• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Diplomasi vaksin Indonesia perlu lebih strategis, bukan semata soal stok vaksin

Diplomasi vaksin Indonesia perlu lebih strategis, bukan semata soal stok vaksin

Ilustrasi – Sebuah botol kecil berlabel stiker “Vaksin” diletakkan di dekat jarum suntik medis di depan tulisan “Coronavirus COVID-19” pada (10/4/2020). (Antaranews)

Selama pandemi, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memperoleh stok vaksin yang memadai. Hingga awal September ini, Indonesia telah menerima 220 juta stok vaksin yang berasal dari berbagai jalur kerja sama.

Kemampuan untuk mengamankan stok vaksin ini bisa kita lihat sebagai salah satu keberhasilan diplomasi Indonesia dan menunjukkan kinerja mumpuni diplomat kita pada masa pandemi.

Jika melihat pada ketersediaan vaksin semata, tentu saja penilaian ini tidak salah.

Namun, jika merujuk kepada pemaknaan yang lebih luas dari diplomasi, maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya agar Indonesia bisa berperan lebih jauh dalam tata kelola vaksin di dunia dan bidang lain dalam masalah kesehatan global.

Fokus pada vaksin
Aktivitas diplomasi yang berpusat pada vaksin terjadi dalam rangkaian perubahan atau refocusing dalam prioritas diplomasi Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri pada masa pandemi.

Dari sebelumnya fokus pada lima aspek utama menjadi fokus pada tiga prioritas utama, yaitu perlindungan terhadap warga negara Indonesia, membantu pemerintah mengelola pandemi, dan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

Refocusing ini membuat Indonesia semakin aktif dalam diplomasi kesehatan global, dengan dua tujuan utama.

Untuk jangka pendek, tujuan diplomasi kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin. Dan untuk jangka panjang, fokusnya adalah memperkuat keamanan kesehatan (health security) dan kemandirian nasional.

Pada fase awal pandemi, diplomasi kesehatan fokus pada penyediaan alat-alat diagnostics dan therapeutics seperti ventilator, alat pelindung diri (APD) serta bahan baku obat-obatan.

Seiring dengan meningkatnya kemampuan Indonesia untuk memproduksi alat dan obat-obatan ini sendiri dan keberhasilan negara-negara lain untuk mulai memproduksi vaksin, fokus diplomasi kesehatan mulai bergeser pada menjamin ketersediaan vaksin, atau yang sering disebut sebagai diplomasi vaksin.

Diplomasi vaksin sendiri memiliki dua sisi. Pertama, diplomasi yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan nasional atau kepentingan geopolitik.

Ini bisa kita lihat pada tindakan Cina yang dianggap menggunakan vaksin untuk memperluas pengaruh, Filipina yang menukar kesepakatan Visiting Forces Agrement dengan vaksin Amerika Serikat (AS), dan Suriah yang menukar tahanan perempuan Israel untuk mendapatkan vaksin produksi Rusia senilai 1,2 juta dolar (Rp 17 miliar).

Kedua, diplomasi yang menyangkut upaya kolektif untuk mengatasi masalah kesehatan global, seperti negosiasi regulasi kesehatan antarnegara.

Ukuran keberhasilan
Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global, dan kita tidak seharusnya menjadikan jumlah dosis vaksin yang kita terima sebagai ukuran keberhasilan utama.

Diplomasi kesehatan global melibatkan proses negosiasi multi-tingkatan dan multi-aktor yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk tujuan kesehatan.

Pengelolaan ini bukan hanya berkaitan dengan kerja sama internasional pada isu kesehatan saja, tapi juga kerja sama bidang lain yang akan berdampak terhadap isu kesehatan global.

Contohnya adalah kebijakan ekonomi atau perdagangan yang mengatur rantai pasokan atau distribusi alat-alat kesehatan, maupun kebijakan terkait hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang bisa membatasi akses terhadap obat-obatan atau vaksin.

Hubungan antara HaKI dan ketimpangan akses obat sangat erat. Ini merupakan problem klasik tentang pertarungan hak paten melawan hak pasien (patent rights vs patient rights).

Problem ini juga muncul dalam skema kerja sama global terkait vaksin karena pemberian hak paten pada produsen justru bisa memperbesar ketimpangan distribusi vaksin secara global.

Kapasitas produksi yang mencakup penguasaan teknologi dan rantai pasokan juga menjadi masalah besar karena belum semua negara memiliki teknologi untuk memproduksi vaksinnya sendiri atau mengakses bahan-bahan mentahnya.

Sebagai contoh, benua Afrika saat ini masih mengimpor hampir 99% stok vaksin rutinnya karena keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya finansial.
Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi vaksin seharusnya bukan hanya dilihat dari banyaknya jumlah vaksin yang berhasil Indonesia dapat. Namun juga dari kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi tata kelola vaksin global dan bidang lain yang menyangkut kesehatan global secara umum.

Saat ini Indonesia adalah ketua bersama (co-chair) dari skema COVAX AMC EG yang berupaya menjamin ketersediaan vaksin bagi 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah di dunia.

Sepintas, ini adalah inisiatif multilateral yang cukup menjanjikan. Sayangnya, ini hanya mengurangi problem terkait akses vaksin, namun tidak menyelesaikan isu lama terkait kesehatan seperti HaKI, rantai pasokan global, maupun teknologi produksi.

 

Mendorong diplomasi vaksin
Untuk pencapaian tujuan jangka panjang diplomasi kesehatan, Indonesia perlu melakukan beberapa hal berikut.

Pertama, menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia adalah tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang, Indonesia perlu menguatkan diplomasi dan negosiasi terkait HaKI yang saat ini masih bergulir di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) .

Indonesia termasuk negara yang mendukung proposal India dan Afrika Selatan untuk penangguhan sementara sebagian hak paten yang berkaitan dengan COVID-19.

Indonesia bisa memperluas peran dengan memanfaatkan jalur bilateral dan regional untuk menggalang dukungan terkait ini. Indonesia juga memiliki modal yang bagus dengan posisi sentral di ASEAN dan tahun depan sebagai ketua di forum G20 – kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.

Apalagi di dalam G20 ada beberapa negara maju yang hingga kini masih menolak proposal tersebut di WTO.

Kedua, Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih integratif, yakni melibatkan berbagai pelaku untuk mendukung kemajuan di sektor lain.

Misal, melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam diplomasi yang mendorong masuknya investasi tambahan untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, yang sebagian sudah bisa menggantikan produk alat kesehatan impor.

Investasi di industri ini juga sebaiknya mendorong transfer pengetahuan dan teknologi untuk tujuan kemandirian nasional.

Indonesia saat ini telah memiliki beberapa skema kerja sama untuk pengembangan bahan baku dan teknologi vaksin dengan negara lain, yang bisa dijadikan dasar untuk kerja sama jangka panjang.

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan tinggi di bidang farmasi (pharmerging) juga memberikan keuntungan khusus. Karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong skema sharing technology yang lebih adil.

Indonesia dapat bermitra dengan beberapa negara pharmerging lain, seperti Vietnam, Thailand, India, Afrika Selatan dan mungkin Cina, untuk mendorong reformasi industri obat-obatan yang lebih berkeadilan sosial secara global.

Apa pun fokus diplomasi Indonesia saat ini, amanat Undang-Undang Dasar kita tidak pernah berubah.

Perwujudan dari ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial harus tetap menjadi semangat dalam diplomasi vaksin kita.

 

Sumber : https://theconversation.com/diplomasi-vaksin-indonesia-perlu-lebih-strategis-bukan-semata-soal-stok-vaksin-167056

Dana Haji dan Kepercayaan Publik Masyarakat

JUMARI SUYUDIN, Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Tahun ini Indonesia kembali tidak bisa memberangkatkan jamaah haji. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 menetapkan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada pemberangkatan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. Jelas, keputusan itu menjadi kabar buruk bagi calon jamaah haji yang sudah menunggu lama.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa jamaah haji Indonesia kembali tidak bisa berangkat: faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah. Kerajaan Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 2021. Itulah faktor yang menjadi dasar Kemenag membuat keputusan tidak populer.

Pembatalan pemberangkatan jamaah haji menimbulkan polemik dan prasangka di masyarakat yang menguat dan cenderung liar. Bahkan, sejumlah tokoh bersikap keras menyuarakan kepentingan jamaah harus diutamakan.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, klarifikasi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani, ada beberapa poin tanggapan atas pernyataan anggota DPR, seperti Sufmi Dasco Ahmad tentang Indonesia yang tidak memperoleh kuota haji 2021, serta pernyataan TB Ace Hasan Syadzily bahwa hanya 11 negara yang mendapatkan kuota haji tahun ini. Indonesia tidak termasuk.

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia membantah kedua pernyataan anggota DPR tersebut. Informasi itu tidak benar karena hingga saat ini otoritas Kerajaan Arab Saudi yang berkompeten terkait pelaksanaan ibadah haji belum mengeluarkan instruksi apapun.

Jelas hal ini menjadi tamparan keras bagi para politisi yang tidak melakukan konfirmasi hal sensitif. Bisa jadi mereka mendapatkan informasi yang salah terkait pelaksanaan ibadah haji atau hanya bersumber dari media massa.

Jelas hal ini menjadi tamparan keras bagi para politisi yang tidak melakukan konfirmasi hal sensitif.

Kedua, isu penggunaan dana haji untuk kepentingan lain. Isu tersebut bukan kali ini saja ramai dibicarakan, tapi sudah muncul beberapa tahun lalu. Hal ini diperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara. Jokowi menyatakan bahwa “Pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Atau untuk pembangunan pelabuhan dan bandara.” (27/7/2017).

Hal ini menguatkan informasi penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang seakan mengafirmasi kebenaran berita tersebut. Berawal dari berita inilah kemudian berkembang menjadi liar dan makin luas, sehingga muncul pernyataan pembatalan jamaah haji tahun ini sebenarnya bukan karena alasan Covid-19 semata, tetapi ketiadaan dana haji karena dananya dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

Komunikasi dan transparansi

Banyaknya informasi negatif terkait penggunaan dana haji, seharusnya pemerintah bisa melakukan konfirmasi dan klarifikasi secara cepat, tepat, dan terukur disertai bukti agar tidak berkembang menjadi liar dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.

Khusus bagi calon jamaah haji agar tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah, ada beberapa hal yang pemerintah bisa lakukan. Pertama, komunikasi menjadi faktor penting untuk meluruskan berita negatif yang berkembang. Sering kita lihat pemerintah gagap menanggapi kritik atau isu negatif terkait isu publik.

Permasalahan pembatalan haji harus dijelaskan seterang mungkin melalui pendekatan struktural dengan menggerakan aparat biroktrasi dan juga berkomunikasi secara persuasif disertai dengan bukti-bukti. Agar komunikasi bisa berhasil dan maksimal, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, PUI, dan lainnya serta dengan para tokoh terpercaya. Meraih kepercayaan masyarakat butuh upaya serius dari permerintah.

Agar komunikasi bisa berhasil dan maksimal, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Kedua, transparansi menjadi isu utama pengelolaan dana haji. Masyarakat, terutama calon jamaah haji yang sudah menyetorkan uang berhak mendapatkan informasi gamblang, bagaimana nasib uang yang sudah disetor selama ini. Banyak informasi di masyarakat dan juga disuarakan tokoh publik bahwa dana haji sudah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lainnya.

Jejak digital menjadi bukti, bahkan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pemerintah harus segera mengklarifikasi, bukan malah membantah dan menyatakan hoaks. Padahal, bersumber dari pernyataan ambigu petinggi pemerintahan sendiri, sehingga publik bertanya: pernyataan mana dan siapa yang bisa dipegang?

Lebih ironis lagi, anggota DPR yang seharusnya mewakili kegelisaan rakyat, justru memposisikan diri seperti jubir pemerintah. Bahkan menantang debat tokoh publik yang kritis.

Itu mencederai amanat rakyat. Seharusnya DPR menampung keluhan calon jamaah haji untuk disuarakan kepada pemerintah. Kalau memang dana haji telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah harus berterus-terang kepada publik. Masyarakat akan memahami walaupun mungkin dengan perasaan terpaksa.

Seharusnya DPR menampung keluhan calon jamaah haji untuk disuarakan kepada pemerintah.

Ketiga, lakukan audit. Kita tidak bisa melarang ingatan kolektif bahwa banyak dana publik yang telah dikorupsi, semisal korupsi dana bantuan sosial, fee ekspor benur, dan lainnya. Kita juga tidak bisa melarang publik berasumsi, jika dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lalu banyak pembangunan yang mangkrak dan tidak memberikan keuntungan signifikan. Masyarakat mengetahui banyak fasilitas publik yang diswastanisasi atau dijual, tetapi belum laku.

Adalah wajar bila calon jamaah haji khawatir uang mereka tidak kembali karena dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Audit dana haji penting guna menjawab keraguan dan ketidakpercayaan publik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu telah memastikan bahwa dana haji aman. Dana diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman. Pemerintah juga mempersilakan calon jamaah haji mengambil kembali dana yang sudah disetorkan.

Namun hal itu belum mampu menutupi keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat. Sumber ambiguitas adalah pernyataan awal Presiden dan Wakil Presiden bahwa dana haji dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Audit keuangan BPKH dan audit kinerja Kemenag terkait penyelenggaraan haji menjadi keharusan, baik dilakukan BPK maupun auditor independen. Kemudian, dipublikasikan secara luas. Hal itu menjawab keraguan publik karena problem utama pemerintah saat ini adalah kepercayaan!

Pelajaran dari Belanda: Rasisme dan Etika Pejabat Publik

JUMARI SUYUDIN, Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, beserta kabinetnya mengundurkan diri, Jumat (15/1), karena diduga telah melakukan “toeslagenaffaire”, skandal tunjangan anak. Bahkan, beberapa anggota parlemen Belanda menyatakan kejadian ini sebagai ‘ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya’.

Skandal itu mengemuka setelah ditemukan setidaknya 20 ribu orang tua yang secara keliru dituduh oleh otoritas pajak Belanda melakukan kecurangan klaim tunjangan anak sejak 2012. Dari setidaknya 20 ribu orangtua tersebut, sebanyak 10 ribu di antaranya dipaksa membayar kembali (mengembalikan) puluhan ribu euro yang telah mereka terima. Dalam beberapa kasus, hal itu menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan bahkan perceraian di antara mereka.

Otoritas pajak mengakui jika pada 2020, setidaknya 11 ribu orangtua telah dipilih untuk dilakukan pemeriksaan khusus terkait penerimaan tunjangan anak karena asal etnis atau kewarganegaraan ganda mereka. Hal ini memicu adanya tuduhan rasisme sistemik yang sudah lama ada di Belanda.

Orlando Kadir, pengacara yang mewakili sekitar 600 orangtua korban, mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran “akibat profil etnis oleh birokrat yang memilih nama mereka yang tampak asing”. Memang kebanyakan dari yang diperiksa adalah para imigran. Pemerintahan Belanda memberikan banyak skema insentif atau semacam bantuan sosial bagi rakyatnya.

Otoritas pajak Belanda mengakui jika pada 2020, setidaknya 11 ribu orangtua telah dipilih untuk dilakukan pemeriksaan khusus terkait penerimaan tunjangan anak karena asal etnis atau kewarganegaraan ganda.

Ada bantuan untuk sewa rumah, asuransi, keringanan pembayaran pajak, bantuan perawatan anak, dan lainnya. Bantuan ini diberikan kepada pemegang paspor Belanda dan bukan, asal tinggal di Belanda secara resmi, bekerja dan membayar pajak.

Mereka punyak hak untuk mendapatkan insentif tersebut, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terkait syarat dan ketentuan ini sangat jelas, bisa cek secara online, bisa pelajari, kira-kira layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan.

Terkait tunjangan untuk anak, asalkan orangtua bekerja secara legal, mencukupi batas minimal jam yang ditentukan pemerintah, maka berhak mendapatkannya. Orangtua bisa melakukan klaim sendiri atas tunjangan anak atau diurus oleh perusahaan tempatnya bekerja. Tunjangan untuk anak ini ada dua jenis: tunjangan yang diberikan setiap bulan (kindgebonden budget) dan setiap tiga bulan (kinderbijslag). Tentu dengan besaran disesuaikan dengan usia anak, semakin bertambah usia anak, semakin besar.

Yang unik, di negara-negara maju ketika pejabat berbuat kesalahan atau merasa tidak mampu dalam menjalankan amanah publik, mereka tidak segan dan malu untuk menyampaikan permintaan maaf serta memilih mengundurkan diri. Contoh terkini apa yang telah terjadi di Belanda.

Contoh lain di Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe memilih mundur dengan alasan kesehatan, padahal masa jabatan dia masih satu tahun lagi. Hal serupa terjadi di Korea Selatan. Menteri Kehakiman yang baru menjabat kurang lebih sebulan mengundurkan diri karena diri dan keluarganya dituduh korupsi, dan banyak lagi cerita-cerita dari negara lain. Hal inilah yang seharusnya dijadikan pelajaran bagi Indonesia.

Menteri Kehakiman yang baru menjabat kurang lebih sebulan mengundurkan diri karena diri dan keluarganya dituduh korupsi.

Sudah lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka, tapi kenyataannya kita belum bisa beranjak dari jebakan negara berkembang ekstraktif, menurut definisi Daron Acemoglu dan James Robinson (2012). Reformasi 1998 yang diharapkan mampu menjadi tonggak besar bagi perubahan bangsa menuju kemajuan yang lebih baik, tapi hingga sekarang masih sangat jauh dari harapan.

Masih banyak anak bangsa yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan layak, pengangguran meningkat, ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar golongan. Di sisi lain, banyak pejabat yang sudah terbukti maupun belum telah melakukan kesalahan atau penyelewengan (abuse of power) atas amanah rakyat. Jangankan mundur, meminta maaf pun belum kita dengar terucap dari mulut mereka. Apa yang salah dengan para pejabat itu?

Jangankan mundur, meminta maaf pun belum kita dengar terucap dari mulut mereka. Apa yang salah dengan para pejabat itu?

Pejabat publik adalah setiap orang yang dipilih atau diangkat atau mendapat tugas memangku dan menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan. Dalam bahasa yang seringkali kita dengar, pejabat publik adalah setiap orang yang duduk dalam lembaga kenegaraan atau pemerintahan untuk menjalankan amanah rakyat (Bagir Manan, 8/10/2018).

Jadi mereka bukan orang sembarangan. Mereka dipilih untuk menjalankan amanah publik, di pundak merekalah tanggung jawab publik ini diletakkan.

Secara etimologis, etik (ethic: Inggris, etique: Perancis, ethiek: Belanda) berasal dari bahasa Yunani “etos” yang memuat kandungan makna: “karakter (character), sikap (disposition), dan pembawaan (nature). (Stephen JA Ward, Ethics and Media: An Introduction).

Jadi etik secara luas bisa dimaknai sebagai refleksi sejarah perjalanan dan budaya masyarakat. Bagaimana suatu masyarakat mampu merefleksikan diri atas nilai-nilai yang dianut menjadi nilai yang diterapkan dalam mengelola pemerintahan. Bangsa Indonesia tidak pernah kekurangan akan nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, kalau negara ini ingin beranjak dari keadaan sekarang, kemudian bergerak menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab, maka para pejabat publik harus berani melakukan lompatan perubahan besar terkait etika dan moral mereka.

Para pejabat publik harus berani melakukan lompatan perubahan besar terkait etika dan moral mereka.

Meminta maaf dan mengundurkan diri harus menjadi standar baru! Tidak ada lagi pejabat yang berbuat salah justru dengan enteng meremehkan dan berikutnya mencari justifikasi atas tindakannya.

Rasa malu dan munghukum diri dengan cara meminta maaf dan mengundurkan diri karena telah lalai dalam menjalankan amanah publik adalah hukuman terkecil yang harus diterima pejabat publik.

Berikutnya biarkan hukum pidana yang bekerja melakukan penyelidikan atas kesalahan yang telah dibuat. Hal semacam itu harus menjadi semacam panduan moral bagi para pejabat publik.

Fenomena Mural dan Grafiti: Ekspresi Keresahan Publik dalam Karya Seni

Undangan
Kepada sahabat CIR yang Berbahagia.

Diskusi Publik 2021

CIR, Institut Indonesia dan Komunitas Bambu Wulung

Hari Ahad, 5 September 2021
Jam : 13.30-15.30 WIB

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95605903059?pwd=ZmJSVE1ZTVlndXpHcnlNTWwvUXdtdz09

Meeting ID: 956 0590 3059
Passcode: mural

Pengantar:
H.M. Ridwan
(Pembina Komunitas Bambu Wulung)

Bersama:
1. Gusman Maulana Sidik (Aktivis Mahasiswa Muralis)
2. Dr Tri Aru Wiratno (Dosen IKJ)
3. Dr. Mardani Ali Sera (DPR RI)

Moderator:
Zak Sorga (Teater Kanvas)

Topik:
“Fenomena Mural dan Grafiti: Ekspresi Keresahan Publik dalam Karya Seni”

Narahubung:
Suranto: wa.me/6282112291183

Link Pendaftaran : http://cir.or.id/diskusipublik/

www.cir.or.id
@Kanal_CIR

#DiskusiPublik
#CenterForIndonesianReform

Taliban & Mujahideen Afghanistan di Mata Jurnalis : Fakta dan Citra

International Webinar
Indonesian Institute, CIR and Datasight Indonesia

Pembicara Kunci:
Dr. Abdul Kharis Almasyari
Wakil Ketua Komisi I DPR RI
(Peran Indonesia dalam Menjaga Ketertiban & Perdamaian Dunia)

Sabtu, 28/8/2021
Jam: 13.30-15.30 WIB

Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/92125628780?pwd=OTBKVWZpaTNIbEpjZWlZeUJvVkNkUT09

Meeting ID: 921 2562 8780
Passcode: merdeka

Live on Youtube : https://youtu.be/qXgySAEzRXE

Narasumber:
1. Mr. Samer Allawi (Mantan Kabiro Aljazeera di Kabul)
2. M. Zainal Muttaqin (Mantan Pemred Majalah Sabili)
3. Dr. Asep Setiawan (Mantan Jurnalis BBC London)

Tema:
“Taliban & Mujahideen Afghanistan di Mata Jurnalis : Fakta dan Citra”

Moderator:
M. Lili Nur Aulia (Sekretaris Institut Indonesia)

Daftar sekarang :http://cir.or.id/InternationalWebinar/

Narahubung: Suranto (+62 821-1229-1183)

#CenterforIndonesianReform
#InstitutIndonesia
#DataSight

Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia

Diskusi Publik
CIR, Datasight Indonesia dan Institut Indonesia

Sabtu, 21 Agustus 2021
Pukul: 13.30 – 15.30 WIB

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97959080440?pwd=bDh6R2xwcUZRMzRWNnlJa2hQNkFFZz09

Meeting ID: 979 5908 0440
Passcode: merdeka

Tema Diskusi
“Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia”

Pembicara Kunci:
H.M. Jusuf Kalla
(Wakil Presiden RI periode 2014-2019)

Narasumber:
1. Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim.
(Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri)
2. Dr. Yon Machmudi (Kaprodi KTTI SKSG Universita Indonesia)
3. Dr. Ryantori (Direktur ISMES dan Dosen Universitas Moestopo)

Closing Remark:
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid
(Wakil Ketua MPR RI)

Narahubung:
Suranto (WA: +62 821-1229-1183)

Daftar Sekarang cir.or.id/DiskusiPublik2021

Follow me @Kanal_Cir
www.cir.or.id

Live on Youtube : https://youtu.be/1TDnf7Qx1XE

#Diskusi Publik
#CenterForIndonesianReform

X