• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Archive: January 27, 2021

Menyebarluaskan riset itu penting, tapi survei kami tunjukkan dukungan kampus masih sedikit

Akademisi semakin dituntut untuk membagikan riset mereka bukan hanya di kalangan akademik, namun juga ke khalayak luas.

Tapi, studi terbaru kami yang mengamati akademisi di Australia dan Jepang menemukan bahwa kampus di sana masih hanya fokus mendukung produksi karya ilmiah saja. Dukungan bagi peneliti untuk berinteraksi dengan pihak-pihak di luar lingkup akademik yang sebenarnya membutuhkan riset mereka masih relatif minim.

Di Indonesia, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Berbagai tantangan seperti tuntutan mengajar hingga sistem karir yang cenderung fokus pada syarat administratif ketimbang kualitas akademik membuat dosen minim berinteraksi atau berkolaborasi dengan rekan sejawatnya – apalagi dengan berbagai pihak di luar universitas.

Berinteraksi dengan pemerintah, industri, maupun lembaga filantropi sebenarnya membawa manfaat bagi universitas.

Saat akademisi membagikan risetnya pada publik, industri, dan pembuat kebijakan, mereka bisa meningkatkan reputasi institusi di mana mereka bekerja. Hal tersebut kemudian mempermudah mereka mendapatkan pendanaan riset.

Namun, yang sering dilupakan adalah tantangan menyebarkan pengetahuan di luar komunitas akademik demikian besar.

Sebagai contoh, saat kami menulis untuk The Conversation, butuh waktu lebih untuk mencari berbagai referensi yang kredibel, menulis dengan nada yang tepat, mengkomunikasikan ide yang kompleks secara mudah dan jelas, serta menanggapi komentar dari tim editor. Kami juga harus bisa berbicara dengan media terkait temuan kami, lalu merespons tanggapan masyarakat saat tulisan diterbitkan.

Kampus tidak menyediakan waktu bagi akademisi

Salah satu responden kami menjelaskan mengapa mereka belum membagikan riset mereka dengan pihak-pihak di luar komunitas akademik:

Universitas tidak mengakuinya. Ketika ini tidak diakui, artinya saya tidak akan punya beban kerja yang bisa dialokasikan. Beban saya dipakai untuk mengerjakan hal lain sehingga tidak ada waktu untuk ini.

Membagikan penemuan kami di luar lingkar akademik secara umum tidak dianggap sebagai bagian dari beban kerja akademik kami. Ini bermasalah bagi akademisi yang sebelumnya bahkan sudah kesulitan mencari waktu untuk menyelesaikan tuntutan pekerjaan mereka sehari-hari.

Dalam penelitian kami, batasan waktu dan beban kerja adalah hal yang paling sering menghambat akademisi membagikan riset di luar lingkar akademik. Salah satu responden mengatakan ia melihat banyak peluang untuk membangun kemitraan dengan melakukan penelitian di lapangan, namun juga menyayangkan bahwa:

 

[Saya] sama sekali tidak bisa melakukan itu, karena saya sedang melakukan hal lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi.

 

Kami menghabiskan waktu untuk membagikan riset dengan para pembaca akademik melalui artikel jurnal, publikasi konferensi, maupun buku akademik, karena hal tersebut lebih dihargai oleh pihak universitas yang mempekerjakan kami. Berbagai karya ini, dan seberapa baik komunitas ilmiah menilainya, adalah metrik yang lebih berpengaruh dalam evaluasi kinerja seorang akademisi.

 

Tahun lalu, seorang akademisi di Australia hampir kehilangan pekerjaannya karena dianggap gagal memenuhi target publikasi ilmiah dari universitasnya.

 

Riset kami menemukan bahwa akademisi yang berbasis di Jepang merasakan beban ekspektasi yang lebih besar ketimbang mereka yang ada di Australia dalam berinteraksi dengan audiens yang beragam di luar kalangan akademik.

 

Universitas sendiri jelas-jelas mengharapkan keterlibatan seperti ini, namun seringkali tidak mendukungnya dengan alokasi beban kerja, sumber daya, maupun pelatihan yang tepat.

 

Institusi pendidikan tinggi perlu menawarkan dukungan yang lebih baik apabila mereka mengharapkan interaksi yang lebih intens antara akademisi dengan audiens yang beragam. Kampus juga harus mempertimbangkan manfaat maupun risiko dari interaksi ini.

 

Akademisi merasakan manfaat dari menyebarluaskan riset

Para akademisi yang menjadi responden kami menilai bahwa berinteraksi dengan audiens yang beragam membawa manfaat. Mereka senang melihat rekan-rekannya menggunakan riset mereka dengan cara yang bermanfaat. Bahkan membagikan riset sering membantu mereka mendapatkan pendanaan.

 

Mereka juga melihat keterlibatan dengan publik sebagai peluang untuk belajar dari para pengguna akhir (end user) dari penelitian. Ini membantu memastikan riset mereka dapat merespons berbagai tantangan dunia nyata.

 

Bahkan, sejak masa-masa awal karir mereka, banyak peneliti sudah berangan-angan untuk membagikan ilmu dan riset dengan masyarakat di luar komunitas akademik. Pada beberapa riset terdahulu, kami menemukan bahwa kandidat doktoral bisa jadi lebih memilih tesis dengan rangkaian publikasi ilmiah (sering dikenal dengan thesis by publication) ketimbang mengerjakan tesis dengan cara konvensional, karena keinginan mereka untuk menyebarluaskan temuan ilmiah.

Tantangan lain yang dihadapi peneliti

Peneliti di awal karir yang menjadi responden kami menyinggung beberapa hambatan dan risiko lain dalam membagikan karya mereka dengan audiens yang beragam. Universitas seringkali tidak membantu mereka menghadapi tantangan tersebut.

 

Mereka menjelaskan adanya beberapa celah kemampuan berkomunikasi ketika akademisi berupaya mengadaptasi riset mereka untuk audiens yang beragam. Misalnya, cara mengkomunikasikan riset ke praktisi di industri harusnya berbeda dengan apabila disampaikan ke pemerintah atau masyarakat umum.

 

Peneliti bisa jadi harus belajar cara mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai macam bentuk. Mereka mungkin harus punya kompetensi dalam memproduksi laporan industri, melakukan wawancara televisi dan radio, atau menyampaikan temuan mereka di berbagai forum internasional.

 

Beberapa berujung frustrasi saat membagikan riset melalui proses birokrasi pemerintahan. Misalnya, salah satu responden kami menjelaskan:

 

Masih terjadi banyak kasus ‘bolak balik’ karena ada tiga atau empat lembaga pemerintahan dengan berbagai orang yang berbeda terlibat dalam proses. Beberapa orang bahkan tidak ingin ini menjadi lebih baik karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama, lalu kemudian harus menyampaikan ke menteri mereka, lalu tiba-tiba ada pergantian pemerintah pusat dan semuanya berubah lagi.

 

Banyak yang merasa tidak siap apabila harus berhadapan dengan media.

 

Salah satu responden menjelaskan bahwa mereka juga harus berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan dampak dari riset mereka. Di berbagai bidang ilmiah, ada banyak klaim, seperti: “Ini adalah jawaban untuk masalah ini”, atau “Ini akan menyembuhkan kanker”. Mereka “khawatir akan secara tidak sengaja membuat klaim yang terlalu berlebihan.”

 

Responden juga menggambarkan beberapa risiko dari membagikan riset yang sensitif atau berpotensi menimbulkan kontroversi di luar komunitas akademik.

 

Apa yang bisa dilakukan universitas?

Responden di Australia maupun Jepang mengakui beban kerja yang berat dan beragam membuat mereka tidak sempat melihat peluang untuk menyebarluaskan riset. Universitas tidak bisa sekadar berharap bahwa tanggung jawab membagikan riset bisa dilakukan di sela-sela beban kerja yang sudah banyak.

Penulis :

Margaret Kristin Merga, Edith Cowan University, Shannon Mason, Nagasaki University

 

Sumber : https://theconversation.com/menyebarluaskan-riset-itu-penting-tapi-survei-kami-tunjukkan-dukungan-kampus-masih-sedikit-153552

 

 

 

Diskusi Terbatas

Diskusi Terbatas

Center for Indonesian Reform (CIR)

 

Sabtu, 30 Januari 2021

Jam: 13.30-15.00

Melalui link Zoom

 

Topik: Perlindungan Data Pribadi & Mensiasati Platform Media Sosial

 

Bersama:

M. Novel Ariyadi, ST, MPP, CISA

(Manager BDO Indonesia & Co-Founder ICSF)

 

Narahubung: Suranto (+62 821-1229-1183)

CIR: Pilpres 2024 Ajang Persaingan Tokoh Muda

Direktur Center for Indonesia Reform (CIR), Hidayaturrahman mendorong partai politik peserta pemilu untuk memajukan tokoh muda sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi. Hal ini perlu dilakukan partai jika ingin menarik simpati pemilih muda yang jumlahnya terus bertambah.

“Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih muda akan terus bertambah. Karena itu partai perlu merespon perubahan demografi ini secara cermat untuk mendapat dukungan yang sangat signifikan,” ujar Hidayat.

Hidayat menambahkan kemunculan figur muda sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 2024 sangat diperlukan. Tujuannya bukan semata-mata untuk menggaet suara pemilih muda tapi sebagai upaya membangun budaya politik yang baru.

Sebab selama ini, kata Hidayat, dinamika politik Indonesia kurang progresif akibat sebagian besar posisi strategis politik dikuasai figur lama.

“Untuk itu jika kita ingin ada penyegaran dinamika politik yang lebih konstruktif dan produktif diperlukan pemain-pemain politik muda yang dipercaya mempunyai gagasan-gagasan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Indonesia terlalu luas untuk diurus oleh figur politik yang sudah sepuh,” tegas Hidayat.

Hidayat menambahkan meskipun faktor usia capres dan cawapres mempunyai nilai strategis dalam menarik perhatian pemilih muda namun partai juga perlu memperhatikan kompetensi calon yang dijagokan.

“Berusia muda saja tidak cukup. Lebih penting dan mendasar lagi, calon presiden ke depan memiliki komitmen dan visi besar terhadap masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), pemerataan pertumbungan ekonomi dan pembangunan.

Jadi tidak sederhana soal tua dan muda, untuk calon presiden mendatang. Yang muda perlu, tapi juga ada variable lain yang juga diperlukan,” lanjut doktor ilmu politik dan pembangunan tersebut.

Menurut Hidayat, partai politik yang memiliki kader muda dan potensial harus berani “menjual” kadernya untuk tampil di kontestan pilpres 2024 mendatang. “Partai politik harus bisa menjadi contoh bagi kelompok civil society dalam mendorong kader-kader muda yang visioner dan memiliki track record yang baik dan bersih,” tegasnya.

Membangun Daerah Percontohan Pasca Pandemi Covid-19

Center for Indonesian Reform (CIR), Komunitas Sahabat Depok (KSD) dan Viral Consulting

 

mengundang Diskusi Publik

 

“Membangun Daerah Percontohan Pasca Pandemi Covid-19”

 

Pembicara Kunci:

H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. (Gubernur Prov. NTB)

 

1. Ir. Imam Budi Hartono (Wakil Walikota Depok Terpilih 2021-2025)

2. Dr. Muh. Haris, M.Si. (Wakil Walikota Salatiga 2017-2022)

 

Penanggap Ahli CIR:

 

– Dr. Sudarman, MA (UIN Imam Bonjol, Padang)

– Askar Triwiyanto, Ph.D. (Wasekjen ILUNI UI)

 

Hari Jum’at, 22 Januari 2021

Pukul: 13.30 – 15.00 WIB

Melalui link Zoom.

 

Registrasi Peserta: https://s.id/DiskusiPublik2021

 

Narahubung: Suranto (+6282112291183)

Tersedia doorprize & e-sertifikat

Riset: baik di dunia nyata maupun di dunia maya, anak muda Indonesia memiliki toleransi beragama tinggi

Beberapa kota  besar di Indonesia termasuk dalam kota-kota yang intoleran menurut lembaga studi SETARA Institute. Sejauh mana keputusan itu ditentukan dalam sikap anak-anak mudanya?

Sejak 2015, lembaga studi SETARA Institute rutin mengeluarkan laporan skor toleransi kota-kota di Indonesia.

Studi itu adalah satu dari sekian banyak penelitian dalam dua dekade terakhir yang memetakan dan mengukur perkembangan kualitas toleransi di Indonesia sebagai upaya deteksi dini kemungkinan berkembangnya intoleransi.

Pada 2018, SETARA menamakan Jakarta; Sabang dan Banda Aceh di Aceh; Medan dan Tanjung Balai di Sumatra Utara; Padang di Sumatra Barat; Cilegon di Banten; Depok dan Bogor di Jawa Barat; dan Makassar di Sulawesi Selatan sebagai 10 kota dengan skor toleransi terendah .

Meskipun penelitian SETARA ini tidak khusus dilakukan remaja sebagai objek studi, namun penelitian itu menunjukkan potensi intoleransi di kalangan remaja yang terjadi di beberapa kota di Indonesia.

 

Apakah anak-anak muda di kota termasuk intoleran yang memiliki sikap berbeda dengan mereka yang di kota toleran?

 

Untuk menganalisis sikap di generasi muda, saya dan tim meneliti sosial Generasi Z, atau sering disebut juga “Centennials” , baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di kota-kota yang mengukur toleransi dan intoleran.

 

Studi kami menunjukkan bahwa di manapun mereka berada, menciptakan Centennials sangat mendukung toleransi beragama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas media sosial.

 

Baik di kota toleran maupun yang intoleran

Kami tahun lalu mengumpulkan data dari 1.854 responden berusia 17-25 tahun lewat kuesioner yang dilakukan di 10 kota toleran dan tidak toleran menurut riset SETARA.

 

Lima kota pertama adalah kota-kota yang pada 2017 masuk kategori intoleran SETARA yaitu Banda Aceh, Padang, Mataram di Nusa Tenggara Barat, Makassar, dan Yogyakarta.

 

Lima kota lain adalah yang dikategorikan toleran, yaitu Salatiga dan Surakarta di Jawa Tengah; dan Binjai, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi di Sumatra Utara.

 

Survei tersebut kami sebar di sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah agama (madrasah aliyah, sekolah Islam, sekolah Kristen) yang umumnya di daerah perkotaan yang menjadi fokus studi Setara Institute. Latar belakang sosioekonomi responden kami sangat beragam mulai dari ekonomi bawah sampai ekonomi menengah ke atas.

 

Namun yang jadi persamaan adalah kehidupan Generasi Z kental dengan aktivitas internet. Mereka adalah “ digital natives ” yang sejak dini dapat diandalkan dengan perangkat teknologi informasi dan berselancar di dunia digital.

 

Oleh karena itu, kami juga meneliti apakah ada perbedaan sikap toleransi beragama mereka antara di dunia nyata dan interaksi di internet.

 

Berdasarkan temuan kami, anak muda bisa menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari untuk dapat diandalkan di internet, khususnya di media sosial.

 

Meski secara luas, bahwa media sosial memiliki manfaat yang luar biasa untuk generasi muda, namun tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial juga memiliki efek berbahaya termasuk kemungkinan meresapnya nilai intoleransi dan radikalisme .

 

Mayoritas responden kami mengungkapkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain, khususnya di lingkungan pertemanan, lingkungan, dan organisasi.

 

Tren toleransi yang sama ditunjukkan oleh anak muda di media sosial.

 

Mayoritas responden (62%) sangat toleran terhadap topik yang berkaitan dengan agama yang berbeda dengan keyakinannya di media sosial. Mereka pernyataan yang menyinggung agama lain.

 

 

Menanggapi kami berada konsistensi perilaku Generasi Z di dunia nyata dan di dunia maya: di kedua ranah tersebut, mereka menunjukkan toleransi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan.

 

Ini berbeda dengan sikap kelompok usia yang lebih beragam (responden berusia 17 tahun ke atas) dalam studi Lembaga Survei Indonesia dan Wahid Institute tahun 2019.

 

Studi itu menunjukkan tren intoleransi, khususnya yang terkait pembangunan rumah peribadatan, pelaksanaan ibadah di lingkungan sekitar rumah ibadah, dan pemilihan pemimpin.

 

Toleransi responden kami terhadap latar belakang suku yang berbeda juga tinggi.

Sebanyak 85% merasa nyaman berteman dengan responden yang berbeda dari etnis; 87% responden mengatakan memilih untuk bergabung di grup sosial media yang anggotanya berasal dari etnis yang beragam.

Masa depan toleransi

Studi kami menunjukkan bahwa Centennials – baik yang tinggal di kota toleran maupun tidak toleran menurut SETARA Institute – open to A and works same with them that berbeda agama dan etnis secara langsung maupun lewat internet.

Sikap Generasi Z juga menunjukkan bahwa bahwa antar etnis telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Karena sikap toleransi ini ada di kalangan anak Indonesia, maka ini memberi kita harapan bahwa sikap-sikap ini akan terus berlanjut di masa depan.

 

Sumber : https://theconversation.com/riset-baik-di-dunia-nyata-dan-dunia-maya-anak-muda-indonesia-memiliki-toleransi-beragama-tinggi-151716

Riset: reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak lantas menurunkan korupsi

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu tuntutan Reformasi pada 1998. Namun, hingga kini korupsi tetap menjadi penyakit kronis Indonesia.

Selama 20 tahun terakhir, pemerintah melakukan berbagai langkah reformasi birokrasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk meminimalkan ruang korupsi di lingkup pemerintah daerah (pemda).

Saya bersama promotor saya Dr. Blane Lewis melakukan riset tentang kualitas pengelolaan keuangan daerah dan tingkat korupsi pada 2019-2020. Riset ini sudah terbit di jurnal “Public Administration and Development”.

Riset kami menunjukkan bahwa bahwa reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak serta-merta menurunkan korupsi di Indonesia.

Tata kelola uang dan korupsi

Melalui riset yang kami lakukan, kami mencari tahu dampak reformasi pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat korupsi di lingkup pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini adalah yang pertama kali mengkaji hubungan sebab-akibat antara dampak pengelolaan keuangan daerah pada tingkat korupsi.

Kami secara khusus menyoroti korupsi pemda karena sejak era otonomi daerah pada 2001, kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

Penelitian kami mencakup seluruh 508 kabupaten/kota selama tahun 2005 hingga 2016.

Tahun 2005 menjadi tahun awal karena tahun tersebut menandai dikeluarkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan dimulainya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Secara garis besar, kami mengukur dua variabel, yaitu tingkat korupsi dan kualitas pengelolaan keuangan.

Kami berusaha mencari tahu sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan mempengaruhi tingkat korupsi di daerah.

Untuk mengukur tingkat korupsi daerah, kami menggunakan jumlah kasus korupsi yang sudah divonis bersalah (dan berkekuatan hukum tetap) yang melibatkan anggota eksekutif atau legislatif daerah.

Jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di seluruh kabupaten dan kota selama 2005-2016. Daerah dengan kasus korupsi terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Toba Samosir. Author providedAuthor provided

Kami mengukur kualitas pengelolaan daerah menggunakan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan daerah, lalu mengeluarkan penilaian dalam empat peringkat.

Selain kedua variabel utama ini, kami juga melibatkan sejumlah karakteristik daerah sebagai variabel, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan.

Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara tingkat korupsi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah – apakah kualitas pengelolaan yang buruk menyebabkan angka korupsi meningkat.

Hubungan sebab-akibat ini sangat mungkin terjadi sebaliknya: tingkat korupsi yang tinggi bisa saja mendorong sebuah daerah untuk tidak mengupayakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memastikan ada-tidaknya hubungan ini, kami menggunakan satu variabel lagi, yaitu jarak dari ibu kota kabupaten/kota tersebut ke Jakarta.

Daerah yang lebih jauh dari Jakarta diperkirakan lebih rentan terhadap korupsi karena keterbatasan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Walaupun mempunyai kewenangan di seluruh wilayah, KPK hanya berkantor di Jakarta, dan tidak mempunyai perwakilan di daerah.

Dengan menggunakan jarak ke Jakarta sebagai variabel, analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ternyata tidak berdampak pada tingkat korupsi.

Mengapa demikian?

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa upaya reformasi pengelolaan keuangan daerah selama dari tahun 2005 hingga 2016 belum berhasil mengurangi korupsi di daerah.

 

Untuk menjelaskan tentang kegagalan reformasi keuangan daerah ini, diperlukan studi yang lebih spesifik.

 

Untuk sementara, ada dua hal menurut kami yang mungkin menjadi penyebab.

 

Pertama, warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan yang lebih baik untuk menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik.

 

Sampai saat ini, akses publik ke informasi keuangan daerah yang spesifik masih sangat terbatas.

 

Bahkan kalaupun ada akses, tidak mudah bagi publik untuk memahami informasi keuangan tersebut dan mengidentifikasi praktik-praktik korupsi.

 

Kedua, audit tahunan yang dilakukan BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah bisa jadi belum mengukur kualitas reformasi yang dilakukan.

 

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di daerah dengan nilai baik dari BPK juga menunjukkan kecenderungan ini: daerah dengan hasil audit BPK yang baik belum tentu bebas dari korupsi.

 

Contoh yang paling sering terjadi adalah tindak pidana korupsi karena kasus suap atau gratifikasi, seperti yang baru-baru ini melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Klaten Sri Hartini, dan Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

 

Kasus-kasus suap ini hampir mustahil terdeteksi dalam audit BPK karena seluruh transaksi bukan menjadi bagian dari laporan keuangan pemda yang menjadi obyek audit BPK.

Yang dapat dilakukan

Ada beberapa langkah cepat untuk menindaklanjuti temuan penelitian ini.

 

Pertama, transparansi keuangan daerah perlu ditingkatkan dan disajikan dengan lebih sederhana.

 

Selama ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sudah mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi APBD, LKPD, dan beberapa dokumen pendukung pada situs resmi.

 

Akan tetapi, seluruh dokumen ini pada umumnya disajikan sebagai satu dokumen utuh sehingga tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum.

 

Dokumen ini perlu disajikan dengan lebih sederhana dan interaktif, agar masyarakat bisa turut mencermati dan mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

 

Kedua, masih terkait transparansi, mempublikasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD.

 

LHP ini berisi informasi tentang temuan potensi kerugian negara dan ketidakwajaran pengelolaan keuangan daerah, jika ada.

 

Akses publik ke LHP ini akan membantu proses penegakan hukum karena masyarakat bisa membantu mengawasi tindak lanjut atas temuan tersebut.

 

Dalam jangka panjang, pemerintah pusat perlu memfokuskan reformasi pengelolaan keuangan daerah pada aspek-aspek yang rawan korupsi, seperti penanganan kegiatan swakelola, perjalanan dinas, dan pengadaan langsung.

 

Selain itu, BPK perlu semakin memperkuat kapasitas auditor yang menangani pemeriksaan atas LKPD.

Melakukan audit atas ribuan kegiatan dan jutaan transaksi sangat tidak mudah, sehingga diperlukan kemampuan auditor dan prosedur audit yang efektif untuk dapat mengidentifikasi potensi praktik korupsi di daerah.

Sumber : https://theconversation.com/riset-reformasi-pengelolaan-keuangan-daerah-tidak-lantas-menurunkan-korupsi-151681

 

X