• Gedung Hanurata, Jl. Kebon Sirih No. 67, Jakarta Pusat
  • Whatsapp08134475889
  • E-mail admin@cir.or.id

Category: Riset

Diplomasi vaksin Indonesia perlu lebih strategis, bukan semata soal stok vaksin

Ilustrasi – Sebuah botol kecil berlabel stiker “Vaksin” diletakkan di dekat jarum suntik medis di depan tulisan “Coronavirus COVID-19” pada (10/4/2020). (Antaranews)

Selama pandemi, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memperoleh stok vaksin yang memadai. Hingga awal September ini, Indonesia telah menerima 220 juta stok vaksin yang berasal dari berbagai jalur kerja sama.

Kemampuan untuk mengamankan stok vaksin ini bisa kita lihat sebagai salah satu keberhasilan diplomasi Indonesia dan menunjukkan kinerja mumpuni diplomat kita pada masa pandemi.

Jika melihat pada ketersediaan vaksin semata, tentu saja penilaian ini tidak salah.

Namun, jika merujuk kepada pemaknaan yang lebih luas dari diplomasi, maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya agar Indonesia bisa berperan lebih jauh dalam tata kelola vaksin di dunia dan bidang lain dalam masalah kesehatan global.

Fokus pada vaksin
Aktivitas diplomasi yang berpusat pada vaksin terjadi dalam rangkaian perubahan atau refocusing dalam prioritas diplomasi Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri pada masa pandemi.

Dari sebelumnya fokus pada lima aspek utama menjadi fokus pada tiga prioritas utama, yaitu perlindungan terhadap warga negara Indonesia, membantu pemerintah mengelola pandemi, dan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

Refocusing ini membuat Indonesia semakin aktif dalam diplomasi kesehatan global, dengan dua tujuan utama.

Untuk jangka pendek, tujuan diplomasi kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin. Dan untuk jangka panjang, fokusnya adalah memperkuat keamanan kesehatan (health security) dan kemandirian nasional.

Pada fase awal pandemi, diplomasi kesehatan fokus pada penyediaan alat-alat diagnostics dan therapeutics seperti ventilator, alat pelindung diri (APD) serta bahan baku obat-obatan.

Seiring dengan meningkatnya kemampuan Indonesia untuk memproduksi alat dan obat-obatan ini sendiri dan keberhasilan negara-negara lain untuk mulai memproduksi vaksin, fokus diplomasi kesehatan mulai bergeser pada menjamin ketersediaan vaksin, atau yang sering disebut sebagai diplomasi vaksin.

Diplomasi vaksin sendiri memiliki dua sisi. Pertama, diplomasi yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan nasional atau kepentingan geopolitik.

Ini bisa kita lihat pada tindakan Cina yang dianggap menggunakan vaksin untuk memperluas pengaruh, Filipina yang menukar kesepakatan Visiting Forces Agrement dengan vaksin Amerika Serikat (AS), dan Suriah yang menukar tahanan perempuan Israel untuk mendapatkan vaksin produksi Rusia senilai 1,2 juta dolar (Rp 17 miliar).

Kedua, diplomasi yang menyangkut upaya kolektif untuk mengatasi masalah kesehatan global, seperti negosiasi regulasi kesehatan antarnegara.

Ukuran keberhasilan
Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global, dan kita tidak seharusnya menjadikan jumlah dosis vaksin yang kita terima sebagai ukuran keberhasilan utama.

Diplomasi kesehatan global melibatkan proses negosiasi multi-tingkatan dan multi-aktor yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk tujuan kesehatan.

Pengelolaan ini bukan hanya berkaitan dengan kerja sama internasional pada isu kesehatan saja, tapi juga kerja sama bidang lain yang akan berdampak terhadap isu kesehatan global.

Contohnya adalah kebijakan ekonomi atau perdagangan yang mengatur rantai pasokan atau distribusi alat-alat kesehatan, maupun kebijakan terkait hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang bisa membatasi akses terhadap obat-obatan atau vaksin.

Hubungan antara HaKI dan ketimpangan akses obat sangat erat. Ini merupakan problem klasik tentang pertarungan hak paten melawan hak pasien (patent rights vs patient rights).

Problem ini juga muncul dalam skema kerja sama global terkait vaksin karena pemberian hak paten pada produsen justru bisa memperbesar ketimpangan distribusi vaksin secara global.

Kapasitas produksi yang mencakup penguasaan teknologi dan rantai pasokan juga menjadi masalah besar karena belum semua negara memiliki teknologi untuk memproduksi vaksinnya sendiri atau mengakses bahan-bahan mentahnya.

Sebagai contoh, benua Afrika saat ini masih mengimpor hampir 99% stok vaksin rutinnya karena keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya finansial.
Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi vaksin seharusnya bukan hanya dilihat dari banyaknya jumlah vaksin yang berhasil Indonesia dapat. Namun juga dari kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi tata kelola vaksin global dan bidang lain yang menyangkut kesehatan global secara umum.

Saat ini Indonesia adalah ketua bersama (co-chair) dari skema COVAX AMC EG yang berupaya menjamin ketersediaan vaksin bagi 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah di dunia.

Sepintas, ini adalah inisiatif multilateral yang cukup menjanjikan. Sayangnya, ini hanya mengurangi problem terkait akses vaksin, namun tidak menyelesaikan isu lama terkait kesehatan seperti HaKI, rantai pasokan global, maupun teknologi produksi.

 

Mendorong diplomasi vaksin
Untuk pencapaian tujuan jangka panjang diplomasi kesehatan, Indonesia perlu melakukan beberapa hal berikut.

Pertama, menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia adalah tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang, Indonesia perlu menguatkan diplomasi dan negosiasi terkait HaKI yang saat ini masih bergulir di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) .

Indonesia termasuk negara yang mendukung proposal India dan Afrika Selatan untuk penangguhan sementara sebagian hak paten yang berkaitan dengan COVID-19.

Indonesia bisa memperluas peran dengan memanfaatkan jalur bilateral dan regional untuk menggalang dukungan terkait ini. Indonesia juga memiliki modal yang bagus dengan posisi sentral di ASEAN dan tahun depan sebagai ketua di forum G20 – kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.

Apalagi di dalam G20 ada beberapa negara maju yang hingga kini masih menolak proposal tersebut di WTO.

Kedua, Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih integratif, yakni melibatkan berbagai pelaku untuk mendukung kemajuan di sektor lain.

Misal, melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam diplomasi yang mendorong masuknya investasi tambahan untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, yang sebagian sudah bisa menggantikan produk alat kesehatan impor.

Investasi di industri ini juga sebaiknya mendorong transfer pengetahuan dan teknologi untuk tujuan kemandirian nasional.

Indonesia saat ini telah memiliki beberapa skema kerja sama untuk pengembangan bahan baku dan teknologi vaksin dengan negara lain, yang bisa dijadikan dasar untuk kerja sama jangka panjang.

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan tinggi di bidang farmasi (pharmerging) juga memberikan keuntungan khusus. Karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong skema sharing technology yang lebih adil.

Indonesia dapat bermitra dengan beberapa negara pharmerging lain, seperti Vietnam, Thailand, India, Afrika Selatan dan mungkin Cina, untuk mendorong reformasi industri obat-obatan yang lebih berkeadilan sosial secara global.

Apa pun fokus diplomasi Indonesia saat ini, amanat Undang-Undang Dasar kita tidak pernah berubah.

Perwujudan dari ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial harus tetap menjadi semangat dalam diplomasi vaksin kita.

 

Sumber : https://theconversation.com/diplomasi-vaksin-indonesia-perlu-lebih-strategis-bukan-semata-soal-stok-vaksin-167056

Menyebarluaskan riset itu penting, tapi survei kami tunjukkan dukungan kampus masih sedikit

Akademisi semakin dituntut untuk membagikan riset mereka bukan hanya di kalangan akademik, namun juga ke khalayak luas.

Tapi, studi terbaru kami yang mengamati akademisi di Australia dan Jepang menemukan bahwa kampus di sana masih hanya fokus mendukung produksi karya ilmiah saja. Dukungan bagi peneliti untuk berinteraksi dengan pihak-pihak di luar lingkup akademik yang sebenarnya membutuhkan riset mereka masih relatif minim.

Di Indonesia, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Berbagai tantangan seperti tuntutan mengajar hingga sistem karir yang cenderung fokus pada syarat administratif ketimbang kualitas akademik membuat dosen minim berinteraksi atau berkolaborasi dengan rekan sejawatnya – apalagi dengan berbagai pihak di luar universitas.

Berinteraksi dengan pemerintah, industri, maupun lembaga filantropi sebenarnya membawa manfaat bagi universitas.

Saat akademisi membagikan risetnya pada publik, industri, dan pembuat kebijakan, mereka bisa meningkatkan reputasi institusi di mana mereka bekerja. Hal tersebut kemudian mempermudah mereka mendapatkan pendanaan riset.

Namun, yang sering dilupakan adalah tantangan menyebarkan pengetahuan di luar komunitas akademik demikian besar.

Sebagai contoh, saat kami menulis untuk The Conversation, butuh waktu lebih untuk mencari berbagai referensi yang kredibel, menulis dengan nada yang tepat, mengkomunikasikan ide yang kompleks secara mudah dan jelas, serta menanggapi komentar dari tim editor. Kami juga harus bisa berbicara dengan media terkait temuan kami, lalu merespons tanggapan masyarakat saat tulisan diterbitkan.

Kampus tidak menyediakan waktu bagi akademisi

Salah satu responden kami menjelaskan mengapa mereka belum membagikan riset mereka dengan pihak-pihak di luar komunitas akademik:

Universitas tidak mengakuinya. Ketika ini tidak diakui, artinya saya tidak akan punya beban kerja yang bisa dialokasikan. Beban saya dipakai untuk mengerjakan hal lain sehingga tidak ada waktu untuk ini.

Membagikan penemuan kami di luar lingkar akademik secara umum tidak dianggap sebagai bagian dari beban kerja akademik kami. Ini bermasalah bagi akademisi yang sebelumnya bahkan sudah kesulitan mencari waktu untuk menyelesaikan tuntutan pekerjaan mereka sehari-hari.

Dalam penelitian kami, batasan waktu dan beban kerja adalah hal yang paling sering menghambat akademisi membagikan riset di luar lingkar akademik. Salah satu responden mengatakan ia melihat banyak peluang untuk membangun kemitraan dengan melakukan penelitian di lapangan, namun juga menyayangkan bahwa:

 

[Saya] sama sekali tidak bisa melakukan itu, karena saya sedang melakukan hal lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi.

 

Kami menghabiskan waktu untuk membagikan riset dengan para pembaca akademik melalui artikel jurnal, publikasi konferensi, maupun buku akademik, karena hal tersebut lebih dihargai oleh pihak universitas yang mempekerjakan kami. Berbagai karya ini, dan seberapa baik komunitas ilmiah menilainya, adalah metrik yang lebih berpengaruh dalam evaluasi kinerja seorang akademisi.

 

Tahun lalu, seorang akademisi di Australia hampir kehilangan pekerjaannya karena dianggap gagal memenuhi target publikasi ilmiah dari universitasnya.

 

Riset kami menemukan bahwa akademisi yang berbasis di Jepang merasakan beban ekspektasi yang lebih besar ketimbang mereka yang ada di Australia dalam berinteraksi dengan audiens yang beragam di luar kalangan akademik.

 

Universitas sendiri jelas-jelas mengharapkan keterlibatan seperti ini, namun seringkali tidak mendukungnya dengan alokasi beban kerja, sumber daya, maupun pelatihan yang tepat.

 

Institusi pendidikan tinggi perlu menawarkan dukungan yang lebih baik apabila mereka mengharapkan interaksi yang lebih intens antara akademisi dengan audiens yang beragam. Kampus juga harus mempertimbangkan manfaat maupun risiko dari interaksi ini.

 

Akademisi merasakan manfaat dari menyebarluaskan riset

Para akademisi yang menjadi responden kami menilai bahwa berinteraksi dengan audiens yang beragam membawa manfaat. Mereka senang melihat rekan-rekannya menggunakan riset mereka dengan cara yang bermanfaat. Bahkan membagikan riset sering membantu mereka mendapatkan pendanaan.

 

Mereka juga melihat keterlibatan dengan publik sebagai peluang untuk belajar dari para pengguna akhir (end user) dari penelitian. Ini membantu memastikan riset mereka dapat merespons berbagai tantangan dunia nyata.

 

Bahkan, sejak masa-masa awal karir mereka, banyak peneliti sudah berangan-angan untuk membagikan ilmu dan riset dengan masyarakat di luar komunitas akademik. Pada beberapa riset terdahulu, kami menemukan bahwa kandidat doktoral bisa jadi lebih memilih tesis dengan rangkaian publikasi ilmiah (sering dikenal dengan thesis by publication) ketimbang mengerjakan tesis dengan cara konvensional, karena keinginan mereka untuk menyebarluaskan temuan ilmiah.

Tantangan lain yang dihadapi peneliti

Peneliti di awal karir yang menjadi responden kami menyinggung beberapa hambatan dan risiko lain dalam membagikan karya mereka dengan audiens yang beragam. Universitas seringkali tidak membantu mereka menghadapi tantangan tersebut.

 

Mereka menjelaskan adanya beberapa celah kemampuan berkomunikasi ketika akademisi berupaya mengadaptasi riset mereka untuk audiens yang beragam. Misalnya, cara mengkomunikasikan riset ke praktisi di industri harusnya berbeda dengan apabila disampaikan ke pemerintah atau masyarakat umum.

 

Peneliti bisa jadi harus belajar cara mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai macam bentuk. Mereka mungkin harus punya kompetensi dalam memproduksi laporan industri, melakukan wawancara televisi dan radio, atau menyampaikan temuan mereka di berbagai forum internasional.

 

Beberapa berujung frustrasi saat membagikan riset melalui proses birokrasi pemerintahan. Misalnya, salah satu responden kami menjelaskan:

 

Masih terjadi banyak kasus ‘bolak balik’ karena ada tiga atau empat lembaga pemerintahan dengan berbagai orang yang berbeda terlibat dalam proses. Beberapa orang bahkan tidak ingin ini menjadi lebih baik karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama, lalu kemudian harus menyampaikan ke menteri mereka, lalu tiba-tiba ada pergantian pemerintah pusat dan semuanya berubah lagi.

 

Banyak yang merasa tidak siap apabila harus berhadapan dengan media.

 

Salah satu responden menjelaskan bahwa mereka juga harus berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan dampak dari riset mereka. Di berbagai bidang ilmiah, ada banyak klaim, seperti: “Ini adalah jawaban untuk masalah ini”, atau “Ini akan menyembuhkan kanker”. Mereka “khawatir akan secara tidak sengaja membuat klaim yang terlalu berlebihan.”

 

Responden juga menggambarkan beberapa risiko dari membagikan riset yang sensitif atau berpotensi menimbulkan kontroversi di luar komunitas akademik.

 

Apa yang bisa dilakukan universitas?

Responden di Australia maupun Jepang mengakui beban kerja yang berat dan beragam membuat mereka tidak sempat melihat peluang untuk menyebarluaskan riset. Universitas tidak bisa sekadar berharap bahwa tanggung jawab membagikan riset bisa dilakukan di sela-sela beban kerja yang sudah banyak.

Penulis :

Margaret Kristin Merga, Edith Cowan University, Shannon Mason, Nagasaki University

 

Sumber : https://theconversation.com/menyebarluaskan-riset-itu-penting-tapi-survei-kami-tunjukkan-dukungan-kampus-masih-sedikit-153552

 

 

 

X