• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Category: Tinjauan Buku

Kurangnya perpustakaan dan bacaan berkualitas sebabkan Indonesia darurat literasi

Tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat buruk.

Hasil Programme for International Students Assessment (PISA) tahun 2018, misalnya, menunjukkan bahwa 70% siswa di Indonesia memiliki kemampuan baca rendah (di bawah Level 2 dalam skala PISA). Artinya, mereka bahkan tidak mampu sekadar menemukan gagasan utama maupun informasi penting di dalam suatu teks pendek.

Hal ini diperparah dengan angka minat baca di Indonesia yang juga rendah. Pada tahun 2018, sebuah survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk di atas usia 10 tahun yang membaca surat kabar atau majalah hanya 14,92%.

Angka ini lebih rendah dari persentase 15 tahun sebelumnya (23,70%).

Padahal, selama hampir 15 tahun, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan nasional untuk mengatasi krisis literasi ini.https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/113876/2018-kemampuan-membaca-matematika-dan-sains-indonesia-rendah

Namun, alih-alih membaik, skor rata-rata membaca siswa di Indonesia pada PISA 2018 masih sama persis dengan hasil tahun 2000 ketika Indonesia pertama kali mengikuti PISA.

Kegagalan ini terkait terbatasnya akses siswa di Indonesia terhadap bahan bacaan – yakni betapa sedikitnya perpustakaan maupun buku bacaan berkualitas yang tersedia.

Mengapa program nasional gagal atasi krisis literasi

Program pemerintah selama ini – mulai dari kebijakan wajib belajar sembilan tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kampanye Gerakan Literasi Nasional yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 2016 – terhambat oleh terbatasnya akses ke perpustakaan dan buku bacaan yang berkualitas.

Laporan terkini dari Perpustakaan Nasional menyebutkan bahwa perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini baru mencapai 154.000 atau hanya memenuhi 20% dari kebutuhan nasional.

https://flo.uri.sh/visualisation/3710798/embed

Made with Flourish

Kekurangan perpustakaan ini terdiri di antaranya dari perpustakaan umum (baru 26% dari kebutuhan 91.000) dan perpustakaan sekolah (baru 42% dari kebutuhan 287.000)

Minimnya akses terhadap perpustakaan juga terasa hingga level kecamatan.

Dari total kebutuhan 7.094 perpustakaan kecamatan di seluruh Indonesia, baru terpenuhi sekitar 6% atau 600 perpustakaan yang letaknya masih terpusat di Pulau Jawa.

Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan buku di daerah luar Jawa masih rendah.

Skor berdasarkan ‘Indeks Aktivitas Literasi Membaca’ tahun 2019 keluaran Kemendikbud. terkait akses ke perpustakaan maupun bacaan buku di daerah luar Jawa, seperti provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Aceh, dan Papua masih berkisar kurang dari 20. Nilai ini kalah jauh dari Yogyakarta (47,11) dan Jakarta (46,46).

Masalah minimnya jumlah perpustakaan juga diperparah dengan sedikitnya jumlah buku bacaan yang berkualitas.

Belum ada data yang menunjukkan kondisinya secara nasional, namun survei dari Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) – program kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia – memberikan sedikit gambaran di daerah.

Di Kalimantan Utara, meskipun 80% anak mengaku suka membaca, namun bahan bacaan mereka didominasi oleh buku pelajaran (67%). Hanya sedikit dari mereka yang membaca buku cerita (13%) atau buku pengetahuan umum (2%).

Kebijakan inovatif: belajar dari Yogyakarta

Studi kualitatif Program RISE menemukan bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki minat membaca yang tinggi.

Keberhasilan tersebut didorong oleh adanya kegiatan literasi rutin dari lingkungan RW (Rukun Warga) dan kelurahan di provinsi Yogyakarta yang dihadiri secara antusias oleh masyarakat dari segala usia.

Minat baca yang tinggi ini didukung juga oleh kolaborasi masyarakat dengan pemerintah daerah.

Dinas Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Yogyakarta membuat program literasi yang menjangkau masyarakat secara aktif, contohnya layanan perpustakaan motor roda tiga (PUSPITA) dan mobil perpustakaan keliling (MONIKA).

Kedua armada tersebut bertugas menjangkau kampung, ruang terbuka publik, maupun sekolah-sekolah yang belum memiliki bahan bacaan yang memadai. Petugas perpustakaan daerah juga menyapa masyarakat dan membuka layanan pada saat hari bebas kendaraan bermotor.

Mobil perpustakaan keliling (MONIKA) yang disediakan Dinas Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Yogyakarta. Author provided

Temuan ini setidaknya dapat menjelaskan mengapa Yogyakarta mendapatkan skor literasi PISA lebih tinggi dibandingkan rerata nasional. Hasil tersebut setara dengan kemampuan membaca siswa di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Belajar dari Yogyakarta, para pemangku kepentingan di daerah perlu lebih proaktif dalam menumbuhkan minat baca masyarakat.

Kolaborasi antara para pemangku kepentingan daerah merupakan kunci untuk mengatasi krisis literasi membaca di Indonesia.

Program perpustakaan keliling di Yogyakarta, misalnya, dapat diadopsi menggunakan moda transportasi yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah setempat.

Misalnya, beberapa waktu lalu media massa meliput seorang pegiat literasi yang menggunakan kuda pustaka di lereng Gunung Slamet di Jawa Tengah atau perahu pustaka yang menjangkau kampung-kampung di sepanjang aliran sungai atau pesisir di Kalimantan dan Sulawesi.

Langkah kreatif yang disesuaikan dengan konteks lokal seperti ini patut dicoba untuk mengatasi darurat literasi di Indonesia.

Pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan Dana Desa untuk membangun perpustakaan di wilayahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016.

DPR dan KPK Dukung Revisi UU Pilkada untuk Cegah Oligarki Politik

Kehadiran investor politik dalam di setiap penyelengaraan pilkada diduga menjadi salah satu sebab maraknya korupsi pejabat publik di daerah. Dukungan investor politik kepada peserta pilkada bertujuan mendapatkan pintu masuk (akses) menguasai sumber keuangan daerah melalui berbagai program pembangunan. Para investor akan menagih imbal jasa dari pejabat daerah terpilih atas bantuan yang diberikan.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, yang diselenggarakan secara daring oleh Center for Indonesia Reform (CIR), Sabtu (29/8). Hadir sebagai pembicara adalah penulis buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, Mohammad Hidayaturrahman, Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Giri Suprapdiono dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. 

Dalam paparannya Mohammad Hidayaturrahman mengatakan praktek investor politik kerap ditemukan di pelaksanaan pilkada di semua daerah. Motif dukungan dilakukan secara beragam tapi dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan imbal balik dari peserta pilkada yang terpilih. Imbal balik ini diberikan dalam bentuk beragam mulai dari pemberian proyek pembangunan, pengisian jabatan strategis hingga jual-beli perizinan.

“Daya rusak investor politik ini sangat besar terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. Para investor politik punya kepentingan terhadap calon pilkada yang didukungnya. Umumnya mereka berharap bisa mendapat keuntungan lebih besar dari investasi yang diberikan,” tegas Hidayat.

Untuk menghindari peran investor politik dalam pilkada Hidayat mengusulkan diberlakukan system transaksi elektronik untuk semua kegiatan pilkada. Dengan demikian setiap penerimaan dan penggunaan dana politik oleh peserta pilkada dapat dilihat dan diperiksa secara transparan.

“Dengan sistem transaksi elektronik ini maka PPATK bisa memeriksa berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena selain sistem pilkada yang harus dibuat transparan, kita juga perlu menyiapkan sistem yang mendukung terciptanya system transparan dalam dukungan politik,” imbuh Hidayat.

Sejalan dengan pendapat Hidayat, Mardani Ali Sera pun mengatakan kehadiran investor politik dalam hajat pilkada memang sangat terasa. Untuk itu Mardani mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang terkait Pilkada.

“Bisa disebut semacam UU Omnibus Law politik lah. Jadi semua UU yang terkait dengan pilkada disatukan. Di sana kita bisa buat aturan yang meminimalisasi keberadaan peran investor politik,” tegas Mardani.

Mardani mengakui bahwa sistem politik sekarang menyebakan ongkos politik menjadi mahal. Dampaknya hanya calon yang didukung dana kuat saja yang mampu jadi kontestan pilkada. Aturan yang membuat politik mahal itulah yang membuat para peserta pilkada membutuhkan investor politik.

“PKS sangat mendukung upaya revisi UU tersebut agar tercipta politik mudah, murah dan berkah,” imbuh Mardani.

Sementara dalam paparannya Direktur Yandikmas KPK RI, Giri Suprapdiono berbagai modus kerjasama yang biasa dilakukan para peserta pilkada dengan investor politik. Dari berbagai kasus yang pernah ditangani KPK, Giri menyebut ada empat model imbal jasa yang diberikan pejabat pemenang pilkada kepada para investor politik, yaitu dalam hal pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, jual beli perizinan dan korupsi anggaran. Masing-masing pihak secara bersama-sama mengupayakan mengembalikan modal pilkada yang sudah dikeluarkan. Pejabat publik yang didukung investor politik akan bekerja dan mengeluarkan kebijakan yang sebagian besar bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan.

“Dalam politik yang melibatkan investor politik seperti ada siklus tanam dan panen. Saat menanam adalah saat mengeluarkan modal untuk keperluan pilkada. Sementara masa panen adalah masa mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Giri.

Tak heran, lanjut Giri, di KPK terdapat 36% tersangka kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Bahkan berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2018, lembaga politik seperti DPR mendapat skor yang kurang baik.

Untuk memutus mata rantai praktek investor politik, Giri mengusulkan agar DPR merevisi beberapa ketentuan dalam UU Politik dan Pilkada. Diantaranya bagian yang perlu direvisi adalah meninjau ulang sistem pemilihan terbuka, mendorong adanya kompetisi internal di masing-masing parpol dan menyediakan 50% anggaran operasional parpol oleh Negara.

“KPK sudah melakukan penelitian mengenai besaran anggaran operasional parpol ini. Harapannya jika sebagian biaya operasional parpol disediakan Negara maka parpol lebih fokus mencalonkan seseorang dalam pilkada berdasarkan kemampuannya. Bukan karena dukungan finansialnya,” tandas Giri.

DPR Dukung Revisi UU Pilkada Minimalisir Peran Investor Politik

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai bahwa kehadiran investor politik di setiap penyelengaraan pilkada diduga menjadi salah satu sebab maraknya korupsi pejabat publik di daerah.

Dukungan investor politik kepada peserta pilkada yang bertujuan mendapatkan pintu masuk (akses) menguasai sumber keuangan daerah melalui berbagai program pembangunan. Para investor akan menagih ketidakbalan jasa dari terpilih daerah terpilih atas bantuan yang diberikan.

Hal tersebut dikatakan Mardani dalam diskusi buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, yang diselenggarakan secara berani oleh Center for Indonesia Reform (CIR), Sabtu (29/8/20).

Menurut Mardani, kehadiran investor politik dalam hajat pilkada memang sangat terasa. Untuk itu Mardani berkembang agar dilakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang yang terkait Pilkada untuk meminimalisir peran investor politik.

“Bisa disebut semacam UU Omnibus Law politik lah. Jadi semua UU yang terkait dengan pilkada disatukan. Di sana kita bisa membuat aturan yang meminimalisasi keberadaan investor politik, ”jelas Mardani.

Politikus PKS itu mengakui bahwa sistem politik sekarang menyebakan ongkos politik menjadi mahal. Tampaknya hanya calon yang didukung dana kuat saja yang mampu jadi kontestan pilkada. Aturan yang membuat politik mahal yang membuat para peserta pilkada membutuhkan investor politik.

“PKS sangat mendukung upaya revisi UU tersebut agar tercipta politik mudah, murah dan berkah,” ujarnya.

Sementara itu, penulis buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, Mohammad Hidayaturrahman menuturkan, praktik investor politik kerap ditemukan di pelaksanaan pilkada di semua daerah.

Motif dukungan dilakukan secara beragam tapi dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan imbal balik dari peserta pilkada yang terpilih. Imbal balik ini diberikan dalam bentuk beragam mulai dari persembahan proyek pembangunan, pengisian jabatan strategis hingga jual-beli perizinan.

“Daya rusak investor politik ini sangat besar terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. Para investor politik punya kepentingan terhadap calon pilkada yang didukungnya. Banyak orang berharap bisa mendapat keuntungan lebih besar dari investasi yang diberikan, ”tegas Hidayat.

Untuk menghindari peran investor politik dalam pilkada Hidayat diberlakukan sistem transaksi elektronik untuk semua kegiatan pilkada. Dengan demikian setiap penerimaan dan penggunaan dana politik peserta pilkada dapat dilihat dan dilihat secara transparan.

“Dengan sistem transaksi elektronik ini maka PPATK bisa memeriksa berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena di samping sistem pilkada yang harus dibuat transparan, kita juga perlu menyediakan sistem yang mendukung sistem yang transparan dalam dukungan politik, ”imbuh Hidayat.

Direktur Yandikmas KPK RI, Giri Suprapdiono berbagai modus kerjasama yang dilakukan para peserta pilkada dengan investor politik. Dari berbagai kasus yang mendukung KPK, menyebut ada model empati yang diberikan pejabat pemenang pilkada kepada para investor politik, yaitu dalam hal pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, jual beli perizinan dan korupsi anggaran.

Masing-masing pihak secara bersama-sama mengupayakan mengembalikan modal pilkada yang sudah dikeluarkan. Pejabat publik yang didukung investor politik akan bekerja dan mengeluarkan kebijakan yang sebagian besar bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan.

“Dalam politik yang melibatkan investor politik seperti ada siklus tanam dan panen. Saat menanam adalah saat mengeluarkan modal untuk keperluan pilkada. Sementara masa panen adalah masa mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, ”ujar Giri.

Tak heran, lanjut Giri, di KPK terdapat 36 persen tersangka kasus korup. 

X