaan yang belum normal.

 

“Bank Wajar Indonesia menurunkan suku bunga menjadi 3,75 persen untuk antisipasi penurunan laju kredit, sekarang pertumbuhan di bawah 1 persen bahkan kemarin September 0,28 persen, ini harus ditingkatkan,” jelasnya.

 

Inflasi di tahun 2021, menurut proyeksi Indef, akan menarik angka 2,5 persen dari yang normalnya 3 persen. Hal ini karena program pemulihan ekonomi masih belum terlaksana dengan optimal dan daya beli masyarakat masih terbatas. Untuk suplai pangan dan kebutuhan pokok, Tauhid menjelaskan, tidak ada masalah berarti.

 

 

Calon Tunggal Pilkada dan Ancaman Demokrasi

Jumari Suyudin, M.Si.
Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 baru saja dilaksanakan dengan segala dinamikanya. Meskipun dilaksanakan dalam keadaan new normal (adaptasi kebiasaan baru), namun hal itu diharapkan tidak mengurangi legitimasi rakyat, sehingga mampu dilaksanakan secara demokratis dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang lebih baik dan berkualitas.

Kalau ditelisik kembali ke belakang, Pilkada serentak secara nasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, sejak disahkannya UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Proses Pilkada tidak selamanya berjalan linier, sangat dinamis dan cair, kadang disertai dengan sedikit kejutan. Misalnya ketika muncul calon tunggal di beberapa daerah, KPU seperti mengalami kebingungan, sebab ada semacam kekosongan landasan hukum.
Kemudian dengan hadirnya keputusan MK, PMK Nomor 2 Tahun 2015, berikutnya diubah menjadi PMK Nomor 2 Tahun 2017 memberi jawaban atas kebuntuan KPU atas realita tersebut. Dimana ketika terjadi setelah sampai batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan selesai, dan calon peserta Pilkada hanya diikuti oleh sepasang calon (calon tunggal), maka Pilkada tetap bisa dilaksanakan.

Hingga saat ini, Pilkada serentak telah dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Tentu dengan berbagai macam problematikanya. Pilkada yang merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi diharapkan bisa menghasilkan kepemimpinan daerah berkualitas dan memiliki legitimasi kuat. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada merupakan tantangan tersendiri bagi demokrasi di tingkat lokal. Sering disebut sebagai salah satu tanda defisit demokrasi, ketika prosedur demokrasi formal tidak mencerminkan partisipasi warga yang sesungguhnya.
Sejak Pilkada secara serentak mulai dilaksanakan, tidak semua daerah mampu memunculkan calon pasangan lebih dari satu. Ada beberapa daerah yang menampilkan satu calon.
Pertama, pada tahun 2015. Menurut data KPU, Pilkada dilaksanakan di 269 daerah, yang terdiri atas 20 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, 676 pasangan calon bupati dan wakil bupati di 223 kabupaten, serta ada 114 pasangan calon walikota dan wakil walikota di 36 kota. Di tengah euforia menyambut pelaksanaan Pilkada secara langsung, ada hal yang masih menjadi masalah yaitu dengan munculnya calon tunggal. Dalam Pilkada serentak tahun 2015 ditemukan ada sebanyak 4 daerah yang memiliki calon tunggal, yakni Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Kedua, Pilkada serentak tahun 2017. Dalam Pilkada kali ini KPU menetapkan 101 wilayah di Indonesia yang akan melaksanakannya. Dengan rincian 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Lebih jelas Pilkada diikuti 328 pasangan calon yang terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 246 pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 57 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Untuk calon tunggal, di tahun 2017 ada 9 daerah yaitu, Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Buton (Sulawesi Tengara), Maluku Tengah (Maluku), Kota Jayapura (Papua), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), dan Kota Sorong (Papua Barat).

Ketiga, Pilkada tahun 2018. Kontestasi Pilkada ini dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tercatat 569 pasang calon, sebanyak 57 calon mendaftarkan diri untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur. Kemudian sebanyak 373 calon untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan sisanya sebanyak 139 calon mendaftar untuk pemilihan walikota/wakil walikota di 39 kota. Dalam Pilkada ketiga secara serentak ini terdapat 11 calon tunggal yang tersebar di beberapa daerah yaitu Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara).
Keempat, Pilkada tahun 2020. Pilkada kali ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya, dimana berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dengan suasana setengah dipaksakan. Tuntutan masyarakat agar pilkada ditunda tidak bias dipenuhi. Menurut data KPU, ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, dengan perincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pilkada diikuti sebanyak 715 pasangan calon, dengan rincian: 24 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, serta 691 pasangan adalah calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Yang menarik dikaji, Pilkada kali ini diikuti pasangan calon tunggal lebih banyak, yakni 25 pasangan calon tunggal yang meliputi daerah Kabupaten Badung (Bali), Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB), Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa (Sulsel), Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua), Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Pematang Siantar (Sumatera Utara), Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat).
Berdasarkan data tersebut, kecendrungan munculnya calon tunggal dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal itu menjadi evalusi bersama antara pemerintah dan partai politik serta lembaga-lembaga terkait yang mempunyai perhatian serius terhadap proses demokratisasi. Bila gejala itu dibiarkan terus terjadi, maka Indonesia mungkin mengalami kekurangan stok kepemimpinan daerah (defisit kepemimpinan lokal). Gejala itu tentu sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Dalam khasanah ilmu politik ada istilah all politics is local (semua peristiwa politik sesungguh bersifat local). Locus politik Indonesia selama ini terlalu terpusat secara nasional, sehingga cenderung mengabaikan heterogenitas relasi dan problema lokal. Pilkada perlu didorong agar mampu memunculkan tokoh-tokoh lokal berkualitas untuk menjawab persoalan lokal yang benar-benar dirasakan warga. Sehingga daerah bisa menjadi basis-basis perubahan bagi bangsa Indonesia.

Untuk menekan gejala calon tunggal dalam pilkada, sehingga demokrasi bermakna perluasan partisipasi sekaligus penguatan kepemimpinan daerah, maka ada tiga hal yang perlu dilakukan terutama oleh partai politik.
Pertama, penguatan struktur parpol. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan penyambung antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan kebijakan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penguatan struktur partai di tingkat daerah menjadi sangat penting. Dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Dengan demikian partai politik memiliki mata dan telinga yang siap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui para wakil-wakilnya yang duduk di lembaga pemerintahan. Meminjam istilah faction (kelompok politik) dari James Madison, dapat disimpulkan bahwa kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi merupakan konsekuensi, bahkan bawaan (nature) atas pengakuan dan jaminan partisipasi golongan-golongan (faction) yang hidup dalam masyarakat (Nurul Fajri, 2019). Jangan sampai ada aspirasi kelompok warga yang terabaikan dan akhirnya berwujud kotak kosong dalam pilkada.

Kedua, memunculkan tokoh-tokoh lokal. Center for Indonesian Reform (CIR) melakukan survei pada 1-3 Desember 2020 terkait persepsi warga Kota Depok atas Pilkada 2020. Survei tersebut memperlihatkan dimensi kelompok umur responden, dimana lebih dari 80 persen pemilih adalah mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Sisanya berumur di atas 50 tahun (20 persen). Hal itu menunjukkan bahwa bonus demografi, bertambahnya jumlah penduduk usia produktif secara signifikan telah terjadi. Meningkatnya penduduk usia produktif pada era ini didominasi generasi Y atau generasi milenial. Dalam bisnis, banyak sekali melenial yang sukses, seperti Yasa Paramita Singgih, 23 tahun, dengan Men’s Republic e-Commerce, Leonika Sari Njoto, 25 tahun, dengan Reblood, Abraham Viktor, 25 tahun dengan Taralite, dan masih banyak yang lainnya. Dalam konteks politik, partai politik harus mengambil peran dengan melakukan rekrutmen dan pengkaderan serta mendorong munculnya para milenial untuk menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Sehingga mereka bisa mengambil peran strategis bagi pembangunan daerahnya. Jika para milenial mengambil peran dalam politik, maka munculnya calon tunggal bisa diminimalisir karena partai mempunyai banyak tokoh dan masyarakat punya banyak pilihan untuk dijadikan pemimpin. Tidak ada lagi istilah 4L (Loe Lagi Loe Lagi). Sirkulasi elite politik didorng mulai dari tingkat daerah. Namun, upaya rejuvenasi politik itu harus disadari bisa bersinggungan dengan resiko politik dinasti. Sebagaimana kita saksikan dalam fenomena tampilnya Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Jokowi) dan Bobby Nasution (menantu presiden) dalam pilkada Kota Solo dan Medan (Harian Tempo, 10 Desember 2020).

Ketiga, pendidikan politik masyarakat. Secara umum pendidikan politik dimaknai sebagai usaha untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya secara politik. Sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang utuh tentang politik. Dalam konteks Pilkada, masyarakat tidak mudah tergiur tawaran-tawaran politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini modus atau cara melakukan politik uang sangat beragam, bisa berupa memberikan uang kontan dalam amplop, saat malam atau pagi hari menjelang hari pemilihan, atau lebih dikenal dengan serangan fajar. Modus lain dengan memberikan bantuan sembako, serta dijanjikan sesuatu yang bernilai, dengan catatan jika di wilayah tersebut calon yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Itu terjadi hampir di seluruh willayah, sehingga politik uang masih menjadi cara ampuh untuk memperoleh dukungan. Apalagi dalam Pilkada saat ini, dimana rakyat hidup dalam tekanan ekonomi akibat Covid-19. Membangun kesadaran dan pemahaman melalui pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat memiliki kemandirian dalam bersikap.

Memang memerlukan waktu yang cukup lama, namun harus terus dilakukan, agar demokrasi kita menjadi lebih berkualitas. Kita mengecam keras korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial dan petinggi partai politik besar, karena tidak hanya merampas kesejahteraan warga, melainkan juga meruntuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik berkuasa. Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut tuntas perkara itu karena terjadi menjelang momen Pilkada dan tidak mustahil dilakukan untuk mempengaruhi proses Pilkada. []

Normalisasi Israel-Arab, ‘Terobosan’ hingga Pengkhianatan

Relasi Israel dan negara Arab terus mengalami kemajuan setelah sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sepakat melakukan normalisasi hubungan bilateral.
Maroko menjadi negara Arab terbaru yang setuju melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada Kamis (10/12) berkat mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Normalisasi hubungan Israel dengan negara Arab kerap menjadi sorotan lantaran dianggap mengubah posisi Liga Arab dalam mendukung dan membela perjuangan Palestina.

Sebelumnya, negara Arab yang memiliki relasi diplomatik dengan Israel hanya lah Mesir dan Yordania.

‘Terobosan Besar’

Melalui pengumuman yang mengejutkan, Presiden Trump menyampaikan bahwa Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) sepakat melakukan normalisasi hubungan bilateral pada 13 Agustus lalu.

Lewat kicauan di Twitter, Trump mengatakan normalisasi kedua negara tersebut tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Bersejarah “antara dua sahabat BAIK AS.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kesepakatan normalisasi itu sebagai “era baru hubungan antara Israel dan dunia Arab”.

Sementara itu, UEA memaparkan Israel sepakat “menangguhkan” aneksasi sejumlah wilayah di Tepi Barat, Palestina, sebagai bagian dari perjanjian normalisasi.

Namun, Netanyahu mengatakan perluasan pendudukan Israel di Tepi Barat hanya ditunda sementara waktu.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menganggap normalisasi Israel-UEA sebagai “pengkhianatan” terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka.

Menusuk dari Belakang

Sebulan kemudian tepatnya 11 September, Bahrain mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel yang lagi-lagi ditengahi Presiden Trump.

Empat hari kemudian, perwakilan Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel di Gedung Putih, Washington.

Palestina mengecam langkah tersebut dan menilai Bahrain dan UEA “menusuk dari belakang”.

Beberapa pekan setelah penandatanganan itu, Israel menyetujui pembangunan hampir 5 ribu perumahan baru di Tepi Barat.

Kongkalikong AS-Sudan

Pada 23 Oktober, Sudan juga sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel berkat dorongan AS.

Sebagai gantinya, AS sepakat mencopot Sudan dari daftar negara yang diduga mendukung terorisme.

Lihat juga: Pangeran Saudi: Israel Kurung Warga Palestina di Penahanan
Saat itu, Trump mengklaim masih ada lebih dari lima negara Arab yang bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Pertemuan Rahasia

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi memang disebut-sebut terus menjalin hubungan dengan Israel meski kedua negara masih belum memiliki hubungan diplomatik resmi.

Pada 23 November lalu, sejumlah laporan menyebut PM Netanyahu mengunjungi Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).

Laporan pertemuan kedua pemimpin itu sangat mengejutkan dan memicu kecaman dari kaum pendukung Palestina. Sebab, Saudi selama ini dianggap sebagai pemimpin negara Arab yang membela Palestina dari penindasan dan pendudukan Israel.

Namun, Kerajaan Saudi menepis rumor pertemuan Netanyahu dan MbS tersebut.

Jika pertemuan Netanyahu dan MbS benar, hal itu dinilai menjadi hadiah besar bagi Israel. Pasalnya, selama ini Saudi dan negara Arab lainnya memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina.

X